Home Sumsel Muara Rupit Tak Pasang Papan Dana Desa, Pemdes Siap-siap ke Penegak Hukum

Tak Pasang Papan Dana Desa, Pemdes Siap-siap ke Penegak Hukum

0
Sudartoni, Kepala Inspektorat Kabupaten Muratara

MURATARA, PE- Desa-desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) saat ini masih banyak yang secara sengaja tidak memasang papan tranparansi Pengunaan Dana Desa tahun 2019. Bila ada temuan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif, Inspektorat Muratara akan mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal itu seperti disampaikan langsung Kepala Inspektorat Kabupaten Muratara, Sudartoni kepada Palembang Ekspres, beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, kalau sudah ada di Juknisnya harusnya sudah dipasang karena bila ada juknisnya berarti ada anggarannya.

Menurut Sudartoni, nila sampai ada laporan SPJ fiktif, maka dana itu harus dikembalikan, kalau tidak akan pihaknya serahkan ke APH.

“Dari awal kami sudah ingatkan terus dan kami damping, artinya bila nanti ada pelanggaran uangnya itu mereka pakai, SPJ-nya ada tetapi barangnya tidak mereka tegakkan hingga akhir sampai ditemukan Inspektorat, artinya dana itu harus dikembalikan. Bila tidak kami serahkan hal urusan itu kepada APH,” ungkapnya.

Menurut Sudartoni, bila sampai akhir tahun hal itu tidak ada realisasinya akan menjadi temuan pihaknya, apalagi ada laporan dari warganya atau media massa yang melaporkan hal itu, maka sebagai Inspektur dia akan cek ke lapangan dan dalam juknis tidak boleh digantikan dengan peruntukan hal lain.

“Kami sangat senang bila banyak informasi yang masuk, baik dari masyarakat, LSM, teman-teman media. Ke depan kami juga mewancanakan akan membuat kotak saran dan pengaduan, bila ada yang malu untuk menyampaikan langsung, bahkan surat kalengpun akan kita tindaklanjuti demi kebaikan,: jelasnya.

Jadi sebagai Pemdes, imbau dia, gunakanlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sesuai juknisnya dengan catatan pembangunan haruslah yang prioritas dibutuhkan oleh masyarakat. Caranya, tambah dia, setiap menentukan pembangunan apa yang akan dibangun di desa ajaklah masyarakat untuk musyawarah dalam mengambil keputusan, jangan hanya perangkat desa saja yang diajak.

“Jangan sampai keputusan pembangunan didesa itu sistem tembak diatas kuda, ajaklah masyarakat untuk musyawarah mufakat, dan jangan sampai bahasa kita begomok-gomok. Jadi intinya gunakan sesuai peruntukan skala prioritas agar manfaat, dan desa itu bisa dirasakan masyarakat,’’ tukasnya. SON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here