Home Kriminal Oknum Pegawai Rutan Pakjo dilaporkan ke Ombudsman

Oknum Pegawai Rutan Pakjo dilaporkan ke Ombudsman

0

PALEMBANG,PE-Advokad Benny Murdani SH. MH, kuasa hukum dari Anizar, anggota Polri yang tersandung KDRT, melaporkan Pihak Rutan Pakjo Klas 1A Khusus Palembang ke Ombudsman, Selasa (4/9).

Itu lantaran pihak Rutan Pakjo, yakni Kasi Register, AK, yang dinilai melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) dan sewenang-wenang dalam jabatan dengan tetap menahan tahanan bernama Anizar, meskipun masa penahanan sudah habis dan belum diperpanjang hingga laporan dibuat.

Dijelaskan Benny, kliennya tersebut sudah menjalani masa tahanan selama 7 bulan lebih, dengan vonis 1 tahun 8 bulan penjara di PN, dan vonis 8 bulan oleh Pengadilan Tinggi, dengan masa penahanan dari tanggal 6 juli hingga 3 September 2018. “Relas putusan banding baru kita terima tanggal 4 september, itupun setelah kami konfirmasi ke Rutan bertemu dengan AK selaku Kepala Register,” jelasnya.

Menurut Benny, seharusnya pihak Rutan Pakjo melalui Kasi Register, AK, saat di konfirmasi terkait habisnya tahanan kliennya mampu menunjukkan surat penetapan perpanjangan penahanan atau taphan dari Jaksa atau ket ingkat lainnya agar kliennya tetap ditahan. Namun, kata Benny, surat tersebut tidak bisa ditunjukan oleh pihak rutan dan bersih keras tetap menahan kliennya tanpa surat penahanan dari pihak manapun.

Mengingat hal itu mengacu pada Permenkumham nomor M.HH-24.PK.01.01.01 tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum.” Pasal 6 ayat 3 berbunyi kepala rutan atau lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya. “Klien kita itu belum incracht dan masih dalam masa pikir- piker selama 14 hari, ” jelas Benny.

Benny menambahkan, jika hal itu pelanggaran berat dan harus mendapat sanksi secara sistematis, “Ini sudah bentuk pelanggaran dan kesewenang wenangan sebagai penegak hukum, jelas harus ditindak secara tegas sesuai peraturan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Rutan Pakjo Mardan SH MH saat dikonfirmasi, menilai kuasa hukum terpidana tersebut terlalu berlebihan. Dimana pihaknya mengacu pada putusan PN, yang menjatuhi terpidana putusan selama 1 tahun 8 bulan. Bahkan per tanggal 15 Agustus sudah ada putusan banding selama 8 bulan bui.

“Dari data kami terpidana yang dimaksud baru habis hingga 1 bulan ke depan. Kita menegakkan aturan, tidak seenaknya, pasti ada acuan yang kita pegang. Anak buah saya itu hanya menegakkan peraturan, jika dikeluarkan tahanan tersebut maka siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini. Artinya, dengan hasil putusan banding ini maka terpidana ini tinggal meneruskan saja masa hukuman pidananya,”tukasnya.JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here