Home Ekonomi Edukasi Masyarakat Mengenai Inklusi dan Literasi Keuangan

Edukasi Masyarakat Mengenai Inklusi dan Literasi Keuangan

0

AFPI Gelar Fintech Exhibition 2019

PALEMBANG,PE-Demi mendukung inklusi keuangan dan literasi keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Fintech Exhibition 2019 guna lebih mendekatkan fintech kepada masyarakat. Sejumlah fintech pun hadir dalam kegiatan ini guna untuk mengenalkan produk dan layanan yang mereka berikan sebagai solusi pinjaman dana cepat kepada masyarakat.

Ketua Umum AFPI, Andrian Gunadi mengatakan, fintech merupakan salah satu alternatif solusi keuangan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, namun belum banyak yang paham betul akan fintech.

“Kami sangat berharap bisa menjadi media bagi masyarakat dan pelaku industri fintech untuk berkenalan, memahami dan tentunya akan menggunakan jasa fintech,” ujarnya, Jumat (3/5).

Dirinya menuturkan, acara ini bukan hanya sebagai ajang kumpulnya perusahaan fintech tetapi juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerja fintech. Sehingga acara ini terbuka bagi umum yaitu bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai kerja fintech.

“Karena keberada kita sebagai solusi alternatif untuk mempermudah akses keuangan kepada masyarakat,” kata Adrian.

Lanjut dia menuturkan, dapam kegiatan ini masyarakat mendapatkan informasi seputar inklusi keuangan berupa pendidikan keuangan, fasilitas pembiayaan publik, pemetaan informasi keuangan, regulasi yang suportif, jaringan distribusi tekfin dan fasilitas intermediasi, serta perlindungan terhadap konsumen.

Dirinya menjelaskan, penyelenggara fintech P2P Lending turut hadir untuk memudahkan masyarakat yang selama ini memiliki pertanyaan seputar fintech lending agar dapat memperoleh informasi secara Iebih lengkap.

Beberapa Penyelenggara yang turut meramaikan seperti AsetKu, TokoModal, dan CashWagon. Selain itu akan ada banyak informasi produk dan layanan yang juga dapat dibagikan oleh para Penyelenggara yang berasal dari sektor pendanaan produktif dan konsumtif.

”Fintech Exhibition digelar sebagai salah satu cara para untuk lebih dengan masyarakat khususnya pengguna layanan fintech P2P Lending, serta menjadi salah satu wujud komitmen kita dalam mendukung semangat Pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia,” aku dia. Acara ini juga dilaksanakan bersamaan dengan fintech Days 2019 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Riswinandi Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank dan anggota dewan komisioner OJK sangat mendukung kegiatan yang dilakukan bersama AFPI, pasalnya kegiatan yang diadakan sangat bersernergi dengan Fintech Days 2019 yang mana ada  lima kegiatan dalam Fintech Days 2019, yaitu OJK Goes to Campus, media visit, radio talk show, seminar nasional, dan pameran penyelenggara pinjaman daring (pinjaman daring) atau fintech lending.

Fintech Days 2019 ditujukan untuk edukasi masyarakat terkait manfaat dan bagaimana menggunakan pinjaman daring sebagai alternatif pendanaan bagi sektor UMKM.

Sekaligus dalam kegiatan ini, OJK memberikan edukasi terkait risiko-risiko dalam industri pinjaman daring dan bagaimana memanfaatkan pinjaman daring secara bijak. OJK juga mendorong generasi muda di daerah agar mengembangkan kreatifitas untuk membangun ide bisnis yang inovatif dan sustainable.

“Saat ini menurut catatan kita jumlah fintech peer to peer lending tidak berizin yang ditemukan Satgas pada 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada 2019 sebanyak 543 entitas. Sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 947 entitas,” jelasnya.

Mengenai jenis kegiatan 73 usaha penawaran investasi yang dihentikan Satgas Waspada Investasi, ia merinci hal itu mencakup 64 trading forex, lima investasi uang, dua multilevel marketing, satu investasi perkebunan, dan satu investasi cryptocurrency. Sehingga, total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas selama 2019 sebanyak 120 entitas.

“Penawaran investasi ilegal juga masih banyak di masyarakat, dan ini sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Masyarakat diminta selalu berhati-hati dalam menginvestasikan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Direktur pengaturan, perizinan dan pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi menambahkan hingga saat ini, terdapat 113 pinjaman daring yang telah terdaftar atau berizin di OJK yang terdiri dari 107 penyelenggara bisnis konvensional dan 6 penyelenggara bisnis syariah.

“Hingga Maret 2019 ini, akumulasi jumlah pinjaman daring yang kita catat sebesar Rp33,2 triliun dengan jumlah outstanding sebesar Rp7,79 triliun. Sementara itu rekening pemberi pinjaman sebanyak 272.548 entitas dan penerima pinjaman 6.961.993 entitas,” paparnya.

Sementara untuk wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) adalah provinsi di luar Jawa terbesar kedua di industri pinjaman dari dari sisi akumulasi jumlah pinjaman, jumlah pemberi pinjaman, dan jumlah penerima pinjaman. Akumulasi jumlah pinjaman daring di provinsi ini sebesar Rp429,66 miliar yang ditransaksikan oleh 4.989 entitas pemberi pinjaman dan 116.117 entitas penerima pinjaman. KUR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here