Home Headline News Bupati OKI Perjuangkan 161 Ribu Hektare Hutan untuk Rakyat

Bupati OKI Perjuangkan 161 Ribu Hektare Hutan untuk Rakyat

0

KAYUAGUNG. PE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) terus berupaya melakukan pembebasan kawasan hutan di wilayah ini. Setelah memutihkan seluas 8.753,62 hektare kawasan hutan yang tersebar di 5 kecamatan di Pesisir Timur OKI, tahun ini ada 161 ribu Hektare kawasan hutan yang diusulkan kembali untuk diserahkan kepada masyarakat.

Bupati OKI melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan, Fahrurozi SSos MM  mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan program yang akan dilaksanakan untuk dapat merealisasikan pembebasan kawasan hutan di wilayah barat OKI. Sehingga dapat difungsikan untuk pembangunan fasilitas umum, dan pemukiman masyarakat.

”Seperti di kawasan hutan tutupan, hampir setiap fasilitas umum berada di dalam kawasan hutan. Bahkan, ada tiga desa yang wilayahnya dalam kawasan hutan, sehingga mereka tidak dapat melakukan pembangunan,” ujar Fahrurozi, Rabu (31/1).

Menurutnya, Pemkab OKI cepat membaca peluang program yang dapat diusulkan kepada pemerintah pusat guna mengupayakan pembebasan kawasan. Bentuk kerjasamanya bisa berupa pengukuhan di empat kecamatan di Selatan, atau dengan program lain.

”Salah  satu yang diusulkan tim, yakni program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kita percepat usulannya, agar kawasan hutan dapat dikukuhkan menjadi lahan APL sehingga dapat digunakan masyarakat,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, untuk kepentingan orang banyak, terutama masyarakat di wilayah pesisir. Sebab, wilayah itu kesulitan membangun karena terbentur masalah kawasan hutan.

Sementara itu DR Fernando dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palembang mengungkapkan apresiasinya  kepada Pemkab OKI, yang tanggap memanfaatkan program pusat ini.

“Di Sumsel OKI yang tercepat mendukung program agraria nasional ini untuk kepentingan masyarakat. Demikian program TORA ini kiranya dapat segera dimanfaatkan,” tukasnya.

Fernando menjelaskan pengusulan pembebasan kawasan hutan harus didahului oleh usulan kepala daerah ke kementerian LHK. Adapun batas pengusulan tersebut, yaitu hingga Juli 2018. “Agar cepat diusulkan karena program ini hanya berlaku untuk satu usulan,” cetusnya.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Pratama Suryadi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama BPKH akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program TORA agar menjadi kabar baik dan didukung penuh masyarakat. “Minggu mendatang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tentu ini jadi kabar baik,” tutupnya. IAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here