full screen background image

BPD dan Pemdes Harus Kompak

MUARA ENIM, PE – Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar menyebut kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Muara Enim sudah menunjukan kinerja sesuai yang diharapkan masyarakat. Meski begitu, Muzakir menegaskan peningkatan hubungan kinerja BPD dangan pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan supaya pendapatan desa dapat terus bertambah.

Hal ini diungkapkannya usai membuka Bimtek Badan Pemusyawaratan Desa Tahun 2017, yang digelar di Hotel Amaris Palembang, Kamis(2/11). Dalam acara tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaraenim, Camat Se-Kabupaten Muaraenim, Ketua BPD dan Sekretaris BPD se-Kabupaten Muara- Enim.

“BPD dengan pemerintah desa harus tetap kompak sehingga kinerja dapat ditingkatkan, tentu ini akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah dan desa dimasa mendatang,” jelasnya. Menurutnya, dengan meningkatnya pendapatan desa, maka tunjangan biaya operasional BPD juga bisa bertambah. Dengan begitu pimpinan dan anggota BPD akan sejahtera.

Lebih lanjut dia berpesan agar hubungan harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD tetap dijaga supaya pembangunan didesa berjalan lancar, tertib dan aman. Selain itu, pihaknya meminta pemerinta desa tetap melakukan musyawarah Desa setiap akan menetapkan kebijakan Desa yang strategis seperti Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Penyusunan Program Pembangunan di Desa.

“Laksanakan fungsi Pemerintah dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel dalam melayani masyarakat, selain itu jangan abaikan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi setiap permasalahan di Desa,” tegasnya. Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaraenim, Imran Tabrani mengatakan, tujuan sosialisasi juga dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lebih lanjut, untuk menunjang telaksananya fungsi  dan tugas BPD, Imran melanjutkan Pimpinan  dan Anggota BPD juga mempunyai  hak memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya, serta biaya opersional BPD. “Untuk itu setiap tahun anggaran, tunjangan biaya operasional BPD dianggarakan dalam APBDes dan mulai Tahun Anggaran 2017  Pimpinan dan Anggota BPD semuanya telah dianggarakn biaya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatan kesejateraan  pimpinan dan anggota BPD,” tukasnya. AFU

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *