Home Parlemen & Politik Politisi PKB Desak Pemkab Perhatikan Ponpes di OI

Politisi PKB Desak Pemkab Perhatikan Ponpes di OI

0
Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai PKB, Dedi Damhudi dan Rosita

INDRALAYA. PE- Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai PKB Dedi Damhudi dan Rosita meminta Pemerintah lebih memperhatikan Pondok Pesantren (Ponpes), di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, dengan adanya wacana pemerintah akan memberlakukan tatanan hidup baru (New Normal) berdampingan dengan Covid-19.

“Kita tahu bersama, di Ogan Ilir disebut Kota Santri, tentunya banyak sekali Ponpes-ponpes yang tersebar di Ogan Ilir ini. Nah, Pemerintah harus memperhatikan kebijakan new normal itu bagaimana kesiapan Ponpes. Karena, santri masih banyak yang belum memiliki standar kesehatan untuk menghadapi Covid-19. Makanya Ponpes harus dibantu agar bisa berdampingan dengan Covid-19,” tutur Dedi Damhudi, Rabu (3/6).

Pihaknya pun menilai sudah seharusnya pemerintah memperhatikan Pondok Pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, tidak hanya untuk mencetak kader bangsa yang cerdas, namun juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter anak muda. Bahkan, Pondok Pesantren juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan.

“Menjadi wajib hukumnya pemerintah memberikan intervensi yang cukup untuk perkembangan Pondok Pesantren. Dan juga saat ini sudah berlaku UU Ponpes, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah tak memperhatikan ponpes yang ada,” tegasnya.

Politisi PKB ini mendesak Pemkab, sebelum diberlakukan new normal, di Pondok Pesanteren ada sosialisasi yang benar-benar sosialisasi. Selain itu, harus dipastikan pengasuh, para pengajar dan para santri bisa aman dalam proses belajar mengajar.

“Sebelum proses belajar berlangsung, harus dipastikan ada rapid test terlebih dahulu. Terutama, untuk semua yang terlibat dalam peroses belajar dan mengajar,” terangnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan untuk menfasilitasi tersedianya pusat kesehatan di Pondok Pesantren berikut tenaga dan alat medis. Seperti wastafel portable, penyemprotan disinfektan, masker, handsanitizer, dan sarana sanitasi yang memenuhi standar protokol kesehatan.

Menurut Damhudi, dalam Ponpes juga harus ada pelaksanan phisycal distanching atau jaga jarak sosial yang dijalankan masyarakat selama ini. “Jangan sampai, semangat para santri dalam menimba ilmu jadi drop,” katanya.

Ia menyebut, akan sangat berbahaya kalau aktivitas pendidikan agama di pesantren terhenti akibat wabah Covid-19. “Bagaimana moral bangsa ke depan kalau pendidikan di Pondok Pesantren sampai terhenti,” imbuhnya.

Rosita menambahkan, ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk membantu Ponpes. Diantaranya, melalui recofusing dan realokasi APBD.

“Termasuk, dengan cara menfasilitas rapid test maupun tes swab secara massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulainya belajar di Ponpes. Kemudian memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi Pesantren untuk santri yang kembali, minimal 14 hari sesuai dengan masa isolasi mandiri,” tambahnya. VIV

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here