full screen background image

Hanya Pejabat Tertentu Bisa Intip Dana Nasabah

PALEMBANG, PE– Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai lakukan sosialisasi terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, M Ismiransyah M Zain mengatakan, Perppu nomor 1 Tahun 2017 yang sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 8 Mei 2017 berisikan tetang keleluasaan akses data keuangan bagi otoritas perpajakan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa khawatir dengan diberlakukannya Perppu tersebut.

“Kekhawatiran tersebut wajar karena belum memahami isi dari Perppu tersebut, untuk itu dimulai dari AKP2I kita harapkan seluruh konsultan pajak dapat memberikan informasi yang tepat kepada klien mereka,” ujarnya kepada wartawan Palembang Ekspres, Senin (17/7). Pihaknya meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pemberlakuan Perppu 01 ini pasalnya terdapat beberapa alasan untuk tetap tenang menanggapi keterbukaan akses informasi keuangan yaitu akses informasi keuangan ini hanya untuk kepentingan perpajakan.

Bukan untuk kepentingan lain Pemerintah dan DJP melindungi keamanan dan kerahasiaan data rekening keuangan, sesuai ketentuan perundang-undangan dan syarat perjanjian internasional. “Hanya pejabat DJP tertentu yang mendapat akses terhadap informasi keuangan dan ada sanksi pidana bagi pejabat/pegawai yang membocorkan informasi Wajib Pajak (WP), sehingga kita himbau masyarakat tidak perlu khawatir,” ungkapnya. Pihaknya juga memastikan tidak seluruh data rekening keuangan wajib dilaporkan secara otomatis kepada DJP karena terdapat batasan saldo atau nilai rekening yang wajib dilaporkan kepada DJP.

“Sepanjang saldo rekening telah dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tentunya tidak muncul masalah dalam hal perpajakan. Jika belum masih ada kita berikan kesempatan untuk lapor sebelum April 2018,” jelas dia. Pihaknya berharap dengan melakukan sosialisasi ini, akan banyak masyarakat yang mengetahui isi Perppu Nomor 1 Tahun 2017 sehingga masyarakat tidak menjadi was-was lagi dengan peraturan tersebut. KUR




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *