Home Sejarah Pengembalian Veteran Perang di Sumatera Selatan Tahun 1952 (Bagian Terakhir)

Pengembalian Veteran Perang di Sumatera Selatan Tahun 1952 (Bagian Terakhir)

0
Dudy Oskandar.

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Sejarah Kepolisian di Sumatera Selatan

SEJARAH Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dimulai sejak masa penjajahan Belanda.

Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya di Nusantara. Struktur dan susunan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai hasil beberapa kali reorganisasi.

Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa jenis kestuan polisi, antara lain Polisi Lapangan (Veld Politia), Reserse Daerah (Gewestelijke Recherche), Polisi Kota (Staads- Politie), dan Polisi Umum (Algemene Politie). Pembentukan kesatuan kepolisian diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Sumatera Selatan.

Tujuannya, untuk melindungi orang-orang Belanda yang bekerja bagi kolonial. Sumatera Selatan sendiri mencakup tiga keresidenan, yaitu Keresidenan Palembang, Lampung, dan Bengkulu.

Di dalam wilayah Keresidenan Palembang terdapat beberapa tempat controleur di antaranya di Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Tebing Tinggi, Baturaja, Kayuagung, Sekayu, Belitung, dan Pangkal Pinang.

Kendati Keresidenan Palembang sebagai pusat Provinsi Sumatera Selatan tetapi antara kepolisian Keresidenan yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan sama sekali. Sebab, secara operasional masing-masing residen menentukan corak organisasi kepolisiannya sendiri-sendiri.

Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya keterpisahan personel antara satu keresidenan dengan keresidenan lainnya. Semua masalah ini ditanggung oleh Departemen Dalam Negeri. Begitu juga perlengkapan, pakaian seragam, pembinaan personil, pengangkatan, pemutasian, dan pemberhentian ditentukan Departemen Dalam Negeri.

Kekuatan personel polisi, baik di datasemen maupun di kepolisian kota tergantung luasnya wilayah kota tersebut.

Perkembangan kepolisian di Sumatera Selatan di masa awal memang tak terlepas dari dinamika perjuangan rakyatnya dalam mempertahankan Kemardekaan RI.

Keberadaan kepolisian Indonesia sebenarnya suda ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemardekaan dalam sidang pada 19 Agustus saat itu, ditetapkan Jabatan Kepolisian menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Namun karena situasi dan kondisi yang sulit Jabatan Kepolisian belum bisa dibentuk. Sementara di masing-masing daerah berinisiatif membentuk lembaga kepolisiannya.

Pada 21 Agustus 1945 di Palembang, Ak Gani yang dipercaya sebagai Kepala Pemerintahan RI untuk wilayah Sumatera Selatan menetapkan Asaari dan Komisaris Polisi RM Moersodo sebagai Kepala Kepolisian di Keresidenan Palembang Pada 23 Agustus 1945.

Namun secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus. Hal ini sesuai dengan pembentukan Jabatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, pada 10 Juli 1948 Pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman sistem pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketentuan itu, Sumatera dikembangkan menjadi tiga, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Bagian Selatan berkedudukan di Palembang. Wilayahnya mencakup Keresidenan Palembang, Keresidenan Lampung, dan Keresidenan Bengkulu.

Struktur pemerintahan tersebut diikuti oleh Jabatan Kepolisiannya, sehingga Kepolisiannya di daerah Sematera Selatan disebut Polisi Propinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan struktur yang ditentukan jabatan kepolisian pusat, maka Polisi Propinsi Sumatera Selatan membawahi Polisi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung.

Masing-masing Polisi Keresidenan membawahi Polisi Kabupaten di daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dari Polisi Provinsi. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun Dalam rentang waktu pada masa Demokrasi Liberal tersebut, pembangunan Polisi Sumatera Selatan belum begitu mulus.

Ini dikarenakan seluruh komponen bangsa masih mengutamakan kemantapan keamanan dalam negeri.

Akibatnya, kondisi Polisi di Sumatera Selatan masi sangat sederhana. Bahkan, kantor Polisi Propinsi Sumatera Selatan masih dalam keadaan darurat. Kantor tersebut terletak di jalan Mardeka (sekarang telah dibangun Monumen Perjuangan Rakyat = Monpera Palembang), persis di depan Masjid Agung.

Kantornya berbentuk Linmas (rumah tradisional Palembang) dan terbuat dari kayu. Dari tempat sederhana inilah Komando Kepolisian Sumatera Selatan dijalankan.

Pada 7 Oktober 1997 terjadi perubahan yang signifikan di tubuh Polri. Perubahan struktur organisasi POLRI itu sesuai dengan Keputusan Panglima ABRI No Kep/10/VII/1997.

Dalam perubahan ini terjadi pemekaran Polda dari 17 menjadi 27 Polda. Brimob dari 49 kompi menjadi 56 kompi.

Akibat pemekaran ini Polda Sumbagsel dibagi menjadi empat wilayah Kepolisian, yakni Polda Sumatera Selatan, Polda Bengkulu, Polda Jambi, dan Polda Lampung. Sebelum pemekaran Polda Sumbangsel membawahi 3 Kepolisian Wilayah (Polwil) yaitu Polwil Lampung, Jambi dan Bengkulu. 1 Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yang berada di Palembang, 3 Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu di Kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu.

Kemudian membawahi 5 Polres setingkat Polresta, 15 Polres standard, 12 Polsektif B, 13 Polsektif C, 190 Polsek standard,6 KPPP, dan 233 Pospol. (kini jumlah Pospol, Polsek, Polres dan Polrestabes di Sumsel telah bertambah)

Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Polda Sumatera Selatan hanya membawahi 1 Poltabes dan 13 Polres. Melalui perangkat-perangkat inilah Polda Sumatera Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujutkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahterah.

Sejak Januari 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri. Perubahan tersebut berdasar pada surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000 dan setelah itu seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayoman, pelayan masyarakat beralamatkan di Mapolda Sumatera Selatan Jalan Jendral Sudirman KM. 3,5 sampai dengan sekarang.

Perjalanan Kepolisian di Sumatera Selatan

Dalam beberapa bagian diatas telah kita uraikan dengan singkat pertumbuhan dan perkembangan Tentera Nasional Indonesia.

Beberapa peranan penting yang dilakukan oleh mereka pun sudah kita bayangkan.

Dari semua uraian itu, dapat diambil kesimpulan bahwa memang dimasa permulaan revolusi bersenjata itu bangsa dan perjuangan kita menghendaki benar tenaga-tenaga yang militan dilapangan usaha perebutan kekuasaan dan pertahanannya.

Saat revolusi, adalah saat yang paling berbahaya. Dan karenanya pula masa itu harus sanggup melahirkan tenaga pejuang yang tahan uji.

Kita melihat bagaimana aktipnya disaat itu Barisan Pemuda mempersiapkan diri dengan sukarela memasuki medan pertempuran melawan pasukan musuh.

Malahan ada diantaranya yang sampai mabuk-darah, dan merasakan kesunyian apabila satu saat tidak mendengar letusan peluru.

Ditinjau dari sudut kepahlawanan, memang semangat yang berkobar-kobar seperti itu, apalagi dikala permulaan revolusi sangat sekali berguna, dan malahan perlu dikobar-kobarkan terus agar segala lapangan perjuangan yang sifatnya serba-cepat dan serba cerkas itu, mungkin dilaksanakan dengan baik dan teratur.

Tak dapat disangkal lagi bahwa dari semangat yang meluap yang tumbuh dalam dada para pemuda pejuang itulah, timbulnya banyak laskar dan mungkinnya pula disusun tentera resmi negara.

Tidak sampai disitu saja. Akan tetapi juga dari luapan semangat itu pula menimbulkan kemungkinan penyusunan kembali pasukan Polisi Negara yang sebenarnya memang berkewajiban memelihara dan mempertahankan keamanan dan kesejahteraan negara diwaktu damai.

Karena Barisan Kepolisian memang sudah banyak dahulu mempunyai tradisi ditanah air kita, dan karenanya pula banyak kita jumpai tenaga pimpinan yang terdidik tinggi dilapangan ini dikalangan bangsa kita, tentulah pertumbuhan dan perkembangannya agak tidak sama dengan pertumbuhan dan perkembangan pada Barisan Tentera.

Diwaktu revolusi memanglah tenaga kepolisian sudah agak tersusun, sebagai instansi lanjutan dari sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang.

Hanya penyempurnaannya saja lagi kemudian diusahakan dan arahnya diselaraskan dengan cita yang terkandung dalam perjuangan kemerdekaan.

Serentak dengan pengoperan kekuasaan dari tangan Jepang, sebagai yang telah diuraikan dahulu, pihak Indonesia pun mengoper urusan kepolisian sebagai instansi sipil yang penting.

Jadinya yang diambil over adalah tenaga polisi beserta segala alat kelengkapannya. Kemudian barulah disusun menurut apa yang dicita-citakan.

Sudah tentu sesuai dengan keadaan zamannya, tenaga kepolisian pada umumnya dimasa itu dikerahkan untuk bersama dengan Barisan Pemuda dan Badan Perjuangan lainnya, merebut kekuasaan, kemudian melindungi dan menjaganya dari unsur yang akan merobohkannya.

Karena itu pada saat permulaan revolusi, tugas polisi bersamaan dengan badan perjuangan lainnya. Sebagai tenaga-pokok dikala permulaan penyusunan kembali instansi kepolisian Sumatera Selatan, terdapatlah nama R. Mutoro (meninggal akibat penganiayaan Jepang), R. Mursodo (kini Komisaris Besar dikantor Kepolisian Pusat) dkk.

Secara teknis tentunya penyusunan itu diserahkan saja atas kebijaksanaan para ahlinya.

Tetapi secara politis penyusunan itu selalu dipertimbangkan semasak-masaknya bersama dengan para pemimpin politik yang ada diwaktu itu.

Yang sudah pasti bahwa tindakan Barisan Polisi harus sejalan dengan tindakan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikala itu dibawah pimpinan Dr. A. K. Gani.

Suka-duka polisi tak banyak beda dengan suka-duka Tentera dan lain: Badan Perjuangan. Mereka harus menghindarkan sebahagian pasukannya kedaerah pedalaman luar dari garis perbatasan 20 km. dari Kota Palembang akibat pertempuran lima-hari lima-malam yang terkenal. Kemudian bagaimana suka dan sulitnya usaha mereka menghadapi pem bangunan dirinya kembali didaerah pedalaman, samalah coraknya dengan kesukaran yang dihadapi oleh tentera.

Dalam masa berjuang, mereka dikejar dan mengejar musuh. Mereka ditembak dan menembak.

Jadi dalam garis pokoknya tak banyak beda dengan apa yang juga dialami oleh tentera dan lain-lainnya.

Setelah pengakuan kedaulatan, barulah tiba masanya untuk menyusun instansi sebaiknya.

Sebagai juga tentera, maka barisan kepolisian kita, baik dalam caranya bekerja maupun dalam penyusunannya, akan diusahakan penjelarasannya dengan cara polisi internaisonal.

Untuk keperluan ini banyak kali juga instansi kepolisian Sumatera Selatan mengirim peninjau atau pelajarnya keluar negeri atas rencana dari pucuk pimpinannya.

Yang dipelajari dan yang ditinjau tentu saja hal dan garis pokok. Kemudian untuk dipraktekkan didaerah, haruslah pula disesuaikan dengan kehendak pikiran, bakat yang tertentu didaerah ini sendiri.

Kini kepolisian di Sumatera Selatan mulai disempurnakan dan diperlengkapi menurut kebutuhan dan keperluannya secara berangsur-angsur. Dengan alat dan modal pokok lainnya yang ada, dilancarkanlah tugas kepolisian dengan sebaik-baiknya.

Banyak kecewanya. Tetapi lebih banyak pula jasanya untuk masyarakat yang sedang berjuang.

Dilapangan penjagaan keamanan negara, Polisi atas bantuan Pamong Praja setempat telah berhasil mematahkan gerombolan pengacau yang terkenal dengan nama: Gerombolan Ishak.

Gerombolan pengacau ini mengadakan operasi disekitar daerah Musi Ilir (Sekayu) dan telah banyak mengadakan kerugian dipihak rakyat.

Atas kegiatan barisan Mobile Brigade dan juga dari bantuan yang terus menerus diberikan oleh para Pamong Praja dan rakyat, gerakan gerombolan pengacau itu dapat dipatahkan sama sekali.

Dan pada ujung tahun 1953, pengacau Ishak yang mengepalai gerakan tersebut tertangkap beserta beberapa orang pendukungnya.

Tentu saja ada juga korban dari kalangan polisi dalam usaha pembasmian gerakan ini. Beberapa orang tenaga penting jatuh sebagai korban dalam pertempuran hebat melawan gerakan pengacau itu.

Dilapangan pengawasan penyelundupan dan unsur politik yang akan mengganggu keamanan negara, pihak kepolisian dengan D.P.K.Nnya telah banyak berhasil dalam usahanya.

Dilapangan lalu-lintas, kini kepolisian Sumatera Selatan atas petunjuk dari pucuk pimpinannya mulai memproyektir tanda lalu-lintas menurut systim yang paling baru, sesuai dengan kebutuhannya .

Tentu saja tindakan ini baru dapat diadakan dikota-kota besar. juga akan diusahakan adanya traffic-light dikota Palembang, sebagai halnya dikota-kota besar lainnya.

Hal ini sangat sekali mendesak, mengingat bahwa kapasitas kendaraan dikota dalam daerah ini, sudah agak meningkat.

Justru hanya dengan kesempurnaan pengaturan lalu-lintas saja, kecelakaan jalan-raja akan dapat dicegah atau dapat diperkecil hingga sekecil-kecilnya.

Untuk sekedar catatan perlu juga dinyatakan disini bahwa guna membantu memulihkan keamanan daerah Aceh, dari Sumatera Selatan telah dikirimkan juga beberapa rombongan anggota Mobile Brigade kesana. ***

Sumber :

1. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan , Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
2. https://tirto.id/kisah-para-pejuang-kemerdekaan-yang-bernasib-suram
3. Wikipedia
4. https://docplayer.info/34104069-Bab-iii-profil-kepolisian-daerah-sumatera-selatan.html

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here