full screen background image

Korporasi Dijerat Kasus Ilegal Logging

Plus Dua Tersangka

PALEMBANG,PE- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menjerat sebuah perusahaan (korporasi) berserta dua tersangka dalam kasus illegal logging (pembalakan liar) di Musi Banyuasin. Berkas untuk korporasi berinisial UDRC dan dua tersangka RP dan MR sudah dinyatakan lengkap, sehingga paling lambat pada pekan depan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN).

Demikian dijelaskan Kepala Kejati Sumsel Ali Mukartono di Palembang, Rabu (10/1). Menurut Ali, kedua tersangka yakni RP dan MR sudah dititipkan di Rumah Tahanan Pakjo sejak November 2017.
“Selama ini sulit menjerat korporasi, karena hukum di negara kita lebih mengarah ke hal yang bersifat materiil dibandingkan formil. Namun sejak hadirnya UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan penberantasan pengerusakan hutan, ada ruang buat kami meminta pertanggungjawaban perusahaan,” kata Ali.

Lanjut mantan Kajati Bengkulu ini, berdasarkan Pasal 39B UU tersebut disebutkan bahwa penyidik dari Kejaksaan bisa melakukan penyidikan sendiri untuk melengkapi berkas perkara.

“Penyidik dari kejaksaan bisa langsung turun ke lapangan untuk melengkapi berkas, jika berkas yang dikumpulkan penyidik PNS dari institusi terkait dinyatakan kurang lengkap. Dengan begitu, proses menjadi lebih cepat, sehingga tidak ada lagi bolak-balik berkas,” kata dia.

Dikatakan mantan JPU Ahok ini, hadirnya UU baru ini menjadi tantangan sendiri bagi institusi kejaksaan mengingat banyak kasus-kasus berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Selama ini korporasi kerap lepas, karena ketidakadaan hukum untuk beracara di pengadilan.

“Tapi saya optimistis, karena saya pernah menanggani kasus di Bengkulu dan korporasi terkait akhirnya dinyatakan bersalah dan diwajibkan bayar denda ke negara,” kata dia.   Kasus illegal logging marak terjadi di Sumsel, namun jarang menjerat perusahaan. Pada umumnya, pertanggungjawaban terhadap negara berupa hukuman badan (penjara). Sementara hadirnya UU ini, diharapkan pertanggungjawaban dalam bentuk denda dan pengembalian fungsi hutan.

Sementara itu modus kejahatan yang dilakukan perusahaan UDRC,  yakni menjadi badan usaha transaksi penjualan kayu ilegal. “Kami tidak terhenti di dua tersangka ini dan satu perusahaan ini. Kami juga mendalami bagaimana pemberian izinnya, ada kemungkinan akan muncul tersangka baru,”tukasnya. JAN

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *