full screen background image

Warga Sungai Jernih Tolak Keputusan Bupati

Minta Davit Haryadi jadi Pjs Kades

MUARA RUPIT,PE – Puluhan warga desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara dan kantor DPRD Muratara. Guna untuk menuntut usulan mereka yang ingin menjadikan Davit Haryadi menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Sungai Jernih.

Dalam orasinya, kordinator demo, Rebiansyah meyampaikan jika dirinya beserta warga menolak apa yang dikatakan Bupati, dan tetap menginginkan orang yang diajukan menjabat sebagai Pjs Kades Sungai Jernih.

“Kami tidak terima apa yang dikatakan bapak bupati Muratara, yang menyuruh Camat Rupit sebagai Pjs Kades Sungai Jernih karena tidak etis. Kami tetap meminta orang yang telah kami tunjuk untuk menjadi Pjs Kades desa kami yakni saudara Davit Haryadi,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika seluruh prosedur sudah mereka lakukan, seperti rapat warga dan BPD, terus ke camat, dilanjutkan ke dinas PMD, lalu ke Tata Pemerintahan (Tapem) dan ke bupati.

“Jika keinginan kami tidak dikabulkan maka kami akan membubarkan BPD yang berada didesa kami. Karena kami hanya ingin orang yang kami pilih menjadi Pjs kades di Sungai Jernih,”ujarnya.

Sementara, Anggota Dewan Komisi I Kabupaten Muratara, Amri Sudarsono mengatakan, sebagai anggota Dewan dirinya menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat desa Sungai Jernih yang melakukan demo dan akan menampung apa yang menjadi tuntutannya.

“Kalau masalah demo, sebagai wakil rakyat kita sangat respon dan menanggapi dan kita tampung aspirasi rakyat. Dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait,”kata Amri.

Dirinya sangat menyayangkan mengapa Desa Sungai Jernih tidak ikut pemilihan kepala desa tahap 2 kemarin, padahal kepala desa terpilih dalam pemilihan kemarin pada hari ini dilantik.

“Sangat menyayangkan kenapa desa Sungai Jernih ini tidak dimasukan pemilihan kades tahap dua kemarin, padahal kades terpilih kemarin sekarang sudah dilantik, padahal kemarin ada penambahan dua desa dan kita meyetujui. Dan sekarang tinggal satu tahapan lagi, di dalam UU no 6 itu maksimal tiga kali, tapi kalau bisa satu kali lebih baik untuk lebih efisiensi,”pungkasnya. IMR

 

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *