Home Uncategorized Pemkab Dinilai Lamban Revisi Perda RTRW

Pemkab Dinilai Lamban Revisi Perda RTRW

0

BANYUASIN. PE-Pemkab Banyuasin dinilai lamban dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin. Hal itu menyebabkan hampir keseluruhan usaha ternak unggas alias kandang ayam yang beroperasi di wilayah Banyuasin, tidak mengantongi izin.

Sekretaris KNPI Kab Banyuasin Noparizal menyebut, dengan tidak ada kelonggaran dalam pemberian izin bagi pengusaha kandang ayam khususnya diwilayah Talang Kelapa, dia menilai pihak Pemkab Banyuasin telah menyia-nyiakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensial di Banyuasin.

“Jika dari dulu, pengusaha kandang ayam ini diberikan izin dan Perda RTRW direvisi, sudah pasti PAD nya dapat diambil oleh Pemkab Banyuasim. Kalau begini kondisinya, berapa banyak PAD yang terbuang sia-sia,”ujar Noparizal kepada wartawan.

Dia mencontohkan, sewaktu ada salah satu pengusaha di wilayah Talang Kelapa yang ingin mengurus izin usaha kandang ayam tapi tidak bisa diproses lantaran berbenturan Perda RTRW, sebab diwilayah itu merupakan pemukiman penduduk.

“Padahal, usaha kandang ayam tersebut beroperasi sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan dari Kabupaten Muba. Jadi, hingga saat ini usaha kandang ayam yang berdiri sekarang tanpa mengantongi izin dari Pemkab Banyuasin,”bebermya.

Kepada Pemkab Banyuasin, Noparizal berharap agar Perda RTRW tersebut segera direvisi, sehingga pengusaha kandang ayam ini tidak secara bebas beroperasi tanpa meniadakan izin sehimgga tidak merugikan Pemkab Banyuasin. “Saya minta hal ini jadi perhatian serius dari Pemkab Banyuasin, jangan sampai dibiarkan,”tegasnya.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heryadi menegaskan untuk merevisi Perda RTRW ini memang membutuhkan proses karena harus merujuk dari RTRW yang ada Pemprov dan Pusat. Saat ini, revisi Perda RTRW telah berjalan sesuai rencana yang diinginkan selama ini oleh Dinas PUTR Banyuasin.

Hanya saja, menurut dia, RTRW khususnya usaha kandang ayam yang berada diwilayah pemukiman penduduk tidak mungkin akan diperbolehkan, sebab lebih banyak moderat dari kemaslahatan untuk masyarakat. “Jadi, usaha kandang ayam yang sudah terlanjur berdiri diwilayah pemukiman penduduk mulai dari sekarang disarankan untuk mencari tempat yang baru, tidak mungkin akan diberikan izin,”katanya singkat. BUD

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here