Home Karhutla Memidana Perusahaan/Koorporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Memidana Perusahaan/Koorporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

0

Pranata Sukma Atmaja

(Sekretaris Umum Majelis Daerah KAHMI Kota Palembang)

Background
Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, terutama yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, saat ini telah kembali menjadi isu antar Negara. Negara tetangga yang menjadi langganan dampak terbakarnya hutan dan lahan di Indonesia, seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura mulai terlihat gerah.

Riau Pos menulis, akibat Asap Riau, pemerintah Negara Bagian Selangor meliburkan setidaknya 29 Sekolah, sebagai akibat dari kualitas udara yang semakin tidak sehat akibat polusi kabut asap yang menyerang Malaysia sejak satu minggu terakhir. (RiauPos.co, 15/9/2019)

Masih menurut RiauPos, Di Propinsi Riau, sejak sepekan terakhir, sekolah- sekolah mulai diliburkan pemerintah daerah, mulai tingkat Provinsi hingga tingkat kabupaten kota. Pertengahan September 2019 ini, Riau kembali dihadapkan pada bencana asap pekat berbahaya.

Dalam persoalan berkaitan dengan Asap tersebut, Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad, bahkan dikabarkan telah menulis surat berisi keprihatinannya kepada Presiden RI Joko Widodo, atas asap lintas batas yang di duga berasal dari terbakarnya Hutan dan Lahan Di Indonesia. (Merdeka.com. 13/9/2019).

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo sendiri dalam beberapa wawancara dengan media massa, sepertinya baru mampu berjanji dan mengulangi janji akan mencopot pejabat yang tidak mampu mengatasi persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan tetapi pada kenyataannya, hingga kini belum terdengar adanya pejabat yang dicopot sehubungan dengan Karhutla tersebut.

Dampak Asap Bagi Masyarakat

Di Propinsi Sumatera Selatan , dari sembilan Kabupaten Kota yang dipetakan rawan karhutla, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir dan Banyu Asin di sebut-sebut sebagai daerah penghasil karhutlah di Sumatera Selatan. Salah Satu Dampaknya, 2.188 Balita di Sumsel Terkena Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) (Antara, 14 September 2019), bahkan Berdasarkan data yang di rilis oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, total penderita ISPA sejak pekan pertama Agustus hingga pekan pertama September adalah 32.815 penderita. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.702 atau 44,80 persen merupakan bayi di bawah lima tahun.

Riset 2008 membuktikan, asap kebakaran hutan meningkatkan risiko kesehatan serius pada system pernapasan, seperti asma, bronchitis, pneumonia serta penyakit paru obstruktif kronis. Dalam jangka panjang masyarakat dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan kronis seperti penyakit ginjal, diabetes masalah kesuburan hingga peningkatan tekanan darah (Kompas, 13/9/2019)

Bahkan Jika pengendalian karhutla tidak berjalan maksimal dalam jangka panjang, diprediksi terjadi kematian dini 36 ribu jiwa pertahun akibat ISPA selama 2020 Hingga 2030. (Tianjia Liu, Peneliti Harvard University, Ongkos Kesehatan dari bencana kebakaran hutan dan gambut Jakarta), Republika 14/8/2019.

Kurang Pekanya Kepala daerah

Dalam upaya mengatasi kebakaran hutan yang hampir-hampir terjadi setiap tahun di beberapa propinsi itu, Pemerintah RI, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota terkait, tentu telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dalam mengatasi Kebakaran Hutan dan lahan yang timbul dan meluas itu.

Tetapi agaknya beberapa kepala daerah sepertinya masih kurang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, bahkan mengkritik sembilan Kepala Daerah yang dinilainya kurang memiliki kepedulian itu, dengan membandingkan sembilan daerah karena ada keluhan juga dari TNI dan Polri di Lapangan. (CNN Indonesia, 14/9/2019)

Tak kurang, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen Irwan saat meninjau kembali lokasi kebakaran lahan gambut di Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, menghimbau kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati untuk mendukung proses penanggulangan karhutla yang tengah dilakukan oleh satuan tugas gabungan, sembari mengajak untuk turun langsung dan mengingatkan bahwa tanggungjawab kebakaran lahan ada pada kepala daerah masing-masing. (Kompas.com, 15/9/2019)

Memidana Korporasi

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, luasan lahan yang sudah terbakar mencapai 2.859,022 hektar per Rabu 11/9/2019. Daerah dengan jumlah lahan terbakar yang paling luas yakni 1.066,29 di Kabupaten Musi Banyuasin, 596,6 hektar di Ogan Komering Ilir, %)%, 19 hektare di Ogan Ilir, 252, 45 Hektar di Penukal Abab Penukal Ilir, serta 249,25 hektar di Banyuasin. Sementara, Berdasarkan Data BNPB hingga September 2019 terdapat total 328.724 hektar lahan terbakar.

Komandan Satgas Penanggulangan Karhutla Sumsel Kolonel Arhanud, Sonny Septiono, menyebut sebagian besar lahan yang terbakar itu adalah milik perusahaan. Dari pantauan udara lahan yang terbakar berbentuk petakan, seakan-akan kebakaran bertujuan untuk buka lahan (Land Clearing). (CNNIndonesia.com 13/9/2019)

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 46 perusahaan yang di duga penyebab Karhutla yang tersebar dibeberapa propinsi. Jumlah itupun masih akan bertambah (Menteri KLHK Siti Nurbaya, Tribunnews). Dalam kesempatan lain Menteri KLHK menyebutkan pula ada 5 perusahaan asing yang diduga turut bertanggungjawab atas karhutla.

Berdasarkan data-data dan uraian di atas, bila ditelusuri lebih jauh, maka kebakaran lahan dan hutan di Indonesia dan Sumatera Selatan khususnya, di duga lebih banyak di dominasi dan dilakukan oleh perusahaan atau koorporasi.

Sayangnya, tindakan sanksi administratif sebagaimana yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut , seperti penyegelan, pembekuan dan pencabutan izin, sepertinya tidak sebanding dengan luasnya dampak yang ditimbulkan serta beban anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat “kejahatan” korporasi itu.

Negara seharusnya segera dan berani menerapkan pasal 116 hingga pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Negara tidak lagi boleh bersifat mendua terhadap kejahatan koorporasi ini. Terlebih mengambil sikap sama sebagaimana Putusan PN Palembang di tahun 2015 yang justru “memenangkan” dan membebaskan PT BMH dari kewajiban ganti rugi sebesar 7,9 Triliun rupiah.

Bilamana telah memperoleh alat bukti yang cukup, Negara melalui aparaturnya seharusnya tidak lagi ragu dalam menempatkan koorporasi/perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya atas kebakaran lahan dan hutan.

Karena kemampuan Negara dalam memberikan perlindungan atas Hak Masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelaksanaan dari pemenuhan Hak Asasi Setiap warga Negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009.
Billahit Taufiq Walhidayah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here