Home Sumsel Muara Rupit Juknis BLT, Dana Desa Besarnya Rp 600 Ribu Per KK

Juknis BLT, Dana Desa Besarnya Rp 600 Ribu Per KK

0
Kabid Pemdes DPMD-P3A Muratara, Zulyan Putra

MURATARA,PE- Masih ada desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), atau salah penafsiran dari aturan Kementrian tentang penyaluran atau kriteria penerima BLT Dana Desa. Nah, ini kata Dinas PMD-P3A Kabupaten Muratara.

Kepala DPMD-P3A Kabupaten Muratara, Hj Gusti Rohmani melalui Kabid Pemdes, Zulyan Putra mengatakan terkait masih adanya kesalahan penafsiran penyaluran BLT Dana Desa, Senin (11/5/20) mengatakan, semua juknis dan mekasime penyaluran BLT Desa maupun kriteria penerima bantuan itu sudah jelas sesaui aturan dari Kementrian.

“Secara teknis kami sudah menurunkan aturan sebagaimana mestinya, sebagaimana petunjuk dari Kementerian, selanjutnya membuat keputusan Bupati terkait pelimpahan kewenangan untuk memverifikasi daftar-daftar penerima. Berdasrakan dokumen yang telah kami terima sebelumnya, untuk desa itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Terkait implementasi penyalurannya, pihaknya belum menerima laporan baik dari pihak kecamatan maupun dari Pemdes sendiri. Sebenarnga dari surat edaran yang telah pihaknya berikan sendiri, semuanya itu mengacu dengan surat edaran dari Kementerian Desa (Kemendes) bahwa yang tidak berhak menerima itu adalah yang telah menerima PKH, BPNT dan Kartu Kerja (KK).

“Semua itu sesuai dengan formulir pendataan, memang semua itu tidak terlalu dipertegas selain 3 katagori tersebut, apakah perangkat Desa dan BPD boleh menerima atau tidak memang itu menjadi polemik di lapangan. Sejauh ini kami juga mengacu dengan Kemensos bahwa masyarakt yang tidak tercover di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu, layak sebagai penerima,” ujarnya.

Lanjutnya, tetapi tidak juga menjadi generalisasi bahwa seluruh masyarakat yang tidak termasuk di DTKS itu boleh. Karena untuk kategori mampu itu tidak dapat, dan berdasarkan petunjuk dari edaran Kemendes itu, kalau seadainya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa itu lebih banyak sehingga persentase besaran pagu anggaran dari BLT Dana Desa itu tidak cukup untuk mengcover semua KPM menerima sebesar Rp 600 ribu itu, berdasarkan petunjuk dari Kemendes itu boleh ditambah atas persetujuan Bupati.

“Seandainya pagu anggaran BLT Dana Desa itu tidak cukup dengan banyak KPM penerima itu, mereka boleh mengajukan usulan penambahan. Karena semestinya BLT Desa itu tidak boleh kurang dari Rp 600 ribu, karena itu sudah juknisnya selama 3 bulan dengan nominal perbulannya Rp 600 ribu itu,” sampainya.

Jadi untuk itu dia berpesan kepada semua Kepala Desa di Kabupaten Muratara, agar mengikuti juknis yang sudah ada. Terkait adanya kondisi di lapangan, suka tidak suka yang penting harus berpedoman dengan aturan yang ada. Karena pada akhirnya, aturan itulah yang menjaga setiap pelaksanaan tugas tersebut nantinya. “Untuk bermusyawarah itu boleh, tetapi harusnya yang dibawakan itu sesuai aturan. Begitu juga dengan jumlah besaranya dan bagi desa yang belum melaksanakan sesegera mungkin untuk dilaksanakan,” tegasnya. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here