full screen background image

Sarimuda-Rozak Janji Palembang Lebih Baik

Ingatkan KPU Tak Ada Kecurangan ASN

PALEMBANG, PE – Pasangan Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2018-2023, Ir H Sarimuda dan Ir H Kgs Abdul Rozak resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, Rabu (10/1). Ribuan pendukung ikut mengantarkan kedua pasangan tersebut untuk maju dalam pemilihan Juni 2018.

Usai pendaftaran diri ke KPU Kota Palembang, Kamis (10/1) berharap dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Palembang 2018 ini berlangsung dengan aman dan damai. Juni mendatang, pihaknya berharap dapat menciptakan suasana kondusif.

“Baik penyelenggaraan dan kami (Sarimuda-Rozak) yang maju dalam pilkada betul-betul ingin pilkada yang berkualitas,” ujar Sarimuda ditemui usai mendaftar.

Sarimuda berharap, tidak ada kecurangan baik itu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya, sehingga memunculkan pemimpin baru berkualitas agar lebih baik serta mewujudkan Palembang gemilang dan darusalam.

Selain itu Sarimuda didampingi Rozak juga mengingatkan, agar para penyelenggaraan pemilukada agar dapat bertindak tegas dan tak memihak. “Kepada rekan dari Panwaslu, agar tak memihak, bersikaplah netral sehingga menciptakan suasana baik yang didambakan warga Kota Palembang,” katanya.

Di kesempatan tersebut, Sarimuda dan Rozak juga mengajak seluruh masyarakat Palembang bersama-sama mengawasi kecurangan yang terjadi di lapangan. “Kalau ada terbukti pelanggaran terjadi, maka Sarimuda mengajak bersama-sama melaporkan kecurangan tersebut ke pihak terkait,” tegasnya.

Untuk itu, pengawasan yang dilakukan diminta melakukan dokumentasi, baik foto maupun video rekaman. Yang menjadi bukti sahih, agar laporan kecurangan bisa dilanjutkan dan ditindaklanjuti bersama-sama.

Sarimuda berharap, ke depan dapat menciptakan pelaksanaan pilkada Palembang yang jujur dan suasananya damai. Terkait program kerjanya, ia mengaku sudah banyak rencana pembangunan dan pembenahan masalah yang selama ini dikeluhkan warga Kota Palembang.

Sarimuda juga menyoroti beberapa permasalahan di Kota Palembang, yakni kemacetan yang belum terselesaikan, banjir yang masih terjadi, kondisi pasar yang makin tak teratur hingga tingkat masalah penggangguran yang terjadi. “Saat ini banyak sekali PR (Pekerjaan Rumah) di Kota Palembang,” imbuhnya.

Semua itu kata Sarimuda, akan terselesaikan melalui tahapan pilkada yang dilakukan jujur dan tanpa kecurangan. “Menuju Palembang lebih baik, maka hilangkanlah kampanye hitam, karena kalau pilkadanya tidak benar akan memunculkan kepemimpinan yang tidak benar. Sebaliknya, kalau pilkadanya jujur dan benar maka akan memunculkan kepemimpinan baru yang benar bagi Palembang,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Palembang, Sariffudin mengatakan, semua berkas sudah lengkap. Namun, masih ada beberapa berkas pendaftaran yang diminta KPU Palembang untuk segera dilengkapi.

Menurut dia, masih ada berkas dalam proses, nanti diusulkan saja, karena masa perbaikan hingga 20 Januari. Hingga tenggat waktu masa perbaikan tak dilengkapi syarat yang diminta, maka calon walikota dan wakil walikota Palembang periode 2018-2023 dianggap mengundurkan diri.

Untuk selanjutnya, KPU Palembang akan memberikan surat pengantar cek kesehatan ke rumah sakit tipe A, yakni RS M Husein. Diperkirakan cek kesehatan di antara tanggal 11-15 Januari mendatang. “Jadwal tepatnya, masih menunggu jadwal dari pihak rumah sakit kapan kesiapannya,” ujar dia.

Ketua Panwaslu Kota Palembang, M Taufik, Kamis (10/1) memberikan himbauan kepada semua calon yang maju dalam pilkada Kota Palembang nanti agar selalu menaati aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Himbauan kepada seluruh calon, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017, masa pendaftaran peserta Pilkada mulai dari 8 hingga 10 Januari 2018,” ungkapnya.

Selain itu, sambung dia, menghimbau kepada bakal pasangan calon dalam pelaksanaan deklarasi untuk menghindari, mulai dari untuk melibatkan ASN/PNS, anggota TNI/Polri, pejabat pemerintah dan unsur lainnya,” jelas dia.

Lalu, tegas dia, bakal calon juga tak boleh melibatkan anak-anak dalam berkampanye, dilarang menggunakan fasilitas negara, serta agat selalu mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. “Termasuk menjaga ketertiban umum,” tukasnya. DYN




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *