Home Sumsel Muara Rupit Syarif Hidayat: BPD dan Kades Harus Akur Kalau Tidak Mau Desa Karam

Syarif Hidayat: BPD dan Kades Harus Akur Kalau Tidak Mau Desa Karam

0
Bupati Kabupaten Muratara HM Syarif Hidayat melantik 533 anggota BPD terpilih dari 81 Desa Kabupaten Muratara, periode 2020-2026

MURATARA,PE- Bupati Kabupaten Muratara HM Syarif Hidayat melantik 533 anggota BPD terpilih dari 81 Desa Kabupaten Muratara, periode 2020-2026, Dalam acara itu, Bupati minta Anggota BPD dan Kepala Desa di Kabupaten Muratara untuk selalu akur dan bersinergi dalam membangun desa menjadi maju, mandiri dan tidak ketinggalan dengan desa-desa lainnya.

Demikian diungkapkan langsung Bupati HM Syarif Hidayat dalam sambutannya usai melantik anggota BPD, Jumat (20/3/2020).

Lanjut Bupati, untuk seluruh anggota BPD yang terpilih diucapkan selamat karena telah berhasil meraih simpati masyarakat dan dipercayai memegang amanat sebagai wakil dari penduduk desa, yang bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa dan pembangunan yang ada di desa. Dia juga berharap BPD yang terpilih dapat memegang selalu amanat kepercayaan masyarakat, dengan bekerja sepenuh hati, ikhlas dalam melayani masyarakat desa.

“Saya minta agar semua bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas dalam melayani masyarakat desa dengan selalu mengedepankan kejujuran serta keterbukaan, dalam mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten, Provinsi serta Nasional. Karena berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemdes dan BPD dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati, “tegasnya.

Dalam tugasnya, tambahnya, BPD sangatlah penting dalam menentukan kemajuan desanya dan berhak menanyakan semua pembangunan yang ada di desa. Oeh karena itu BPD harus benar-benar menjadi rekan kerja bagi Pemdes, dan lanjutnya, kepada anggota BPD yang baru saja dilantik segeralah mempelajari dan memahami tugas, kewajiban serta wewenang sebagai anggota BPD, serta jalinlah komunikasi, koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Pemdes serta Masyarakat,” harapnya.

Untuk Kepala Desa, tambah dia, jalinlah hubungan yang baik dengan BPD, karena Pemerintah Desa itu adalah Kades dan BPD. “Jadi kalau terjadi satu desa dua komando atau nakhoda, pastinya desa akan karam. Oleh karena itu mulai hari ini semua harus harmonis serta kerjasama yang baik, karena didesa itu ada DD dan ADD. Untuk mengunakan manfaat dana itu, semua harus bermusyawarah dengan dipimpin Kepala Desa bersama BPD,” tegasnya.

Dalam menggunakan manfaat dana itu dengan bermusyawarah dipimpin Kades dan BPD, menurut dia, kalau masyarakat setuju dengan pembangunan itu silahkan, karena hak otonomi daerah ada di desa. “Tapi ingat pembangunan itu harus yang bermanfaat untuk desa dan untuk kepentingan rakyat banyak”, pintanya. SON.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here