full screen background image

Tepati Limit Waktu Setor BPJS Kesehatan

PALEMBANG.PE- Berdasarkan evaluasi penerimaan iuran wajib PNS periode triwulan 1 sampai dengan Maret 2016 di pemerintah daerah yang masuk wilayah kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang utama Palembang, yakni Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Palembang, penyetoran sudah tertib sampai Maret 2016. Namun penyetoran tersebut, masih melebihi limit waktu penyetoran.

Permasalahan ini terungkap dalam pertemuan “Rekonsiliasi Iuran PNS” di Bukit Golf Resto & Resort Cafe, Rabu (20/4), diikuti oleh perwakilan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Karena sesuai diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, penyetoran iuran Jaminan Kesehatan Naisonal (JKN) paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Permasalahan lain adalah masalah penganggaran iuran Pemda yang belum sesuai, dimana dikhawatirkan akan terjadi kekurangan alokasi anggaran untuk iuran Pemerintah Daerah (Pemda) di tahun 2016.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Mukti Sulaiman, SH, M.Hum mengharapkan agar dapat terjalin komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dan instansi pemerintah terkait, dalam upaya penyetoran iuran JKN yang akurat dan tepat waktu dan tersedianya kecukupan alokasi anggaran untuk iuran Pemda.

“Bahwa di tahun 2016 kita betul harus memrogramkan dan menganggarkan, apa itu biaya langsung maupun tidak langsung, yang benar-benar harus dialokasikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus dikurangi 10 persen mengurangi seminar, mengurangi workshop, mengurangi biaya perjalanan dan mengurangi acara-acara,” ujar Mukti Sulaiman.

Muktimembenarkan defisit anggaran yang diterima pemerintah provinsi salah satu penyebabnya, namun kembali lagi kesehatan itu tidak bisa ditunda, dan diharapkannya agar bisa berjalan sesuai arah jalan (road map) programnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang Dr. Sudarto mengutarakan bahjwa memang terjadi defisit anggaran antara pendapatan dengan pengeluaran untuk triwulan 1. Jika dihitung pendapatan BPJS itu sekitar Rp.194 miliar, sementara biaya yang dikeluarkan itu mencapai Rp.250 miliar.

“Artinya jika pendapatan di dikurangi BPJS terjadi defisit, jadi diharapkan melalui diadakannya rapat ini bisa menopang, dan membayar iuran tepat waktu. Bukan hanya PNS, namun masyarakat umum. PNS yang memberikan kontribusi 16 persen tepat waktu, jangan terlambat sehingga tidak memperberat. Kan sebagai badan penyelenggara, harus memenuhi kewajiban untuk membayar tiap bulan ke provider biaya pelayanan kesehatan,” ujarnya lagi.

Dari iuran tersebut, diharapkan Sudarto, bisa menopang pengeluaran BPJS dengan cara iuran tepat waktu dan jangan terlambat sehingga tidak memperberat BPJS sebagai badan penyelenggara yang harus memenuhi kewajiban untuk membayar setiap bulan ke provider biaya pelayanan kesehatan. “Namun iuran tadi dibawah koordinasi daerah, itu penyetoran melalui KPPN triwulan bagus semua. Kita harapankan bagus semua tetap konsisten”, harapnya. RIL

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *