Home Sumsel Baturaja Gugatan Penerbitan Izin Pembangunan The Zuri Hotel di Baturaja Masuk Pokok Perkara

Gugatan Penerbitan Izin Pembangunan The Zuri Hotel di Baturaja Masuk Pokok Perkara

0

Advokat Syarif : Kami Minta Pembangunan Disetop Selama Proses Hukum Berjalan

BATURAJA, PE – Gugatan Tata Usaha Negara yang dilayangkan oleh YALHI OKU Raya melalui Kantor Hukum Sapriadi Syamsudin, SH., MH & Partners terhadap keputusan Bupati OKU tentang izin kegiatan pembangunan The Zuri Hotel di Kabupaten OKU memasuki tahap baru.

Gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara : 26/G/LH/2020/PTUN.Plg tertanggal 23 April 2020 memasuki tahap pokok perkara.

Dalam sidang pemeriksaan gugatan dihadiri penggugat dan tergugat Bupati OKU yang diwakili Biro Hukum Pemkab OKU, Senin (11/5).

Dijadwalkan, proses sidang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020 dengan agenda pembacaan Gugatan oleh penggugat.

Salah satu tim Kantor Hukum Sapriadi Syamsudin, SH., MH & Partners, Syarif Hidayat menjelaskan, pokok perkara dalam gugatan ini adalah adanya proses penerbitan objek gugatan yang unprosedural atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu berupa tidak diumumkannya permohonan dan penerbitan objek gugatan.

“Objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel,” jelasnya.

Pembangunan hotel yang akan dilakukan oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara memiliki luas lahan 5.600 meter persegi dengan luas bangunan 8.540 meter persegi di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam surat penerbitan tersebut, sambung Syarif, diduga unprosedural atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu berupa tidak di umumkannya permohonan dan penerbitan objek gugatan, sehingga penerbitan objek gugatan diduga melanggar Pasal 39 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Seperti pada Pasal 39, pejabat dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan,” jelasnya.

Dengan melanggar beberapa ketentuan yang sudah ada, sambung dia, maka objek gugatan diduga cacat prosedural yaitu tidak melakukan pengumuman proses permohonan dan penerbitan izin objek gugatan.

Dengan alasan tersebut, penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, serta penggugat juga dalam gugatan nya meminta kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan proses pembangunan The Zuri Hotel sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap.

“Kami berharap agar proses pembangunan The Zuri Hotel di kabupaten OKU dapat ditunda atau disetop dulu selama proses hukum berjalan di PTUN,” harapnya. RIS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here