Home Ekonomi SP3 Keluar, IMB Hotel Ibis Dibekukan

SP3 Keluar, IMB Hotel Ibis Dibekukan

0

Thamrin Group Langgar UU 28/2002

PALEMBANG, PE – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Palembang telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) atas pelanggaran pembangunan Hotel Ibis, terakhir SP dikeluarkan pada 13 Oktober 2017 dan dideadline hingga 19 Oktober 2017. Pasca SP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis milik PT Thamrin Group bakal dibekukan dan pengembang wajib membuat permohonan IMB baru.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Palembang, Endang Larasati Lelasari menegaskan hal tersebut di sela-sela rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di ruang Komisi I DPRD Kota Palembang, Selasa (17/10).

Endang mengatakan, aktifitas pembangunan Hotel Ibis harus disetop dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) harus menyegel dan bertindak tegas pada lokasi. Bahkan deadline yang diberikan hingga 19 Oktober mendatang, karena pembekuan IMB harus ada mekanisme SP hingga tiga kali dan Dinas PUTR sudah mengeluarkan SP 2 kali.

“Kita tunggu saja mekanisme itu berjalan tapi IMB harus dibekukan,” tegas dia. Senada itu anggota Komisi I DPRD Palembang, Antoni Yuzar menegaskan, persoalan pelanggaran yang dilakukan Hotel Ibis tidak bisa hanya melakukan revisi IMB. Tapi harus membuat permohonan izin baru.

“Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 176 ayat 1 huruf C. Jika bangunan menyalahi dan tidak sesuai aturan harus buat izin baru. Tidak ada istilah revisi,” singgungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H Harobin Mustofa saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya setuju dengan keputusan penutupan Hotel Ibis dan pengembang harus segera merevisi IMB-nya. “Kalau yang tidak nurut ya ditindak saja dan Pol PP harus menjalankan penutupan itu,” ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas PUTR Kota Palembang, Ansory menambahkan, pihaknya saat ini masih menunggu gambar konstruksi dari Dinas Perhubungan (Dishub) sebab gambar itu sangat berkaitan dengan jumlah kamar. Pihaknya sendiri kata Ansory, sudah 2 kali mengirim SP). Pertama pada 25 September dan SP 2 pada 13 Oktober 2017.

“Saat ini kita masih menunggu pihak pengembang jika tidak ada gambar yang diminta tentu kita akan keluarkan SP 3,” imbuhnya. Terpisah, Kuasa Hukum PT SBA, Mulyadi SH menambahkan, pelangaran yang dilakukan pihak PT ICM Thamrin Group sesuai UU 28/2002 tentang bangunan gedung dan dalam pasal 46 setiap pemilik dan pengguna bangunan gedung harus memenuhi ketentuan dalam UU dan melangar dengan acaman pidana.

“Seharusnya Walikota Palembang mengambil tindakan tegas sesuai dengan Perda yang ada. Jangan dibiarkan berlarut-larut, apalagi persoalan ini sudah sampai ke ranah pidana dan kita sudah melaporkan persoalan ini ke jalur hukum. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum PT SBA meminta Walikota Palembang mengambil tindakan tegas,” tukasnya. DYN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here