Home Palembang PPM Sumsel Tetap Satu dan Pastikan Tak Ada Dualisme

PPM Sumsel Tetap Satu dan Pastikan Tak Ada Dualisme

0
Sekretaris PPM Sumsel, Budiman Muktar menunjukkan SK Kepengurusan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI

PALEMBANG, PE – Penunjukkan Gerry Iskandar sebagai Ketua Caretaker Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (PP) PPM, Berto Izaak Doko sebagaimana dilansir sejumlah media, ditanggapi Ketua PPM Sumsel versi Ketum PPM Samsudin Siregar, Yulius Aminuddin. Menurut Yulius, saat ini hanya ada satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Panca Marga yang diakui, terdaftar dan tercatat pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI.

“Sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI. Nomor : AHU.0000808.AH.01.08 tahun 2019 tertanggal 9 September 2019 Pemuda Panca Marga yang dipimpin oleh Samsudin Siregar dan Abdilah Karyadi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat berdasarkan hasil MUNAS X PPM yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Panca Marga pada tanggal 5 hingga 7 September 2019 di Hotel Best Western Plus Jakarta Pusat untuk masa bhakti 2019-2024,” tegas Yulius, Ahad (22/3).

Menurut Yulous, falam hal ini pihaknya hanya ingin meluruskan informasi yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang berlaku dengan mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia.

Sedangkan Budiman Muchtar, Wakil Sekretaris PPM Sumsel juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menyesalkan keputusan DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang membekukan organisasi PPM dari tingkat pusat ke daerah. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Ketua LVRI Nomor : Skep-45/MBLV/V/12/1986 tanggal 26 Desember 1986 tentang kedudukan organisasi Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) dan Pemuda Panca Marga (PPM), Organisasi Pemuda Panca Marga selanjutnya disingkat PPM merupakan organisasi yang mandiri dan oleh karenanya PPM tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

“Dengan dasar itulah LVRI sebenarnya tidak berhak membekukan kepengurusan Pemuda Panca Marga karena Ormas memiliki hak keorganisasian mandiri mengikuti ketentuan AD/ART, yang sama sekali tidak mengenal istilah pembekuan. Juga dalam urusannya tidak dapat dicampuri organisasi lain, termasuk LVRI, sebagaimana diatur UU 17/2013 pasal 20 yang berbunyi Ormas berhak (a) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka,” paparnya.

Surat keputusan LVRI tentang Pembekuan Pengurus PP PPM, PD PPM dan PC PPM, dia nilai telah melanggar hukum dan melakukan perbuatan tanpa hak, karena hak membekukan ormas mutlak hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana diatur UU 17/2013 pasal 13 yang berbunyi Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan.

Sementara itu, Wakil Ketua PPM Sumsel, Adi Sangadi menambahkan, memang untuk sekarang ini Berto Izaak Doko sudah mengajukan gugatan kepada Samsudin Siregar, SH terdaftar dalam perkara Perdata No. 583/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim yang sidang lanjutannya dijadwalkan pada Selasa, 24 Maret 2020. “Artinya Kepengurusan PP PPM yang dipimpin oleh Samsudin Siregar adalah sah sampai dikabulkannya gugatan tersebut,” ungkapnya.

Terakhir Yulius Aminuddin mengimbau kepada semua pihak khususnya para Anggota PPM di Sumatera Selatan untuk menjaga suasana tetap kondusif mengedepankan persatuan dan kesatuan, Profesional, beretika dan tidak melakukan tindakan provokatif.

Oleh karena itu, pihaknya berharap permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik-baik dengan tidak terpecah belahnya kepengurusan PPM itu sendiri menunggu hasil keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. KUR

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here