Home Parlemen & Politik DPRD Minta Pelantikan Kades Rantau Lurus Ditunda

DPRD Minta Pelantikan Kades Rantau Lurus Ditunda

0
Sekretaris Komisi 1 DPRD, Chairul S Mardiah SH

PALEMBANG, PE – Meski pemilihan kepala desa (Kades) Desa Rantau Lurus Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI beberapa waktu lalu telah berlalu, namun ternyata masih menyisakan masalah. Soalnya puluhan warga desa tersebut menduga ijazah yang digunakan oleh salah satu calon kades palsu, dan dugaan itu telah dilaporkan warga kepada DPRD Sumsel.

“Masyarakat menduga cakades itu menggunakan ijazah palsu untuk syarat pencalonan, oleh karena itu kami memberikan solusi dan saran kepada panitia Pilkades,” tegas Sekretaris Komisi 1 DPRD, Chairul S Mardiah, Senin (16/12/).

Dilanjutkan Chairul, yang pertama penitia pemilihan untuk melakukan klarifikasi langsung dengan kepala sekolah dasar yang ditempuh oleh cakades dimaksud, kemudian ke Camat dan terakhir ke PMD Pemkab OKI.

“Setelah dilakukan klarifikasi dengan pihak terkait, maka dapat diketahui palsu atau tidak,” ujar politikus Demokrat ini.

Ditambahkan Chairul, berdasarkan laporan dari warga bahwa cakades dimaksud diduga menggunakan ijazah pengganti dengan menggunakan laporan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dengan menggunakan surat keterangan polisi, cakades tersebut melapor ke kepala sekolah, yang selanjutnya mengeluarkan surat keterangan penganti ijazah.

“Dalam surat keterangan yang dikeluarkan pihak sekolah, cakades itu menempuh pendidikan SD dari 1979 hingga 1984, artinya hanya 5 tahun,” jelasnya.

Oleh karena itu, terkait persoalan tersebut pihaknya juga meminta pelantikan cakades yang terpilih ditunda sehingga persoalan ini selesai.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) OKI, Hj Nursula mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi terkait dengan pemilihan Kades Desa Rantau Lurus yang diduga menggunakan ijazah palsu.

” Kami sudah panggil calon kades dan panitia Pilkades, untuk meminta keterangan mereka,” ujarnya.

Dilanjutkan Nursula, ini juga harus melalui proses dan masih diperlukan pembuktian, untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan OKI.

Jadi dikatakannya, menunggu proses berjalan, untuk pembuktian tidak mungkin, nanti pelantikan harus ditunda karena Pilkades sudah selesai dilakukan.

“Jika terbukti bersalah maka setelah pelantikan dan sesuai keputusan pengadilan inkrach, maka kades yang bersangkutan bisa diberhentikan dan segera dilakukan PAW. Biasanya menunggu waktu cukup lama hasil Keputusan PN,” pungkasnya. JAN/RIL

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here