Home Sumsel Kayu Agung Calon Kades Persoalkan Penundaan Penghitungan Suara

Calon Kades Persoalkan Penundaan Penghitungan Suara

0
Cakades Sungai Tepuk Mat Arif bersama kuasa hukumnya, Sofhuan Yusfiansyah.

PALEMBANG, PE – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada 19 November 2019, menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya di Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang.

Dimana, penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada saat itu (19 November), terpaksa dilakukan penundaan ditengah jalan, meski sebagian surat suara telah dilakukan penghitungan.

Calon Kades Sungai Tepuk nomor 3 Mat Arif yang memperoleh suara terbanyak sementara dari dua calon lainnya, mensinyalir ada upaya pihak- pihak tertentu untuk melakukan perubahan surat suara sisa sekitar 81 suara untuk membalikkan keadaan yang ada.

“Memang saat perhitungan kotak pertama berjalan lancar dan kita unggul 9 suara, saat kotak kedua tersisa 81 terjadi kekacauan. Sehingga disitu salah satu calon protes ke panitia, dan tidak menerima hasil sementara,” ujar Arif didampingi kuasa hukumnya, Sofhuan Yusfiansyah di Palembang, Minggu (24/11).

Dijelaskan Arif, kotak surat suara kedua sempat hendak dirusak keluarga salah satu calon, namun tidak berhasil dan akhirnya diamankan pihak kepolisian. Selain itu pendukung calon Kades nomor urut 3, sempat mengalami ancaman dan penganiayaan yang telah dilaporkan ke Polres OKI.

“Kejanggalan mulai terjadi, dimana kotak suara sisa dibawa ke Kantor Kecamatan Sungai Menang oleh panitia dan pihak kepolisian. Tapi saksi kita tidak dilibatkan, dan kita tidak tahu kondisi terakhir bagimana,” tuturnya.

Pada perhitungan kotak pertama dari 581 surat suara yang digunakan, calon nomor 01 (Raini Dahlam) memperoleh 53 suara, calon nomor 02 meraih 37 suara, dan suara nomor 03 Mat Arif 62 suara. Sedangkan surat rusak 268, dan yang belum dihitung (kotak kedua) masih 81 surat suara.

Sementara kuasa hukum Mat Arif, Sofhuan Yusfiansyah mengaku pihaknya sudah melakukan rapat dan melakukan somasi kepada pihak terkait dalam hal ini Bupati terkait situasi panasnya Pilkades di Sungai Tepuk.

“Pertama kita lihat ada pelanggaran administrasi oleh panitia Pilkades, dimana tahapan sosialisasi dan pencoblosan sangat minim. Sehingga terdapat surat suara rusak banyak, dan jumlah TPS yang tidak sesuai dari usulan 2 hanya menjadi TPS, dan ini tidak dilakukan melalui pleno,” bebernya.

Ditambahkan pengacara dari kantor hukum SHS Law Firm ini, adanya proses kegaduan penghitungan suara itu, harusnya panitia pemilihan harus melakukan pleno terlebih dahulu, sebelum ada pergeseran kotak suara dari TPS ketempat lain, termasuk harus diikutkan saksi saksi calon untuk dilanjutkan jadwal penghitungan lanjutan.

“Nah, disini kami menganggap karena surat suara itu sudah lebih 5 hari, dan klien kami serta saksi tidak dilibatkan, maka surat suara yang sisa itu sudah kami anggap rusak, karena ada unsur perlawanan hukum,” bebernya.

Sofuan melanjutkan, jika berdasarkan Peraturan Mendagri yang diteruskan melalui Perbup Nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati OKI Nomor 11 tahun 2015, tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak dan pemberhentian kepala daerah.

“Pada Perbup tersebut yang tercantum di Pasal 60 ayat 3, jika ada pengaduan dan keberatan atas perselisihan jalannya pemilihan disampaikan diluar tahapan, sebagaimana dimaksud diselesaikan oleh Bupati paling lambat 30 hari, setelah diterimanya hasil Pilkades,” tandasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada Bupati dan pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan musyawarah dan pelanjutan penghitungan hasil Pilkades yang tersisa, karena sudah dianggap pihaknya telah rusak.

“Jadi kita minta untuk dilaksanakan proses lanjutan ini, dan kita mengimbau ini ke pemerintah agar tetap kondusif, dan berpihak pada kebenaran. Jika tetap dilakukan, kita akan gugat Bupatinya,” pungkas Sofuan. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here