Home Sumsel Muara Rupit Siap Tambah Penerima BLT DD, Asal Ada Tanggung Jawab Hukumnya

Siap Tambah Penerima BLT DD, Asal Ada Tanggung Jawab Hukumnya

0
Kepala Desa Bingin Rupit, Henki Basyib

MURATARA, PE- Diprotes sejumlah ibu-ibu atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) beberapa waktu lalu, Henki Basyib, Kepala Desa Bingin Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Kepala Desa Bingin Rupit menyatakan siap menambah jumlah penerima BLT DD, Kamis (11/6/20).

Sesuai tuntutan sejumlah warga yang meminta untuk menambahkan jumlah penerima BLT DD, meskipun tidak sesuai kriteria penerimanya, Kades Henki Basyib memastikan akan menambah jumlah penerima itu. Namun dengan catatan, ada pernyataan dari masyarakat bila nanti ada pertangungjawaban hukum dalam melanggar juknis BLT DD itu.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Bingin Rupit, Henki Basyib, Kepada Palembang Ekspres, desanya masuk kategori BLT DD dengan masimal 30 persen dana yang bisa diambil melalui Dana Desa dalam penyaluran BLT DD. Dari 30 persen itu kalau semuanya dihabiskan, kata dia, bisa mengacover 185 Kepala Keluarga (KK), tetapi hal itu juga dia pastikan akan lebih ribut lagi.

“Karena masih ada 215 KK lagi yang juga tidak dapat tercover oleh BLT DD. Karena diluar yang tercover oleh bantuan PKH, BPNT dan BST di desanya yakni keluarga yang ekonominya terkategori kurang mampu masih ada kurang lebih 400 KK lagi. Bila 400 KK itu dikurangkan dengan 185 KK, dari 30 persen BLT DD dihabiskan juga tidak tercover semuanya, jelasnya.

Itulah alasan dia hanya mengeluarkan 68 KK dengan dasar katagori kurang mampu, tetapi memiliki keluarga yang lansia dan sakit menahun. Karena bila dia salurkan semua ke total 185 KK itu, yang 215 KK juga pasti akan ribut karena sama-sama kurang mampu atau miskin.

Menurutnya, kebijakan itu pihaknya ambil berdasarkan musyawarah khusus (Musdus), agar tidak terjadi keributan. Karena bila disalurkan semua, juga dipastikan akan ribut juga. Sebenarnya pihaknya siap bila masyarakat tetap ingin disalurkan semuanya dengan menambah 117 KK lagi, agar total penerima BLT DD itu jadi 185 KK.

“Kami siap bila masyarakat minta ditambahkan dari 68 KK jadi 185 KK itu, tetapi siapa yang mau bertanggungjawab bila 117 KK penambahan itu tidak sesuai kriteria. Seadainya ada temuan oleh BPK dan disuruh mengembalikan, siapa yang mau bertanggungjawab hal itu. Terus bila 185 KK itu dihabiskan semua, sisa 215 KK yang tidak tercover itu seadainya juga ribut, siapa yang akan back up Kades,” tegasnya.

Kalau dua permasalah itu ada masyarakat yang siap bertanggungjawab dengan membuat pernyataan diatas materai, dia pastikan akan menambah BLT DD menjadi 185 KK penerima. “Karena itu bukan uang saya juga dan saya hanya membagikan saja, termasuk kalau Dinas PMD sendiri ingin bertanggung jawab bila ada sanksi hukumnya, saya pasti akan salurkan semua,” tegasnya.

Karena dari aturan penyaluran BLT DD itu, lanjutnya, kata-katanya sudah jelas maksimal 30 persen untuk desanya. “Tetapi bukan berarti maksimal itu harus atau diwajibkan 30 persen disalurkan semua, itu lebih diartikan kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria penerimanya,” pungkasnya. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here