full screen background image

Massa ‘Goyang’ Jabatan Direktur RSUD

PANGKALAN BALAI.PE- Plt Bupati Banyuasin Ir SA Supriono diminta mencopot Direktur RSUD Banyuasin dari jabatannya, lantaran dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada di internal rumah sakit. Hal itu diutarakan oleh Gerakan Pemuda Mahasiswa Menggugat (GPMM) Banyuasin saat melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati dan DPRD Banyuasin, Kamis (30/3) kemarin. Kedatangan massa yang berjumlah sekitar 25 orang ini dikawal Satpol PP dan anggota Polres Banyuasin, berlangsung tertib dan kondusif. Untuk menyampaikan aspirasi mereka berorasi kemudian difasilitasi oleh Asisten 1 Pemkab Banyuasin.

“Kondisinya saat ini rumah sakit tak terurus, seharusnya karyawan pulang jam 4 atau jam 5 sore, namun pada kenyataannya jam 12 sudah pada sepi,” beber Koordinator Aksi, Subastian Legar, saat berorasi di halaman Kantor Bupati Banyuasin. Tak hanya itu, Lanjut Legar juga masalah tenaga kebersihan di RSUD Banyuasin yang tidak sesuai dengan beban kerja. Misalkan tenaga kerja kebersihan sampah hanya 1 orang, tenaga pengelolaan air bersih hanya 1 orang dan karyawan pembakar limbah hanya 1 orang. Padahal, tugas itu tidak bisa dikerjakan satu orang.

“Belum lagi sopir mobil ambulans hanya dua orang, sedangkan kendaraan ada tiga unit. Bagi kami kesiagaan ambulans adalah hal yang urgent, sebab kita tidak bisa memprediksi jumlah pasien yang mmbutuhkan ambulans,” terangnya. Selain itu, pihaknya menyoroti dugaan stok obat RSUD yang selalu habis dan kosong. Bahkan di RSUD Banyuasin diduga hanya menyediakan obat CTM dan parasetamol, dan ini menjadi catatan penting bagi semua sebab anggaran obat sudah dialokasikan.

“Tak kalah pentingnya terkait masalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Banyuasin yang diduga tidak berfungsi secara maksimal. Padahal Pengelolaan IPAL sudah jelas pada tahun 2016 dikokasi kan sebesar Rp 165 juta. Sementara ditahun 2017 Rp 450 juta, untuk penggandaan bahan kimia Rp 50 juta, kemana dana ini,” tegas dia. Beberapa poin permasalahan ini, Legar berharap  Pimpinan DPRD Banyuasin dalam hal ini Komisi IV dapat melakukan sidak ke RSUD dan melakukan evaluasi kinerja pihak RSUD Banyuasin dan membentuk pansus serta mrekomendasikan ke Bupati untuk mengganti Direktur RSUD Banyuasin.

“Kami juga akan segera membuat laporan tertulis dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin, untuk melakukan telaah investigasi dan penyelidikan terkait realisasi anggaran dana IPAL RSUD Banyuasin. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan aksi lebih besar lagi,” ujar dia.  Aksi mereka ini langsung diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial, Dr Senen HA, yang mengatakan bahwa terkait beberapa tuntutan yang disampaikan itu, pihaknya akan menampung aspirasi tersebut. “Apa yang dilaporkan itu akan kami kroscek dan akan kami sampai kan  kepada Wakil Bupati. Berikesempatan pada pemerintah untuk melakukan telaah atas laporan ini,”katanya. BUD

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *