Home Palembang Minim Personel, Satpol PP Palembang Manfaatkan Teknologi

Minim Personel, Satpol PP Palembang Manfaatkan Teknologi

0
Alhidir, Plt Kasat Pol PP Kota Palembang

PALEMBANG, PE – Kekurangan personel menjadi salah satu kendala bagi satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang. Untuk itu, Pol PP siap memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bidang keamanan dan penegakan hukum.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Pol PP Kota Palembang, Alhidir. Dia berencana akan lebih memangkas sistem kerja agar lebih efektif dan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk media sebagai sarana penunjang kinerja yang dilakukan petugas di lapangan.

“Kita tidak ingin menyerah dengan keadaan, saya sudah siapkan beberapa rencana untuk lebih mempermudah petugas di lapangan. Salah satunya adalah menyiapkan pos pantau untuk memudahkan jangkauan,” ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan kajian, minimal Palembang harus memiliki tiga pos untuk tiga zona, yakni Ilir Barat, Ilir Timur dan Seberang Ulu. “Sebetulnya tiga belum ideal, karena berdasarkan SPM Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, jika Palembang ingin membuat pos jangkauan, itu minimal 18 pos. Jadi per 90 ribu jiwa itu harus ada pos,” bebernya.

Selain membuat pos di tiga zona, beberapa hal efektif lain yang dapat dilakukan adalah, dengan merubah pola penertiban dan penyitaan. Karena, menurut Alhidir, selama ini menyita barang dirasa kurang efektif, selain memakan waktu dan tempat, kegiatan penyitaan tidak memberikan efek jera terhadap pemilik.

“Bagi kami, pola penyitaan ini tidak hanya memakan tempat, tapi juga membutuhkan prosedur panjang. Apalagi proses lelang juga tidak serta merta bisa dilakukan,” terangnya.

Untuk di lapangan juga, sambung Alhidir, kedepan penyitaan terhadap barang-barang milik pedagang juga tidak perlu dilakukan. Dimana, petugas hanya butuh menahan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

“Saat ini sudah zamannya teknologi. Tinggal bagaimana koordinasi kita dengan OPD terkait. Contoh, setelah kita tahan KTP nya, kita minta Disdukcapil memberikan tanda jika KTP atas nama tertentu sedang bermasalah dan tidak dapat dilakukan pencetakan ulang, setelah masalahnya selesai maka KTP nya akan dikembalikan,” ulasnya.

Koordinasi antar OPD sangat penting. Karena semuanya akan saling memiliki keterkaitan. Jadi kedepan semuanya tidak akan lagi dibebankan ke Pol PP semua.

Ada peran masing-masing OPD dalam pelaksanaan dan penerapan Perda. Sehingga, semuanya dapat berjalan sesuai dengan aturan. “Semua akan kita libatkan, termasuk Kominfo Kota Palembang. Karena Pol PP juga butuh aplikasi khusus untuk mempermudah pengawasan. Tidak hanya sebatas di command center,” tuturnya.

Ke depan keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar Pol PP lebih Humanis dan Smart dapat terwujud. “Sebenarnya banyak rencana-rencana saya kedepan. Ini semua membutuhkan peran serta seluruh OPD agar penegakkan aturan di Kota Palembang dapat berjalan,” tukasnya. DYN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here