Home Sumsel Muara Rupit Dikawal Aparat, PT Lonsum Panen Sawit di Lahan Sengketa

Dikawal Aparat, PT Lonsum Panen Sawit di Lahan Sengketa

0
Rombongan PT Lonsum Bersama aparat Kepolisian dan Brimob saat bertemu warga yang menjaga lahan bermasalah di Desa Bina Karya, Karang Dapo, Muratara, Senin (9/9).

MURATARA, PE- Walau lahannya masih dalam sengketa dengan warga Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), namun PT Lonsum Divisi Sei Riam tetap melakukan panen sawit di lahan itu, Senin (9/9). Saat panen dilakukan, penjagaan ketat dilakukan aparat penegak hukum.

Oleh warga, aktifitas PT Lonsum yangd ikawal aparat Kepolisian, Tentara dan Brimob itu, langsung dilaporkan kepada Kepala Desa Bina Karya. Kepada Kades, ratusan warga mengadukan bahwa di lahan plasma seluas 480 hektare yang masih bersengketa dengan warga, PT Lonsum tetap melakukan panen. Padahal lahan itu udah diklaim masyarakat lima hari lalu, dengan kesepakatan tidak boleh anarkis dan selagi permasalahan lahan belum selesai, perusahaan dan masyarakat tidak boleh melakukan panen.

Menurut Kades Bina Karya, Dumiayati, masyarakat desanya yang telah bertahan selama lima hari dilahan plasma 240 Paket yang diklaim masyarakat Rabu lalu, datang ke kantornya untuk melaporkan bahwa pihak PT Lonsum dikawal aparat kepolisian dan Brimob melakukan pemanenan diahan yang masih bermasalah itu.

“Kedatangan Manager PT Lonsum bersama aparat penegak hukum disana, patut pertanyakan. Karena berdasarkan permasalahan yang saat ini sedang dalam pembahasan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, tak diperbolehkan melakukan pemanenan sepanjang masih sengketa,’’ ungkap Dumiyati, yang mengaku mendapat informasi dari warga bahwa yang menyuruh panen dilakukan adalah komandan penegak hukum yang datang ke lokasi.

“Aparat penegak hukum disana sepertinya membela pihak perusahaan, karena mereka datang secara bersama-sama dan mengawal PT Lonsum melakukan panen sawit dilahan bermasalah itu. Sementara pihak perusahaan telah mengaku memiliki HGU, tetapi pajaknya tumpang tindih dengan SPPT lahan yang telah diakui sebagai plasma milik masyarakat oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Padahal SPPT yang dibayarkan pihak desanya itu, lanjut dia, diterbitkan Tahun 2000. Dia selanjutnya mempertanyakan, HGU PT Lonsum itu tahun berapa diterbitkannya.

“Berarti dalam permasalahan itu ada yang menyalahi wewenang. Hal ini akan kami laporkan ke Pemkab Muratara, dan menanti apa solusi yang diambil pemerintah, “ tukasnya.

Sementara itu saat aksi massa ke kantor PT Lonsum beberapa waktu lalu, Manager PT. Lonsum Sei Riam, Sahrul menyampaikan, terkait tuntutan warga untuk lahan 240 Paket itu sebenarnya sudah selesai pada tahun 2011. Saat dibentuk tim UPJA oleh Bupati Riduan Mukti, yang diputuskan 240 tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan plasma dan itu pegangan PT Lonsum.

“Saat ini PT Lonsum itu memiliki HGU yang taat membayar pajak, jadi bagi masyarakat yang tidak puas silahkan tuntut secara hukum, “ tukasnya. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here