full screen background image

Satu Raperda Usulan Pemprov Sumsel Tak Disetujui

PALEMBANG,PE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menetapkan dan memutuskan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemprov Sumsel dan DPRD untuk disusun dalam program legislasi daerah (Prolegda) pada Rapat Paripurna XXXVIII, Senin(15/1). Ke 12 Raperda tersebut diantaranya 9 Raperda dari 10 yang diusulkan Pemprov Sumsel dan 3 Raperda usulan DPRD Sumsel. Hanya saja dari 10 Raperda usulan Pemprov hanya 9 yang disetujui untuk menjadi Raperda.

“Setelah mendengar paparan dan penjelasan dari pihak eksekutif, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel dapat menerima dan melanjutkan untuk pembahasan 9 Raperda dan belum dapat melanjutkan satu Raperda yaitu Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumsel dianggap belum perlu untuk dilakukan perubahan,”ungkap juru bicara BP3D Provinsi Sumsel, H Pahlevi Maizano.

Adapun 9 Raperda usulan Pemprov tersebut yaitu, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017, Raperda tentang Perubahan APBD TA 2018, APBD TA 2019, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah gratis.

Lalu Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel, Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perubahan atas  Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang dan Raperda tentang Fasilitas  dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Tanjung Api-api.

Sementara dari DPRD Sumsel hanya diusulkan tiga Raperda yakni Raperda tentang Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Raperda tentang Pedoman Penyusunan  Pembentukan Peraturan Daerah.

“Adapun Raperda yang dibahas bersama DPRD Harus ditetapkan dahulu sebagai Prolegda yang disusun dalam Prolegda tahun 2018,”ungkap Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda.BET

 

 

 

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

diyarbakır escort mersin escort istanbul escort