full screen background image

Lewat Tahun Anggaran, Proyek Masih Dikerjakan

INDRALAYA. PE- Miris pengerjaan proyek trotoar sepanjang 3,7km senilai Rp 8miliar tahun anggaran 2017, sampai saat ini masih dikerjakan. Padahal, proyek itu sudah lewat tahun anggaran. Pantauan koran ini Rabu (10/01) kemarin, sedikitnya 50 orang pekerja terlihat sibuk mencangkul tanah dan pasir untuk dimasukkan dalam segmen yang dibuat dipinggir Jalintim Indralaya KM 29 depan RM Tuah Siang Malam Indralaya.

Trotoar tersebut berbeda ukuran panjang segmen dari lebar 2meter, panjang 5 meter bahkan lebih. Idealnya pekerjaan proyek tersebut selesai  25 September, namun mirisnya sampai saat Rabu (10/01) proyek tersebut  masih dikerjakan. Bahkan diduga kuat proyek trotoar tersebut milik oknum anggota DPRD di OI.

Salah satu warga Indralaya, Wasri mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemborong tersebut masih mempekerjakan para tukangnya untuk menyelesaikan proyek trotoar tersebut. “Wow, jaman sekarang mungkin sudah tidak ada aturan,  sudah habis tahun anggaran kok masih bekerja.  Apakah anggaran PU nya sudah keluar,  apakah ini proyek tahun jamak dan sebagainya, jadi bingung?,” tuturnya.

Sementara itu Pengawas PT Harapan Sejahtera Agung mengatakan, ada beberapa kendala yang menyebabkan molornya pekerjaan proyek trotoar tersebut. Antara lain karena hujan, yang menyebabkan tukang susah bekerja mengerjakan jalur trotoar dari Jalintim Desa Pulau Semambu- depan RM Tiga Saudara- depan RM Tuah Siang Malam- Timbangan-Desa Payakabung-Citra Indralaya.

“Kendala hujan jadi agak terlambat, ini juga masih dikerjakan, Insya Allah besok sore selesai. Proyeknya  3,7 km senilai Rp 8miliar ini juga belum dibayar, jadi utang pokok.  Baru dibayar uang muka 20 persen, pas akhir tahun kita urus berkas. Namun sampai di bank tidak ada uang, karena habis anggaran,” paparnya.

Diakuijnya, hal itu dia lakukan sebagai bentuk kewajiban moril dengan Pak Muhsin sebagai kepala dinas,  selain itu tanggungjawab dengan kabupaten. “Walaupun terlepas ada denda per mil, yang silahkan potong saja dari utang.  Ya biarlah ini sebagai hutang pokok, karena pasti dibayar. Kalau sanksi administrasi melebihi tenggat waktu dan terkena denda itu soal sanksi administrasi,  yang penting kerja lapangan ini wajib selesai,” sambungnya.

Lebih jauh katanya, mengerjakan proyek ini butuh tenaga dan keahlian karena tidak bisa mesin yang bekerja. “Jadi butuh proses dari menyusun batu bata,  conblok,  mengisi segmen dengan tanah dan pasir dan sebagainya, ” jelasnya.

Sementara itu Kabid BM Dodi belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal ini karena telponnya tidak aktif,  begitu juga dengan Kadis PUPR H Muhsin Abdullah juga telponnya belum bisa dihubungi namun aktif. Namun saat koran ini menyambangi Kantor PUPR  ingin meminta konfirmasi, salah satu PNS menjawab biarkan pemborongnya begitu, asal OI menjadi bagus dan cantik tidak masalah. VV

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *