Home Adhyaksa Sriwijaya JPU Gakkumdu Resmi Ajukan Kontra Memori Banding

JPU Gakkumdu Resmi Ajukan Kontra Memori Banding

0

PALEMBANG, PE – Pasca lima terdakwa dugaan Tindak Pidana Pelanggaran (TP) Pemilu yang menjerat lima komisioner KPU Kota Palembang non-aktif, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) melalui penasehat hukum Rusli Bastari SH ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Khusus Palembang, Selasa (16/7).

Giliran tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui Riko Budiman SH dan Indah Kumala Sari SH resmi mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Muda (Panmud) PN Palembang, Marduan SH, Jumat (19/7).

“Hari ini (kemarin, Red) merupakan batas akhir kami menyampaikan berkas kontra memori banding ke PT Palembang dan kita resmi mengajukan kontra memori banding. Intinya menjawab semua hal yang menjadi pokok perkara dalam memori banding yang sudah terlebihi dulu diajukan para terdakwa melalui penasehat hukumnya,” ujar Riko.

Sebelumnya, majelis hakim PN Palembang yang menjatuhkan masing-masing kepada kelima pidana penjara selama enam bulan masa percobaan satu tahun denda Rp10 juta subsider satu bulan penjara.

“Terkait kontra memori banding seperti jawaban dari klaim PH terdakwa yang mempersoalkan terkait batas waktu atau hari penyidikan dalam perkara ini oleh penyidik Gakumdu Satreskrim Polresta Palembang yang diklaim melebihi 14 hari sesuai perundang-undangan. Tapi setelah kita teliti tidak melebihi dua hari dan alasan itu juga telah ditolak majelis hakim dalam putusan selanya di persidangan,” jelasnya.

Selain itu lanjut mantan Jaksa di Kejari Banyuasin ini, pengenaan pasal 554 dan 510 UU No.7/2017 juga dimentahkan dan hal tersebut disebutkan pula di berkas kali ini. Terkait pengenaan pasal 554 bukan 510 dalam kedudukan kelima terdakwa sebagai penyelenggara negara harusnya ditambah lagi 1/3 hukumannya.

“Kontra memori banding intinya kita sependapat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara ini. Kita berkeyakinan konta memori banding yang kami ajukan ke PT juga akan diterima dan menguatkan putusan dari majelis hakim PN Palembang,” jelasnya.

Di sisi lain juru bicara PN Palembang Klas 1A Khusus, Hotnar Simarmata SH MHum membenarkan pihaknya telah menerima berkas baik memori banding maupun kontra memori banding dinilai telah lengkap akan langsung diserahkan ke PT Palembang. “Sama seperti kita majelis hakim PT Palembang juga hanya diberikan waktu tujuh hari untuk memutus perkara banding ini. Dan PT sebagai benteng terakhir dalam perkara khusus pemilu ini,” tandasnya. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here