Home Palembang MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Tepat

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Tepat

0
Muchendi Mahzareki, Wakil Ketua DPRD Sumsel.

PALEMBANG, PE – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Judicial review ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020, sehingga iuran yang dikenakan sebelum naik 100 persen.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel sekaligus koordinator komisi V yang membidangi masalah kesehatan (Kesra) Muchendi Mahzarekki mengatakan, adanya putusan itu membuat masyarakat akan terbantu, karena adanya kenaikan itu dirasa membebani masyarakat.

“Sedari awal, bahwa proses kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, menurut saya terlalu terburu-buru seakan tanpa kajian mendalam terlebih dahulu. Saya secara pribadi menyambut baik, dan gembira atas putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena dengan kenaikan itu sangat membebani masyarakat,” ujar Muchendi, Selasa (10/3/2020).

Ia pun berharap adanya putusan hukum dari MA tersebut, bisa ditindaklanjuti segera oleh pemegang kekuasaan di republik ini.

“Dengan adanya putusan ini saya berharap Presiden, segera memberi respon dan melaksanakan apa yang sudah di putuskan oleh MA,” capnya.

Politisi Demokrat ini sendiri, belum bisa memastikan apakah dengan dibatalkan kenaikan ini, ada pengaruhnya terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menggunkan APBN. Tapi untuk PBI Provinsi Sumsel, diakui Muchendi pasti ada, karena DPRD Sumsel bersama Dinkes setempat, menghitung anggaran berdasarkan iuran baru. Sehingga, tentu akan ada penyesuaian nantinya.

“Kalau untuk case tunggakan BPJS terhadap rumah sakit, saya pikir akan tetap sama, naik atau tidaknya iuran pasti akan ada keterlambatan. Dan keterlambatan ini sudah kita konsultasikan di BPJS pusat, daym banyak faktorlah. Selain pemerintah pusat telat transfer ke BPJS, sampai dengan kurang tertibnya sistem klaim adminstrasi dari pihak rumah sakit,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli, jika ada putusan MA ini akan disambut baik peserta BPJS Kesehatan, khususnya dari golongan menengah kebawah.

“Alhamdulillah, kita menyambut baik keputusan MA ini karena sesungguhnya dalam kondisi seperti saat ini, belum layak pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” jelas Saiful.

Dilanjutkan politisi PKS ini, dirinya selaku pimpinan Komisi V mengaku, sudah pernah menyampaikan langsung permintaan agar pemerintah, membatalkan iuran BPJS Kesehatan ini sampai ke BPJS Kesehatan pusat dan pengawas BPJS Kesehatan.

“Selain meminta membatalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, kami juga saat itu meminta agar pemerintah memberikan semacam tax amnesty (penghapusan denda), bagi masyarakat tidak mampu, yang menunda karena bayar mandiri dan langsung di buatkan BPJS Kesehatan Gratis. Dengan adanya keputusan MA ini, hendaknya langsung ditindak lanjuti pemerintah sehingga tidak berlarut- larut,” pungkasnya.

Sekedar informasi, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Judicial review ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

“Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi amar putusan yang diberikan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Senin (9/3/2020).

Putusan tersebut diketok oleh Hakim MA Supandi selaku Ketua Majelis Hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Majelis memutuskan pada 27 Februari 2020.

Dalam putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.JAN

Berikut isi Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang dibatalkan oleh MA:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

a. Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III

b. Rp110.000 per orang per bulan dengan Manfaat

pelayanan di ruang perawatan Kelas II

c. Rp160.000 per orang per bulan dengan Manfaat

pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Sementara iuran BPJS sebelumnya tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan itu, iuran mandiri kelas III sebesar Rp25.500 per orang per bulan, iuran mandiri kelas II sebesar Rp51 ribu per orang per bulan, dan iuran mandiri kelas I sebesar Rp80 ribu per orang per bulan.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here