Home Sejarah Kepolisian Sumatera Selatan dan Hitam Putihnya Sejarah Republik (Bagian Ketiga)

Kepolisian Sumatera Selatan dan Hitam Putihnya Sejarah Republik (Bagian Ketiga)

0
Panglima Pertahanan Belanda, Jenderal Kruls bersama staf menyaksikan dua pesawat pembom B-25 Mitchell terbang rendah di lapangan terbang Talang Betutu di Palembang, Mei 1947. Foto/ Archief : Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië.
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Pertempuran dengan Sekutu dan NICA

TANGGAL 12 Oktober 1945 tentara Sekutu (diwakili Inggris) dibonceng tentara Belanda yang tergabung dalam Netherland Indies Civil Administration (NICA), mulai mendarat di Palembang.

NICA sendiri adalah organisasi semi militer yang dibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda, selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia) atau seusai Perang Dunia II (1939 – 1945).

NICA sendiri dibentuk di Australia pada 3 April 1944, dan awalnya bertugas menghubungkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan Komando Tertinggi Sekutu di Wilayah Pasifik Barat Daya (SWPA/South West Pacific Area).

Berkedudukan di Camp Colombia, Brisbane, lembaga ini awalnya bernaung di bawah struktur komando Sekutu.

Di awal 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook dan Panglima Tertinggi SWPA, Jenderal Douglas MacArthur dari AS, menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan Sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA.

Namun karena penundaan politis di Departemen Luar Negeri AS (U.S. State Department), kesepakatan berjudul Van Mook – MacArthur Civil Affairs Agreement tersebut baru ditandatangani pada 10 Desember 1944.

Dukungan suplai dan logistik dari AS kepada NICA berakhir ketika komando militer dialihkan dari SWPA yang dikepalai AS kepada SEAC (South East Asia Command) pimpinan Inggris pada 15 Agustus 1945. 250 detasemen NICA yang tadinya direncanakan akan dikirim ke Pulau Jawa dihentikan aktivitasnya.

Perebutan kembali Sumatra (termasuk Palembang), Jawa, Bali dan Lombok menjadi tanggung jawab Inggris. Sementara wilayah selain wilayah tersebut menjadi tanggung jawab Australia.

Pada 24 Agustus 1945, Belanda menandatangani perjanjian British Civil Affairs Investment Agreement dengan South East Asia Command (SEAC) pimpinan Lord Louis Mountbatten.

Pada September 1945, utusan pertama NICA mendarat di Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Karena pemerintah Republik Indonesia bersikeras menentang kehadiran staff NICA dan penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut, maka pada Januari 1946, namanya diubah menjadi AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch). Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya diganti lagi menjadi Tijdelijke Bestuursdienst (Temporary Administrative Service).

Di Palembang sendiri, setelah Palembang diduduki Sekutu, terjadi pertempuran antara pihak Sekutu dan NICA dengan pihak Republik Indonesia. Dalam pertempuran tersebut, kesatuan-kesatuan Polisi senantiasa ikut bertempur.

Demikian pula dalam perundingan dengan pihak Sekutu untuk mengakhiri pertikaian-pertikaian itu, selain Pemerintah Sipil dan Militer, Kepolisianpun diajak untuk ikuti serta.

Adapun pertempuran yang paling dahsyat yang terjadi di Kota Palembang adalah pertempuran yang berlangsung selama lima hari lima malam di Kota Palembang, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1946.

Dalam pertempuran itu beberapa anggota Polisi gugur, antara lain Pembantu Inspektur Polisi I M Jasid.

Selama pertempuran berlangsung aktivitas anggota-anggota Kepolisian yang berada di luar kota Palembang diintegrasikan dengan seluruh badan-badan perjuangan, untuk mengurus bantuan tenaga tempur makanan dan sebagainya.

Pertempuran tersebut diakhiri dengan diadakannya perundingan dengan, pihak Sekutu/Belanda oleh Residen Palembang dr M Isa , dan Kepala Kepolisian . RI, Palembang Komisaris Polisi J Mursodo.

Akibat pertempuran tersebut semua anggota tentara dan badan-badan perjuangan lainnya diharuskan meninggalkan Kota Palembang, sedangkan sejumlah anggota kepolisian masih tetap berada dalam kota.

Kemudian bagaimana suka dan sulitnya usaha mereka (polisi) menghadapi pembangunan dirinya kembali didaerah pedalaman, samalah coraknya dengan kesukaran yang dihadapi oleh tentera.

Dalam masa berjuang, mereka dikejar dan mengejar musuh. Mereka ditembak dan menembak. Jadi dalam garis pokoknya tak banyak beda dengan apa yang juga dialami oleh tentara dan lain-lain.

Berhubung dengan hal tersebut, maka kepolisian memegang peranan penting dalam menghubungi pusat-pusat pemerintahan diluar Kota Palembang, diantaranya membawa uang, mengirimkan instruksi –instruksi dan berita-berita.

Bahkan kegiatan subversifpun dilakukan pula oleh anggota-anggota Kepolisian terhadap tentara Sekutu/Belanda. Berhubung dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh Residen Palembang yang perlu mendapat bantuan dari Polisi, maka beberapa perwira Polisi diperbantukan pada Residen Palembang.

Tetapi aktivitas anggota-anggota Kepolisian ini kemudian diketahui oleh pihak Sekutu, sehingga terpaksa mereka ditarik kembali dan diinstruksikan untuk melakukan tugas di luar Kota Palembang.

Sebagai akibat dari kegagalan Perjanjian Linggajati, maka terjadilah Aksi Militer Belanda Pertama yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947.

Sejak tanggal tersebut dari daerah yang telah didudukinya, Belanda melakukan serangan umum secara besar-besaran ke daerah-daerah yang diasih dikuasai Republik Indonesia.

Di Sumatra Selatan, Belanda berhasil merebut hampir seluruh daerah Keresidenan Palembang. Di daerah-daerah yang belum dikuasai Belanda, Polisi ikut dalam segala aktivitas perjuangan bersama-sama dengan TKR, Laskar-laskar Rakyat dan badan-badan perjuangan.

Setelah diadakan gencatan senjata, pusat Pemerintahan RI untuk Keresidenan Palembang dipindahkan ke Lubuk Linggau.

Demikian pula pusat Kepolisian RI dipindahkan ke Lubuk Linggau mengikuti pusat pemerintahan. Usaha pertama yang dilakukan Polisi adalah menampung anggota-anggota polisi yang datang dari daerah pendudukan Belanda, sehingga Lubuk Linggau menjadi tempat konsolidasi kekuatan Polisi.

Adapun aktivitas Polisi dalam gencatan senjata ialah menjaga daerah demarkasi dengan nama Polisi Keamanan (PK). ***

Sumber :

1. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
2. Hario Kecik, Pemikiran Militer I , Sepanjang Masa Bangsa Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, September 2009
3. Irdjen Pol Memet Tanumidjaja SH , Sedjarah Angkatan Kepolisian , Departemen Pertahanan –Keamanan Pusat Sedjarah ABRI , 1971
4. https://docplayer.info/34104069-Bab-iii-profil-kepolisian-daerah-sumatera-selatan.html
5. http://pol-mas.blogspot.com/2015/02/terbentuknya-polda-sumsel
6. Wikipedia

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here