Home Palembang Eks Karyawan Hotel Sandjaja Ngadu ke Dewan

Eks Karyawan Hotel Sandjaja Ngadu ke Dewan

0

PALEMBANG, PE – Puluhan karyawan Hotel Sandjaja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), kemarin mengadu ke DPRD Kota Palembang. Dalam kesempatna itu, para eks karyawan ini mengaku tidak mendapat pesangon saat di PHK oleh hotel tersebut.

Puluhan masa yang datang diterima oleh Komisi IV DPRD Palembang. Massa tersebut menuntut agar manajemen Hotel Sandjaja memberikan pesangon sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, mengganti selisih kenaikan UMK Tahun 2017, mengganti hak pergantian uang cuti 1 tahun, memberi THR natal untuk yang beragama nasrani, kemudian mengganti pesangon kematian atas nama Hasan yang meninggal Maret 2017 yang belum dibayar sama sekali.

Salah satu perwakilan massa, Yurida Sari mengatakan, pada 30 Agustus 2017, sebanyak 60 karyawan dari 140 karyawan yang ada di Hotel Sandjaja mendapat surat dari kuasa hukum hotel, bukan dari manajemen hotel. Intinya, mereka diajak rapat.

“Surat itu kami terima pukul 10.00 WIB dan rapat dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Hasil memberhentikan sebanyak 60 karyawan, tanpa memberikan alasan jelas. Dalam rapat itu hanya dijelaskan bahwa Hotel Sandjaja sedang melakukan efisiensi. Jadi 60 orang yang diajak rapat semuanya diberhentikan sepihak,” katanya, usai menyampaikan keluhannya ke DPRD Palembang, Senin (16/10).

Sambungnya, terhitung, 1 September, 60 karyawan tidak tercatat lagi sebagai karyawan. Menyikapi hal itu, kata Yurida, pihaknya berkonsultasi ke Disnaker Palembang, tapi tidak ada kata sepakat, yang akhirnya melapor ke DPRD Palembang.

“PHK ini tidak bisa kami terima. Apalagi, sampai sekarang tidak ada pesangon. Pernah ada tawaran untuk memberikan pesangon, tapi tidak sesuai aturan UU. Hanya ada beberapa bekas karyawan yang terima, tapi sebanyak 35 karyawan tidal mau terima karena tidak sesuai UU, pesangon dipotong 35-40 persen, kami tidak mau terima. Kami pegawai resmi, bukan aoutsorsing, kalau mau efisiensi mengapa tidak dipecat seluruh pegawai 140 orang,”katan seraya mengatakan, bahwa ia sudah bekerja di Hotel Sandjaja sudah selama 10 Tahun.

Istri mantan karyawan yang meninggal atas nama Hasan, Ongku Ratnadewi mengatakan, almarhum suaminya meninggal pada Maret 2017 lalu, bukan saat PHK massal. Tapi, hingga saat ini pesangon belum diberikan, padahal suaminya sudah bekerja selama 25 tahun. “Sampai sekarang pesangon almarhum suami saya belum diberikan. Kami datang kesini menuntut keadilan, berikan hak kami sesuai aturan UU yang berlaku,”katanya.

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Palembang, Muliadi mengatakan, lembaga DPRD bukan lembaga peradilan. Tapi, aspirasi masyarakat ditampung, dan akan disampaikan kepada Pemkot Palembang melalui Dinas terkait. “Aspirasinya sudah kami terima, kami siap memfasiltasi masalah ini, secapatnya untuk dilakukan mediasi,” katanya.

Senada dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Palembang, Hidayat Comsu. Dia mengatakan, pihaknya meminta kepada semua bekas karyawan Hotel Sandjaja yang di PHK sepihak untuk melampirkan semua dokumen pelengkap. Seperti, SK pegawaian, diangkat tahun berapa, dan diberhentikan tahun berapa dan berapa banyak yang dipecat.  “Kami juga harus tahu, siapa yang memecat, apakah dari manajemen hotel atau pihak ketiga,” katanya.

Sementara itu terpisah, Hendra Jaya SH MH, Kuasa Hukum Hotel Sandjaja mengatakan, persoalan PHK sudah mulai diketahui para karyawan sejak awal Januari 2017 karena sebagian sudah masuk masa pensiun. Karena kata dia, keuangan Sandjaja belum memungkinkan maka permintaan PHK karyawan tidak ditanggapi. Baru sekitar September 2017, para karyawan dipanggil sebanyak 60 untuk dimediasi soal PHK dan pesangon, yang mana satu karyawan dapat 1 kali pesangon.”Dari 60 karyawan hanya 23 yang menerima, sementara 37 karyawan belum menerima,” jelasnya.

Dia menyebutkan, dari 23 karyawan yang terima pesangon masing-masing Rp50-Rp70 juta perorang, dan itu dibayar secara tunai sejak karyawan dinyatakan berhenti sejak tanggal 1 September 2017. Mengenai sisa karyawan 37 yang belum menerima, lanjutnya, dilakukan mediasi lagi di Disnaker Kota Palembang dan menemui kata sepakat. “Karena karyawan tetap menuntut dibayar 2 kali pesangon sementara pihak Sandjaja hanya menyanggupi 1 kali pesangon. Sandjaja sudah beritikad baik, hanya saja belum disepakati dengan karyawan,” tukasnya. DYN

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here