Home Sumsel Martapura Belum Diresmikan, Gedung Unit Metrologi Legal Telah Difungsikan

Belum Diresmikan, Gedung Unit Metrologi Legal Telah Difungsikan

0
Gedung Unit Metrologi Legal Kabupaten OKU Timur.

MARTAPURA,PE-Gedung Unit Metrologi Legal Kabupaten OKU Timur di bawah Dinas Perdagangan OKU Timur pada 9 Maret 2020 secara resmi operasional, dan penggunaannya telah difungsikan. Meski peresmian gedung itu belum dilakukan, karena dampak dari pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perdagangan OKU Timur, Sri Inarsih melalui Kasi Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian OKU Timur, Ratna Wulandari mengatakan, fungsi metrologi sebagai upaya pemerintah dalam melindungi konsumen. Dimana, metrologi akan menjamin alat ukur yang digunakan pelaku usaha sesuai standar.

“Kita melindungi konsumen, dengan memastikan produk yang ditransaksikan pelaku usaha kepada mereka sesuai dengan standar alat ukur,” katanya, Selasa (15/7/2020).

Ia menjelaskan, setelah alat ukur pelaku usaha di tempat maupun tera ulang, maka pelaku usaha akan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP). SKHP sangat penting bagi para pelaku usaha. Misalkan untuk pelaku usaha SPBU, jika tidak mendapatkan SKHP tahun ini akan tidak bisa mendapatkan pasokan BBM dari Pertamina.

“Salah satu syarat untuk mendapatkan pasokan BBM, pelaku usaha SPBU harus mendapatkan SKHP. Begitupun juga perusahaan, seperti LPI tidak bisa mengeluarkan atau menjual barang jika tidak ada SKHP. Dan sejak berjalan, sudah ada tiga SPBU dan satu perusahaan yang sudah mendapat SKHP,” jelasnya.

Manfaat yang diperoleh pemerintah dengan difungsikannya unit metrology, lanjut dia, yakni membantu masyarakat memberikan kepastian dan kebenaran dalam bertransaksi juga sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, untuk menciptakan tertib ukur sehingga terjadi perdagangan yang sehat.

“Fungsi dari metrologi sendiri utamanya untuk melindungi konsumen. Jika berdasarkan alat ukur yang ada dimasyarakat atau pelaku usaha, secara riil target untuk PAD sendiri sebesar Rp 45-50 juta,’’ ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Perdagangan OKU Timur, Sarwani menambahkan, dengan sudah difungsikannya unit metrologi legal, pelaku usaha bisa melakukan tera maupun tera ulang alat ukur untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap timbangan.

“Selama ini ada dugaan dan anggapan di masyarakat banyak permainan oleh toko, perusahaan, pergudangan dan SPBU. Para pelaku usaha yang sudah dites alat ukur atau timbangannya, akan mendapat legalitas dari unit metrologi,” pungkasnya. NIA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here