Home Opini Pangan yang Aman bagi Masyarakat

Pangan yang Aman bagi Masyarakat

0
Renny Andriani, SP, MM dan Sigma, SP, M.Si

Oleh Renny Andriani, SP, MM dan Sigma, SP, M.Si

PANGAN merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Di Indonesia, penyelenggaraan pangan sebagai kebutuhan dasar ini secara jelas dinyatakan bertujuan untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat (UU No. 18/2012 tentang Pangan Bab II Pasal 4 Butir b) karena itu, aspek keamanan dan mutu pangan merupakan aspek penting dari pangan dan bahkan dapat dikatakan sebagai persyaratan dasar bagi pangan di Indonesia.

Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepentingan dan kepedulian individual. Jaminan akan keamananan pangan adalah merupakan hak azasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun makanan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya, jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.

Keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik nasional maupun internasional. Di seluruh dunia, kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia. Keamanan pangan diselenggarakan melalui: (1) sanitasi pangan; (2) pengaturan terhadap bahan pertambahan pangan; (3) pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; (4) pengaturan terhadap Iradiasi Pangan; (5) Penetapan standar kemasan pangan; (6) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dan (7) jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Keamanan pangan dilakukan melalui pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat.

Keamanan pangan merupakan isu yang paling penting dalam industry pangan sehingga keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam industri. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan industri pangan sehingga diperlukan sinergitas dan kerjasama yang kondusif antara keduanya untuk menjamin tercapainya pangan yang aman bagi konsumen dalam bentuk keterlibatan serta peran pemerintah dan industry pangan dan konsumen dalam pengawasan dan penerapannya.

Salah satu upaya peran pemerintah dalam hal ini adalah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat kita agar dapat mengkonsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu seperti yang tercantum dalam undang-undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan, dimana pembinaan dan pengawasan, mutu dan keamanan pangan, diselenggarakan 2 (dua) instansi pemerintah yakni:
1. Kementerian pertanian untuk produk pangan segar;
2. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk pangan olahan.

Produk pangan segar sebagai kewenangan kementerian pertanian mencakup: produk tanaman dan produk ternak. Adapun tujuan penjaminan mutu dan keamanan pangan segar adalah:
1. Tersedianya pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
2. Terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
3. Terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produk pangan yang segar;
4. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Sumatera Selatan adalah institusi pemerintah di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang diberi kewenangan serta ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan program pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tujuan OKKP-D Provinsi Sumatera Selatan adalah menjamin Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar mutu yang ditetapkan melalui Sertifikasi Prima 2, Prima 3 dan Registrasi PSAT serta rumah pengemasan. Unit ini mempunyai kewenangan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan penggunaan tanda/label dan atau Logo Regulasi Teknis pada produk yang dihasilkan. Sertifikasi jaminan keamanan pangan ini merupakan penilaian produk pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tani dan pengolahan minimal pangan segar asal tumbuhan yaitu menerapkan cara bercocok tanam yang baik dan benar (Good Agriculture Practices) dengan kandungan pestisida yang tidak melebihi ambang batas yang diizinkan.

Selain itu UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan kegiatan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk produk beras dan biji-bijian (kacang tanah, kacang hijau, jagung pipil, dll) dengan cara melakukan penilaian lapangan terhadap pelaku usaha yang melakukan pengolahan terhadap produk tersebut (Good Manufacturing Practices).

Sampai dengan tahun 2020 ini UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sudah mengeluarkan sertifikat Prima 2 : 1 sertifikat; Prima 3: 44 sertifikat dan registrasi PSAT: 234 sertifikat dengan total sertifikat sebanyak 279 sertifikat.

Harapan ke depan dengan adanya produk pangan segar yang sudah disertifikasi dan mendapat izin untuk menggunakan Logo Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT kiranya masyarakat dapat lebih cerdas dan bijak dalam memilih pangan yang aman untuk pemenuhan konsumsi masyarakat. ***

Keterangan Penulis:
Jabatan : Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Instansi Kerja : UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Alamat : Jl. Kol. H. Barlian No. 82 KM. 6 Palembang
Telp : (0711) 410488 – 411903 – 417790
Email :
okkpdsumsel@gmail.com

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here