Home Sumsel Muara Rupit Tidak Ada Alasan Sistem Pemilihan BPD Terkendala Biaya

Tidak Ada Alasan Sistem Pemilihan BPD Terkendala Biaya

0

MURATARA, PE- Belakangan muncul keluhan dan berkembangnya isu kurang sedap di sejumlah Desa Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terkait sistem pemilihan anggota BPD yang seperti diarahkan sejumlah Pemerintah Desa dengan sistem pemilihan Musyawarah Perwakilan, dengan alasan tidak cukupnya biaya yang dianggarkan. Padahal banyak masyarakat yang menginginkan sistem pemilihan langsung, sesuai dua opsi sistem pemilihan yang ada dalam perbub Nomor 109 tentang BPD.

Hal tersebut mendapat tanggapan langsung DPMD-P3A Muratara. Seperti Diungkapkan Kepala Kepala DPMD-P3A Muratara, H Gusti Rohmani, melalui Kabid Pemdes Zulyan Bersama Kasi Pemdes Mardisyah Selasa (28/1), tidak ada alasan Pemerintah Desa tidak cukup anggaran untuk sistem pemilihan langsung sesuai keinginan masyarakat.

Sebab, kata dia, sudah pihaknya anggarakan sebesar Rp 18 juta melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020, dalam pengisian anggota BPD di Kabupaten Muratara. Kalau ada yang beralasan itu tidak cukup, dia merasa semua itu tidak mungkin. “Harusnya panitia pengisian itu rapat terlebih dahulu dalam untuk membuat rincian sistem pengisian anggota BPD, sebagai dasar dalam pengunaan biaya untuk pengisian anggota BPD,” tegasnya.

Kalau mereka saja belum rapat membuat rincian dan sudah mengatakan dana itu tidak cukup atau tidak ada dana, dia mempertanyakan dasarnya dari mana. Untuk itu pemerintah desa sendiri harus segera dapat menyelesaikan APBDes, untuk dapat menarik anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020, karena sekarang Perbub Tetang ADD serta DD sendiri sudah dikeluarkan.

“Untuk itu juga silahkan desa-desa itu segera musyawarah, kalau bisa di bulan Februari nanti sudah ada desa yang sudah cair, baik DD maupun ADD nya. Terkait pendanaan dalam pengisian anggota BPD itu maksimal diangarakan sebesar Rp 18 Juta serta harus diatur sesuai kebutuhan, kalaupun dananya lebih itu harus dikembalikan dan kalau ada yang menyebut dana itu tidak cukup rasanya tidak mungkin,” jelasnya.

Menurut Mardi, terkait persyaratan calon anggota BPD sendiri memang benar harus ada Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Muratara, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan dan tidak perlu surat dari dokter kejiwaan. Selanjutnya terkait format atau contoh surat permohonan pencalonan dan surat keterangan lainnya terkait pecalonan BPD, dapat ditanyakan kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan.

“Kami sebagai dinas sifatnya hanya melakukan pemantauan saja, dan sepenuhnya semua dikembalikan kepada kebijakan Kecamatan dan Pemerintah Desa. Kalaupun memang dibutuhkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi langsung dengan kami, kami juga dengan senang hati akan menjelaskan. Tetapi alakah lebih baik ke perintah Kecamatan terlebih dahulu,” harapnya. SON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here