full screen background image

PGRI Jangan Jadi Alat Politik

LUBUKLINGGAU, PE – Ketua Persatuan Guru Islam Indonesia (PGRI) Kota Lubuklinggau Jamaludin mengingatkan kepada anggota dan pengurus organisasi profesi ini agar tetap berkomitmen dalam memperjuangkan hak para guru dan bukan menjadi alat politik.

“Mereka harus mengundurkan diri dari struktur jabatan atau organisasi. Ini supaya, mereka benar-benar bisa memperjuangkan kepentingan guru secara optimal,” ungkapnya usai menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Gedung Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Lubuklinggau, kemarin (28/11).

Dijelaskannya, rangkap jabatan semisal seorang kepala sekolah (Kepsek), namun juga menjadi Pengurus PGRI. Sehingga, kemajuan organisasi tidak berkembang karena dikhawtirkan tidak fokus dalam mengemban amanah.

“Bila ingin maju, organisasi PGRI harus dijabat oleh orang-orang yang memang benar profesinya sebagai guru. Sebab, bila murni seorang guru, maka sudah pasti ia mengetahui keluh kesah dan apa yang patut di perjuangkan,” kata dia.

Ia berharap, PGRI ke depan bisa menjadi organisasi yang independen dan mampu membawa perubahan. Sehingga, tidak menjadi organisasi yang bisa dijadikan wadah kepentingan politik.  Dirinya pun, juga menyoroti masalah kesenjangan yang dialami oleh guru agama. Sebab, menurutnya guru agama yang non sertifikasi dan tidak bisa menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sangat tidak adil.

“Itu alasannya, karena guru agama kembali ke Kementrian Agama (Kemenag). Tapi, inti permasalahannya, Kemenag seolah lepas tangan. Jadi, kesannya seolah negara mendiskriminasi guru agama. Saya sudah tanyakan langsung ke Kemenang dan menurut mereka belum mendapatkan petujuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI kota Lubuklinggau, Imron Wili Iskandar mengaku, untuk masalah rangkap jabatan, sejauh tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dinilainya sah-sah saja.

“Dalam AD/ART PGRI, itu yang dilarang apabila tidak ada konsentrasi di bidang pendidikan. Contohnya, mereka yang menjabat kepala bidang (Kabid) yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi, kalau baru Kepsek atau Wakil Kepsek, itu tidak masalah. Karena, hal itu juga diatur dalam AD/ART dan tidak ada larangan,” tegasnya. RIF




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *