Home Palembang Pengamat Kritisi Rencana Perluasan TOD LRT

Pengamat Kritisi Rencana Perluasan TOD LRT

0
Rizka Drastiani ST, M.Sc

PALEMBANG.PE- Pemerintah berencana melakukan perluasan Transit Oriented Development (TOD) atau sistem perpindahan moda transportasi light rail transit (LRT) di Palembang, yang ditargetkan dapat terealisasi di 13 stasiun pada 2023.

Namun hal itu dikritisi Pengamat Kota dengan latar belakang ahli perancangan kota (urban desain ) dari Univesitas Sriwijaya (Unsri), Rizka Drastiani ST, M.Sc. Soalnya, untuk pengembangan TOD tersebut perlu ada Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengaturnya.

“Saya yakin itu cuma regulasinya saja, karena pengembangan TOD itu pertama harus regulasinya dulu. Terus juga persegmen area transit atau stasiunnya harus difikirin, enggak mungkin sama karakternya, kayak Ampera okelah dia karakternya Central Bisnis Distrik (CBD). Terus dia ada heritage juga, dia kawasan perdagangan juga, tapi begitu stop di misalnya Demang Lebar Daun, dia kawasan pemukiman ada campurannya juga,’’ tegas Rizka Drastiani ST M SC, Minggu (19/1/2020).
Apalagi, menurutnya Peraturan Menteri (Perment) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (RI) No 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi transit seharusnya ada Peraturan Gubernur atau Peraturan Wali Kota turunan dari perment tersebut yang disesuaikan karakteristik Kota Palembang.

“ Jadi kalau model pengembangan kita disesuaikan dengan karakteristik rawanya, disesuaikan dengan heritagenya, yakinlah investor datangnya luar biasa,” katanya.

TOD sendiri, menurut dia, suatu konsep pengembangan kawasan dimana titik transit LRT di Palembang.

“Karena mau tak mau secara tidak langsung Palembang mencontoh Jakarta yang juga memiliki LRT dengan titik transit, dan itu akan dikembangkan jadi konsep TOD,” katanya.

Walaupun peraturan menteri soal TOD sudah ada, tapi itu menurutnya secara global harusnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk Palembang.

“Sebenarnya Palembang dan Jakarta hampir mirip-mirip permasalahannya, seperti banjir dan segala macam, cuma kita lihat dulu karena Palembang ini RTRWnya belum jadi,” katanya.

Dia melihat di Palembang untuk konsep pengembangan TOD, berdasarkan penataan kota yang ideal hanya ada satu di stasiun LRT di dekat Jembatan Ampera .

Apalagi Stasiun LRT di Ampera ini, menurutnya, berdasarkan beberapa akademisi itu adalah sistim TOD paling sempurna di Palembang. Soalnya disana ada LRT, dibawahnya ada Trans Musi, juga ada perpindahan moda transportasi air. Jika dimaksimalkan, semua transportasi ini akan baik sekali.

“Kemungkinan besar, karena Ampera ini awasan heritage dan juga sentral bisnis distrik juga, sementara dari peraturan pemerintah itu belum turunan baru perment dia masuk TOD kota. TOD kota itu regulasinya bisa KLB tinggi, ketinggian bangunan bisa 40 lantai. Nah.. kalau tidak di awasi dan pemerintah tidak awere sama potensi heritage, kita bisa-bisa bablas,” katanya.

Selain itu titik-titik transit LRT di Palembang juga selalu banjir.
“ Hal ini disebabkan karena daerah resapan kurang dan regulasi pemerintah kayaknya dipatuhi, semestinya kalau kita mau membangun, bangunan komersial, itu harus ada 20 persen areal RTH untuk publik privat harus 10 persen atau 30 persen sementara sejauh ini seperti kalau kita lihat di kawasan PTC di Hotel Harper dimana areal hijaunya kurang dan tidak sampai 30 persen, jadi harus diperketat lagi sebenarnya untuk regulasinya,” katanya.

Sebelumnya Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumsel, Sugianto saat acara FGD terkait TOD di Palembang, Kamis (11/4/2019) menilai perlu mempercepat TOD yang ada di Sumatera Selatan dan salah satunya dengan menyiapkan regulasi yang lebih matang dan baik.

Menurut Sugianto, pengembangan area TOD LRT di Palembang terbagi dalam 4 fase. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan pada pasar properti komersial dan areal lahan pengembangan.

Adapun fase pertama yang dinilai siap seperti Stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Cinde dan Stasiun Ampera. Sementara fase dua, yakni Stasiun Garuda Dempo dan Stasiun RSUD.

Setelah kedua fase itu, maka TOD dapat dilanjutkan pada fase ketiga, mulai dari stasiun Asrama Haji sampai ke Stasiun Dishub. Sementara untuk fase keempat meliputi Stasiun Jakabaring dan Stasiun DJKA.

“Semua fase dilakukan secara bertahap sesuai regulasi dan penelitian yang ada. Pembangunan TOD nanti akan sampai dalam radius 1 kilometer di tiap stasiun,” kata Sugianto.

Sementara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Kemenhub, Fadriansyah menilai pengembangan TOD pada jalur LRT di Palembang, dapat meningkatkan penumpang transit. Bahkan, akan dapat menambah pendapatan melalui tarif layanan.

“Manfaatnya banyak sekali, selain nanti dapat nilai tambah dan peningkatan nilai property, pastinya juga dapat menambah pilihan moda pergerakan khusus untuk kawasan pertokoan,” kata Fadriansyah.

Sementara untuk mempercepat dalam pengembangan TOD LRG, maka perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Dengan begitu, apa yang ditargetkan dapat tercapai.

“Dalam konsep TOD perlu ada kawasan parkir kendaraan yang disediakan untuk bersama, yang penting adalah integrasi dengan moda transportasi lain. Dengan begitu masyarakat bisa dengan mudah,” katanya.

Untuk LRT Palembang, Fedriansyah pun menilai saat ini sudah cukup baik. Salah satunya karena LRT sudah terintegrasi dengan Trans Musi serta angkutan kota lainnya. Baik itu LRT, Trans Musi bahkan Bus Damri.

“Sekarang sudah baik, naik LRT, Trans Musi, Damri sudah ada tarif tersendiri. Mulai dari Rp 7.000-14.000, saya rasa sudah baik,” katanya. DUDY

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here