Home Ekonomi Dewan Energi Mahasiswa Indonesia Tolak Privatisasi PT Pertamina, Ini Alasannya

Dewan Energi Mahasiswa Indonesia Tolak Privatisasi PT Pertamina, Ini Alasannya

0
Salah satu kegiatan penambangan minyak PT Pertamina EP (PEP)

JAKARTA, PE – Dewan Energi Mahasiswa Indonesia menegaskan tidak sepakat dengan
adanya privatisasi terhadap sub-holding PT Pertamina (persero), bahwa jika perusahaan plat merah yang bergerak di bidang strategis yaitu pengelolaan migas yang notabenya didalam pasal 77 butir d UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN jelas tidak dapat diprivatisasi.
Karena PT Pertamina (persero) bergerak di bidang usaha sumber daya alam dan secara jelas amanat konstitusi pasal 33 ayat (2) dan (3) harus dikuasi oleh negara.

Privatisasi akan membuka gerbang liberalisasi migas yaitu memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara, kebijakan ini jelas sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang sesungguhnya pemilik sejati Kekayaan Negara.
Indonesia adalah negara hukum, dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintah haruslah dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum, suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

“Maka dari itu kami Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia menyatakan sikap, mendesak kepada Presiden untuk membuat kebijakan yang menguatkan sektor energi sebagai jalan menuju kedaulatan energi Indonesia. Menolak secara tegas segala bentuk dan upaya privatisasi PT Pertamina (persero). Menolak secara tegas model holding dan subholding dalam PT Pertamina (persero) dan mendesak presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri BUMN atas kebijakan yang dibuat,” jelasnya.

Pernyataan sikap tersebut, menanggapi beberapa hari belakangan ini statement dari Menteri BUMN terkait privatisasi perusahaan milik negara yaitu pertamina menua banyak kritikan publik. Dalam hal ini menteri BUMN ingin memprivatisasi pertamina melalui IPO (initial publik offering) sub-holding dengan alasan tranparansi dan akuntabilitas, hal ini disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perlu kita ketahui bersama bahwa Pertamina merupakan Holding migas yang menaungi beberapa Sub-Holding diantaranya Upstream (Hulu), Pengolahan (Refenery,Petrochemical), Downstream (Pemasaran), Transportasi (perkapalan), dan Gas. Dengan bisnis Pertamina yang sangat menarik dan seksi, banyak oknum-oknum berkepentingan untuk ikut bergabung dalam bisnis Pertamina dimana puncaknya pada 29 juni 2018 terjualnya Pertagas yang merupakan sub-holding Pertamina yang berbisnis di sektor gas kepada PGN(Perusahaan Gas Negara).

Menurut dari data PGN mengakuisisi Pertagas dan Pertagas Niaga dengan membeli 51% saham seharga Rp 20,1Triliun untuk 2.591.099 lembar saham ini juga termasuk PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas. Jika kita lihat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pengertian privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa privatisasi yaitu penjualan saham sebagian dan seluruhnya. Kata seluruhnya inilah yang mengandung kontroversi bagi masyarakat. Kontroversi tersebut jelas berdampak kepada kepemilikian dan peran BUMN yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Apabila dijual saham seluruhnya maka tentu saja kepemilikan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah hilang beralih menjadi milik swasta dan beralih namanya bukan BUMN lagi tetapi perusahaan swasta.

Dengan demikian, pelayan publik ke masyarakat akan ditinggalkan apabila pengelolaan berpindah tangan ke pihak swasta, terutama swasta asing, dan tentu saja ini akan menciderai amanat UUD 1945 terhadap BUMN.
Hal yang perlu dikaji lagi sebelum menilai pengertian privatisasi di UU BUMN adalah pemaknaan kata “dikuasai negara” pada Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan berbagai pendapat mengenai ketidaksetujuan terhadap program privatisasi.

Kata “dikuasai oleh negara” terkadang diidentikkan sebagai “negara menguasai”. Dengan demikian peran negara lebih condong sebagai negara “penyelenggara”, “pelaku ekonomi” (ondernemer, enterpreuner) sehingga negara dianggap sebagai “pemilik”.
Sejak Negara Indonesia lahir, konstitusi telah mengamanatkan visi perekonomian Indonesia dalam bingkai kedaulatan dan kesejahteraan sosial.

Hal ini tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4 (empat) yaitu:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Bunyi alinea tersebut telah jelas bahwa kontitusi Indonesia merupakan penganut Paham Negara Kesejahteraan.

Selanjutnya, kesejahteraan umum ini pun dikaitkan dengan Pancasila Sila ke-5 (lima) sehingga dasar dari kesejahteraan umum tersebut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.

Sistem ekonomi ini selanjutnya diamanatkan kembali di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan salah satu strategi para perintis kemerdekaan dalam menyusun UUD 1945 untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dengan demikian jelas bahwa tugas negara adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Strategi tersebut diaplikasikan pada pengambilan peranan penting oleh negara dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Secara eksplisit strategi ini tercantum di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sehingga selama pasal ini tercantum di dalam konstitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan.

BUMN merupakan penjelmaan cita-cita dan falsafah berdirinya negara sebagai negara kesejahteraan. Sebuah konsep negara kesejahteraan menunjukkan bahwa negara dituntut berperan aktif dalam menyejahterakan rakyatnya. RIL/LA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here