full screen background image

Tuntut Bantuan Hukum Penyelesaian Aset Desa

MUARA BELITI, PE – Puluhan masyarakat dimotori aktifis Karang Taruna bersama Panijo, Kepala Desa (Kades) Cipto Dadi II, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas (Mura) beramai-ramai unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mura. Kedatangan massa sendiri bertujuan Menemui Bupati H Hendra Gunawan meminta sekaligus menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk bisa memberikan bantuan hukum terhadap penyelesaian sengketa lahan atas aset desa seluas 1,6 hektar yang telah diklaim salah satu warga mengaku sebag

Aksi unjuk rasa mendapat kawalan ketat aparat Satuan Sabhara Kepolisian Resor (Polres) Mura. Tak berselang lama,   sepuluh orang perwakilan bersama Kades Cipto Dadi II, Panijo didampingi Camat Sukakarya, Didky diberi kesempatan masuk ke dalam ruang Binapraja Kantor Bupati untuk beraudiensi dengan perwakilan Bupati Mura yakni Asisten I Bidang Pemerintahan, ECL Priskodesi dan Kabid Hukum, Robby.

Melalui kesempatan itu, perwakilan pendemo meminta bantuan hukum kepada Pemkab Mura dengan tujuan kembali memperkarakan sengketa lahan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, melalui Asisten I Bidang Pemerintah Setda Kabupaten Mura, EC Priskodesi menyambut baik kedatangan warga Desa Cipto Dadi II.

“Saya pastikan Pemkab akan memberikan bantuan hukum pengaduan bagi masalah masyarakat Cipto Dadi II. Tapi tidak bisa sekarang melainkan paket bantuan hukum ‎akan diberikan tahun 2017 mendatang,” ujar Priskodesi di hadapan perwakilan warga Desa Cipto Dadi II.

Sementara itu, Kades Cipto Dadi II, Panijo menyampaikan, secara keseluruhan dirinya sebagai Kades medapatkan beban moral atas kejelasan persoalan sengketa lahan ini. Sebab, sudah sejak setelah bertahun-tahun dengan melakukan koordinasi pemerintah mulai dari Camat sampai perkara itu masuk ke ranah pengadilan mentok sehingga tidak bisa berbuat.

Makanya, dengan semangat masyarakat itulah dia berharap bantuan hukum langsung Pemkab Mura karena, kedepan setelah memang siap semua persoalan tersebut kembali sebelum esekusi pengadilan. Pihaknya lakukan penuntutan kembali.

“Awalnya lahan1,6 hektar itu di tahun1979 diketahui milik Bapak Suyodono hasil tebas batang. Tapi, dia telah bertransaksi dijual kepada salah satu warga waktu itu diketahui bernama Pak Kun. Nah, semua bukti itu semula tersimpan di rumah tapi hilang terbakar karena terjadi musibah. Karena hilang, lahan tanah itu diwakafkan masyarakat,”  terang Panijo.

Setelah berjalan waktu, tanah itu diwakafkan. Kemudian warga desa mencoba mengisi dengan menanami  tumbuhan karet. Nah, persengketaan dimulai saat dilaporkan oleh seorang warga bernama Susanto yang mengklaim sebagai pemilik kepada aparat berwajib.

“Nah, kami pun terkejut ketika itu saya masih belum jadi Kades karena belum pemekaran. Lantas sejumlah masyarakat sempat diperikasa penyidik kepolsian. Tapi, tidak sebatas itu. Akhirnya warga sampai sekarang angkat bicara sampai pengadilan yang memang memenangkan lahan tersebut oleh Susanto. Artinya, ini semua persoalan awal mulanya kebenaran antara Pak Suyidono dan Santoso kemudian warga menjadi korban,” bebernya.

Hingga sampai hari ini, warga merasa yakin lahan telah dibangun fasilitas olahraga itu merupakan aset desa. “Karena saya selaku Kades mentok. Setelah lebih dulu berkonsultasi langsung ke Kapolres agar saya dan warga jangan sampai dibenturkan persoalan hukum. Maka, kami pun kembali ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui badan hukum. Saya selaku Kades, bersama masyarakat dan Karang Taruna ambil inisiatif meminta bantuan hukum untuk menuntut kembali perkara agar tanah desa bisa kembali,” tukasnya. HAR




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *