full screen background image

Rapat RAPBD Banyausin TA 2018 Molor 5 Jam

PANGKALAN BALAI,PE- Sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar  Bupati Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Banyuasin Tahun Anggaran 2018, Rabu (8/11) kemarin molor hingga lima jam. Rapat yang semula diagendakan pukul 09.00 WIB baru terlaksana pukul 13.00 WIB.

Dari pantauan, banyak Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) memilih pulang ke kantor masing-masing, lantaran kesal rapat tak kunjung dilaksanakan. Bahkan, membuat ruang yang disediakan khusus untuk Kepala SKPD banyak yang kosong. Molornya, rapat yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin itu, diisukan terkait minimnya agenda pembangunan tahun 2018. Karena, anggaran yang ada harus digunakan untuk melunasi semua hutang Pemkab Banyuasin tahun 2017 ini.

“Kabarnya Bupati dan DPRD bingung untuk membahas RAPBD Tahun anggaran 2018, hingga saat ini masih menemui jalan buntu. Mereka melakukan rapat diruang belakang untuk mencari solusi anggaran pembangunan di Kabupaten Banyuasin,” ujar salah satu Kepala OPD yang enggan namanya dikorankan, kemarin.

Dia berpendapat tahun 2018 nanti, bakal tidak ada lagi pembangunan untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya. Sebab anggaran yang ada untuk alokasi tahun 2018, hanya cukup untuk membayar semua hutang yang ditanggung Pemkab Banyuasin. “Hutang Pemkab Banyuasin ke pihak ketiga ini banyak miliaran rupiah, jadi kemungkinan bupati minta supaya semua hutang itu dilunasi. Diharapkan diakhir jabatan beliau Pemkab tidak ada lagi beban hutang, makanya sidang ini molor,” ujar dia.

Namun isu yang beredar di kalangan awak media itu ditepis Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Heryadi HM Yusuf SP. Kata dia, molornya agenda pembahasan nota pengantar RAPBD Tahun 2018 itu lantaran dewan super hati-hati dalam pembahasan APBD 2018 nanti. “APBD Tahun 2018 merupakan priode terakhir bupati yang telah terpilih. Jadi kami perlu hati-hati, kehati-hatian itu jangan sampai terjadi APBD pada tahun sebelumnya 2015 dam 2016 kita banyak menyisakan hutang,’ jelas Heryadi.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya bersama tim Banggar, dari DPRD maupun dari tim Pemkab Banyuasin meminta kejelasan terkait sumber dana pendapatan dari pemerinta pusat. “Jadi itulah kenapa paripurna tadi sempat tertunda, tidak ada persoalan yang riskan,” ujar dia.

Disinggung mengenai adanya isu bahwa di tahun 2018 bakal minim pembangunan infrastruktur, lantaran semua anggaran dihabiskan untuk membayar hutang tahun 2017. Heryadi menanggapi isu itu tidaklah semuanya benar, hutang tetap dibayar dan pembangunan tetap jalan. “Intinya infrastruktur yang penting tahun 2018 tetap prioritas dan diharapkan 2018 pemkab Banyuasin terbebas dari hutang. Kita tetap optimis APBD Tahun 2018 tetap sehat,” ujar dia.

Disinggung mengenai berapa banyak hutang Pemkab, Heryadi hanya menyebut puluhan milyar. “Kalau saya sebut nanti salah, tapi yang pastinya puluhan milyar, hutang yang mesti kita lunasi,” ujar dia. Hal itu pula dibenarkan Wakil Ketua III DPRD Banyuasin HM Sholih menyebutkan, pembayaran hutang tidak menghambat pembangunan infrastruktur tahun 2018. “Ya kita masih ada dana dari pusat jadi tidak bakal terhambat,” singkat dia. BUD

 

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *