full screen background image

Kantor Imigrasi Muara Beliti Diresmikan

MUSIRAWAS,PE-  Pemerintah pusat melalui Direktur Jendral (Dirjen) Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr Ronny F Sompie SH MH didampingi Bupati H Hendra Gunawan secara langsung menghadiri sekaligus meresmikan beroperasinya Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas, berlokasi di kawasan Argopolitan Center (AC) Muara Beliti, Selasa (29/1) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Keimingrasian RI, Dr Ronny F Sompie SH MH menyampaikan, bahwa berangkat dari adanya langkah inisiatif pemerintah kabupaten Musi Rawas (Mura),  terutama keinginan kepala daerah mendukung hadirnya layanan kantor keimingirasian. Maka, melalui sinergitas yang sudah terjalin dibangunya Kantor Unit Kerja Keimigrasian dan secara otomatis nantinya beroperasi melayani wilayah Musi Rawas (Mura). Namun, bisa sekaligus menjangkau 11 Kabupaten/Kota  lainnya meliputi, kota Lubuklinggau, Muratara, Empat Lawang, Pagaralam dan Musi Banyuasin. Lalu tiga Kabupaten di Provinsi tetangga yakni Bengkulu meliputi Rejang Lebong, Lebong dan Kepahyang. Kemudian ada pula dua kabupaten dari Provinsi Jambi yakni Sorolangun dan Bangko.

“Mulai hari ini (kemarin,red) kantor UKK resmi beroperasi. Nah, hadirnya UKK maka bagi warga yang hendak mengurus tidak hanya menbuat paspor saja, tapi semua urusan keimigrasian dan semuanya menjangkau 11 Kabupaten/Kota,” terangnya.

Lebih jauh mantan Kapolda Bali itu menyebutkan, bahwa dari persyaratan adminstrasi mulai dengan ditandatangani operasional dan kerjasama antara Bupati dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel sehingga barang milik negara, pengelolaannya nanti bisa diteruskan untuk perawatannya.

“Sekali lagi, semua ini tidak lain kerinduan untuk membangun kantor imigrasi sebenarnya dimiliki oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun, untuk semua baru sampai awal tahun 2018 barulah ada 6 UKK dan Mura salah satunya,”jelasnya.

“Sedangkan, untuk se Indonesia kita ada sebanyak 125 kantor imigrasi dengan level kelas satu khusus yakni kelas satu, kelas dua dan kelas tiga. Ya kalau dari sisi masyarakat yang dilayani ada di sekitar 500 Kabupaten dan Kota. Dengan begitu, jangkauan pelayanan memang mengalami kendala yang tidak bisa kita abaikan,”bebernya.

Selain itu, sambung Ronny sapaan akrabnya menambahkan bahwa untuk lainnya, ada sekitar 21 unit layanan paspor yang dibangun dan hanya melayani paspor.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumahm Sumsel, Sudirman menerangkan bahwa kantor imigrasi di Muara Enim membawahi 11 wilayah. Sedangkan kantor imigrasi di Palembang membawahi enam Kabupaten/Kota.

“Saya akan kaji ulang bagaimana pembagian wilayah. Sehingga dari 11, mana yang bagian Muara Enim. Perlu pendataan lagi bagaimana pembagian wilayahnya nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika melihat potensi cukup besar dengan adanya kantor unit kerja keimigrasian. Namun enam bulan kedepan pihaknya akan melihat perkembangan. Bila terpenuhi syarat-syarat, maka akan segera ditingkatkan menjadi kantor imigrasi permanen.

“Tidak menutup kemungkinan kita tutup kembali kalau syarat-syarat tidak terpenuhi,”tandasnya.

Sedangkan Bupati Hendra Gunawan menyampaikan, mulanya bermimpi membangun kantor Imigrasi walaupun masih berupa Kantor Unit Keimigrasian (UKK).  Apalagi, hampir setiap tahun masyarakat 11 Kabupaten membutuhkan pelayanan publik seperti jemaah umroh.

“Ini hasil karya kepada masyarakat sebagian kecil dan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,”jelas Hendra.HAR‎

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

diyarbakır escort mersin escort istanbul escort