Home Sumsel Musi Banyuasin DPRD Muba Tegaskan Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT MBI

DPRD Muba Tegaskan Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT MBI

0
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Mitra Kerja tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT.MBI dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD, Selasa (02/06/2020)

MUBA.PE – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Mitra Kerja tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT.MBI dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD, Selasa (02/06/2020), sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Rapat dipimpin oleh Muhamad Yamin selaku Ketua Komisi II DPRD, dihadiri Jonkenedi selaku Wakil Ketua I DPRD, Anggota DPRD Dedi Zulkarnain SE, Nupri Saleh S.kom, Muhamad Isa, Nyadianto, Senen, Evra Hariadhy, SE,Martinus, Kepala Dinas perkebunan, Direktur PT. Musi Banyuasin Indah, Sekretaris Camat Batang Hari Leko, dapat Kades Bukit Selabu Kabupaten Muba beserta jajarannya,

Rapat yang membahas tentang Penyelesaian Sengketa Lahan, antara Masyarakat Bukit Selabu a.n Azuan Cs dengan PT MBI itu dilaksanakan, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik dan secara profesional.

Sesuai permasalahan yang diajukan masyarakat a.n Azuan Cs yang memiliki dokumen hak milik tanah di PIR-transmigrasi, dan sama sekali belum mendapatkan haknya sampai sekarang dari PT MBI

Dinas Perkebunan merekomendasikan perusahaan agar dapat memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan haknya dan setidaknya mengikutsertakan di daftar replanting, dengan catatan bahwa dokumen kepemilikan tanah dan kronologis lahan jelas sesuai fakta yang ada.

DPRD Muba meminta kepada pihak perusahaan PT MBI, agar segera melaksanakan penyelesaian secara persuasif permasalahan sengketa lahan tersebut

Sementara pihak perusahaan masih memerlukan data yang konkret untuk dapat menindaklanjuti permasalahan lahan, seperti memberikan hak masyarakat a.n Azuan Cs.

DPRD Muba merekomendasikan kepada Bupati Musi Banyuasin agar membentuk tim gabungan pencari fakta yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, kepolisian dan kejaksaan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Juga meminta kepada Badan Pertahanan Nasional, untuk memberikan data izin lokasi dan izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan perkebunan di Musi Banyuasin.

Apabila dengan usaha-usaha penyelesaian tersebut permasalahannya masih tidak dapat diselesaikan, akan dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat kembali. MUS

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here