Home Sejarah Pertarungan Elite Politik Lokal di Negara Sumatera Selatan (NSS) periode 1948-1950 (Bagian...

Pertarungan Elite Politik Lokal di Negara Sumatera Selatan (NSS) periode 1948-1950 (Bagian Ketiga)

0

Masa-Masa Palembang Bersama NSS

Dudi Oskandar.

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumsel)

PARA ningrat Palembang dan orang-orang pro-Belanda banyak mengisi “Dewan Penasihat” Recomba, mereka berjumlah 37 orang yang diketuai oleh Abdoel Malik.

Kedudukan ketua dewan ini sangat strategis yaitu memberi saran dan masukan pada masalah tata negara, ekonomi, dan pemerintahan. Zaiduddin bin P. Tosir dipilih sebagai “Wakil Ketua Dewan”. Sejumlah distrik ikut melengkapi dewan ini seperti Banyuasin, Musi Ilir, Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Ulu, Lematang Ulu, Lematang Ilir, dan Ogan Tengah. Setelah berhasil mendirikan Negara Sumatera Timur pada tanggal 25 Desember 1947.

Van Mook nampaknya tertarik untuk segera meluaskan pendirian negara-negara boneka ke Selatan Pulau Sumatera, tetapi usaha awalnya masih baru berwujud pendirian Federasi Bangka, Belitung, dan Riau (BaBiRi) yang disahkan secara konspirasional oleh Belanda pada 23 Januari 1948.

Kepala Negara Sumatera Timur, Tengku Mansur sempat mengumpulkan 84 delegasi dari seluruh wilayah Sumatera untuk menghadiri “Muktamar Sumatera I & II” guna membentuk dan menyatukan seluruh Sumatera dalam suatu “federasi”. Muktamar itu gagal karena masing-masing delegasi hanya mementingkan daerah masing-masing, sehingga kegagalan penyatuan seluruh Sumatera dalam federasi itu justru menguatkan sebuah gagasan untuk membentuk Negara Sumatera Selatan /NSS di kemudian hari. Perdana Menteri Negara Pasundan, Adil Poeradiredja mengumpulkan orang-orang yang disebutnya sebagai “kepala-kepala negara bagian” menjadi delegasi dalam pertemuan yang dihelat pada tanggal 8 Juli 1948, untuk memantapkan kekuatan negara federal dengan proteksi dari pemerintah Kerajaan Belanda.

Wakil-wakil yang menghadiri pertemuan itu, salah satunya adalah dari Sumatera Selatan dengan Abdoel Malik sebagai kepala delegasi bersama Zainoedin Darmo dan Abdul Fatah .

Sejak awal berdirinya GDISS, Belanda mengeluarkan propaganda melalui gerakan ini dengan tendensi pada masalah kedaerahan. Semboyan yang diusung adalah “Sumatera Selatan untuk Sumatera Selatan !”, kalimat itu hanya sebagai pembuka saja dari hasutan-hasutan penuh kebencian yang berbunyi, “Warga Palembang tidak senang dipimpin Orang Jawa, Sumatera Utara, atau Sumatera Tengah,” inilah yang mengawali pembentukan Dewan Penasihat Recomba yang mewakili beberapa distrik di Sumatera Selatan.

Meskipun kemudian Wijnmalen telah mendirikan GDISS beserta perangkat maupun organisasi underbow-nya, pendirian Partai Rakyat pada bulan Desember 1947 adalah yang paling krusial.

Bukan karena luas pengaruh dari partai itu, namun pendiriannya semakin menunjukkan lemahnya legitimasi dalam usaha mendirikan Negara Sumatera Selatan karena kalangan rakyat jelata minim sekali dukungan kepada Abdoel Malik, sebaliknya mereka masih setia pada Republik Indonesia dan sangat menyegani tokoh-tokoh pemimpin setempat.

Rapat Dewan Penasihat Recomba pada tanggal 12 November 1948 dihadiri oleh banyak kaum priyayi Kota Palembang dan pendukung Belanda, tujuan sidang itu ialah demi mengajak warga dalam mendukung NSS guna terpisah dari Republik Indonesia. Abdoel Malik kemudian terpilih sebagai “Wali Negara” NSS melalui sidang tanggal 29 November 1948.

Wijnmalen kerap berusaha untuk menarik drg. M. Isa, Gubernur Muda Sumatera Selatan, yang dikenal sangat loyal pada RI untuk menjadi bagian dari jajaran NSS.

Pasca Perang Lima Hari Lima Malam, sang Gubernur Muda tetap berada di Palembang untuk menjaga legitimasi pemerintahan RI sementara kekuatan militer republik harus mundur sejauh 20 km sesuai gencatan senjata pasca pertempuran. Meski di bawah bujukan hingga tekanan, drg. M. Isa tetap pada pendiriannya.

Setelah sempat ditangkap Belanda saat mengantar Konsul Cina bernama Mr. Chen ke Lubuklinggau yang masih dikuasai Republik, ia memilih untuk mengungsi keluar Kota Palembang untuk mengatur pemerintahan Pro-Republik Indonesia sejak 23 Desember 1947.

Berjuang Dari Pedalaman

Ibu kota Republik di Sumatera bagian Selatan dipindahkan dari Lahat ke Lubuk Linggau sejak Belanda melancarkan Agresi Militer 1. Dari tempat itu Gubernur Isa dan Kolonel M. Simbolon menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Sebagian besar daerah Sumatera Selatan sudah berada di bawah klaim Belanda. Kaum Republikein di daerah pendudukan Belanda terpaksa mnerima setengah hati negara federal ciptaan Recomba.

Tambahan pula konsep negara federal seperti yang tercantum dalam salah satu pasal Persetujuan Renville telah disepakati bersama.

Jalan pertempuran agaknya sedikit dikesampingkan. Celah yang ada sekarang adalah melanjutkan perjuangan politik melalui plebiciet hak menentukan nasib sendiri berdasarkan pemungutan suara.

Dengan slogan from the bullet to the ballot [dari peluru kepada suara rakyat], pemerintahan Republik di Lubuk Linggau memakai GPRI sebagai motor penggerak kampanye memenangkan suara pro-Republik. Penggerak utamanya adalah dr Slamet.

Ketua GPRI ini adalah seorang Republikein sejati yang sangat diandalkan Adnan Kapau Gani ketika mengorganisasikan PNI dan KNI di Sekayu.

Slamet, menurut catatan intel Belanda (NEFIS), termasuk salah seorang dari tiga tokoh Republik paling terkemuka di Palembang, Bersama Gubernur Isa dan Kolonel Simbolon, Komandan TRI (kemudian TNI), mereka tampil sebagai tim yang sangat terpadu (een uitstekend team) Wakil dan Sekretaris GPRI masing-masing dipegang H. Malian Djaman dan Zainal Zainuddin Djuragan.

Keduanya aktivis Masjoemi. Orang pertama aktif sebagai pimpinan “Dewan Penyiaran Islam,” sedangkan orang yang kedua dikenal sebagai salah seorang pedagang besar Palembang.

Sementara itu, pihak Republik merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Lebong Tandai, bekas tambang emas di dusun terpencil dekat perbatasan Bengkulu, pada tanggal 17 Agustus 1949. Upacara peringatan dipimpin langsung oleh dr Adnan Kapau Gani dan disiarkan langsung oleh pemancar radio darurat.

Soeara Rakjat, surat kabar yang terbit tiga kali seminggu dengan tiras sebanyak 2.500-3000 eksemplar, menerbitkan edisi khusus di halaman muka dengan kata-kata mencolok berhuruf tebal: “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.”212 “Don Quischotte”, julukan sinis yang seringkali diberikan tentara Belanda kepada Adnan Kapau Gani, dan rombongan kemudian keluar dari tempat persembunyian di Lebong Tandai pada tanggal 23 Agustus 1949 berangkat menuju Kota Palembang.

Di antara mereka terdapat Bupati Raden Mohammad Ali (sekretaris Gani), Letnan Kolonel dr Ibnu Sutowo (Kepala Staf SUBKOS) dan Raden Hanan, (Bupati dan Penasehat Urusan Sivil Gubernur Gani). Kehadiran Gani di Kota Palembang lebih sebagai Ketua Plaatselijk Cease Fire Commissie (Komisi Gencatan Senjata Tingkat Lokal), menggantikan sementara kedudukan Isa yang sedang berada di Negeri Belanda.

Sejak itu Gani tampil kembali sebagai orang pertama di Palembang. Setelah melepaskan jabatan Menteri Kemakmuran pada akhir 1948, Gani diangkat sebagai Gubernur Militer Sumatera Selatan.

Dia menguasai kepemimpinan militer dan sipil daerah ini. Namun sikap politik Gani yang terang-terangan anti-NSS, membuatnya tidak memiliki legitimasi lagi untuk tampil mewujudkan “kerja sama” lanjutan Persetujuan Renville. Tampaknya dia lebih tertarik berkecimpung di bidang ekonomi dari markas kedudukannya di Lebong Tandai.

Negara Sumatera Selatan merayakan ulang tahun pertama pada 30 Agustus 1949. Gani juga hadir dalam upacara itu. Sementara Abdoel Malik yang pulang dari Negeri Belanda pada akhir Oktober 1949 merasa ditinggalkan oleh sesama koleganya “…. Tak seorang pun yang betul-betul mempercayainya lagi, kecuali mungkin Alwi, Sekretaris Negara untuk Urusan Dalam Negeri Negara Sumatera Selatan.

Serangan kelompok-kelompok pro Republik di dalam tubuh dewan juga semakin gencar, terutama ketika membahas argumentasi yang dikemukakan Raden Hanan. Abdoel Malik seringkali dipojokkan dengan berbagai pertanyaan yang sulit dijawabnya secara sempurna. Kesalahan-kesalahan “protokoler” yang dilakukannya semakin menumpuk.

Meski menurut ketatanegaraan NSS, jabatan yang disandang Abdoel Malik baru berakhir pada 1952, pejabat tinggi Belanda di Palembang tidak lagi menaruh harapan kepadanya. ***

Sumber :

1. Negara Sumatera Selatan dalam konflik elite politik lokal (1948-1950) Alian Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=70695&lokasi=lokal
2. https://historia.id/politik/articles/negara-sumatra-selatan-PGpry
3. Wikipedia
4. Kepialangan Politik dan Revolusi; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
5. Heroisme Desember: Sumatera Tetap Indonesia, Arafah Pramasto,S.Pd.* & Tedi Suandika,S.Pd, https://sumateranews.co.id/

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here