full screen background image

Izin HO Dihapus, PAD Hilang Rp 1,8 M

PANGKALAN BALAI.PE – Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuasin bakal kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,8 Miliar. Hal ini menindak lanjuti edaran dari Kemendagri RI, yang menghapuskan pungutan retribusi izin gangguan atau HO kepada Kabupaten/Kota.

Kepala DPMPTSDP Banyuasin Babul Ibrahim. Pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian ini mengatakan penghapusan itu berdasarkan surat edaran No 500/3231/Sj tentang tindak lanjut Permendagri No 19 tahun 2017 terkait penghapusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau izin gangguan atau HO.

“Ya benar, penghapusan itu bukan hanya berlaku di Banyuasin saja, melainkan setiap kabupaten/kota di Indonesia. Kita mulai berlakukan diperkirakan mulai Januari 2018, sebab saat ini kita masih menunggu revisi perda untuk mencabut retribusi izin gangguan tersebut,” ujar Babul Ibrahim, kemarin.

Dengan begitu, retribusi SITU juga akan dihilangkan. Bahkan dia tidak melakukan bantahan jika PAD Banyuasin bakal hilang dari sektor retribusi HO tersebut. Kondisi ini tidak bisa mengelak, jika potensi PAD bakal hilang. Dalam setahun, PAD retribusi dari HO ini bisa mencapai Rp 1,8 Miliar.

“Namun apa boleh buat, sebab ini sudah ketentuan dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk mempermudahkan invertor berinvestasi di seluruh daerah Indonesia,” jelas Babul.

Kata dia, meskipun Banyuasin kehilangan PAD, namun diharapkan bakal ada dampak positif untuk masyarakat dengan banyaknya investor berinvestasi di Banyuasin. “Tentunya jika banyak pelaku usaha, jelas membutuhkan tenaga kerja. Jadi bisa mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru,” ungkap dia.

Sementara itu, Edi pencari kerja berharap dengan dihapuskannya HO banyak investor yang menanamkan investasi di Bumi Sedulang Setudung. “Kami harap kalau banyak investor, kami para pemuda ini banyak kerjaan tidak lagi menjadi pengangguran,” harap dia.

Sementara itu tokoh pemuda Banyuasin Jurnal berharap Pemkab Banyuasin lebih kreatif, agar pembangunan di Banyuasin yang sudah terencana tidak lagi tertunda. “Mesti cari peluang PAD lain, supaya pembangunan yang sudah terencana tidak tertunda,” singkat dia. BUD

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *