Home Sejarah Kepolisian Sumatera Selatan dan Hitam Putihnya Sejarah Republik (Bagian Terakhir)

Kepolisian Sumatera Selatan dan Hitam Putihnya Sejarah Republik (Bagian Terakhir)

0
Gelar pasukan di Polda Sumsel beberapa waktu lalu. Foto /Divisi Humas Polri
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Mewujudkan Polri Abdi Negara Profesional, Dekat dengan Masyarakat

KATA Polisi merupakan satu istilah yang dibawa oleh orang-orang Eropa ketika melakukan kolonialisasi di Indonesia, Orang Belanda menyebutnya dengan Politie, orang Jerman Polizei, orang Inggris dengan istilah Police, orang Spanyol menyebutnya Politie.

Pekerjaan atau tugas pokok Polisi yang ada di negara-negara tersebut adalah melakukan tugas penjagaan, pengaturaan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi, mengayomi, melayani dan menegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Raja-nya.

Pekerjaan, tugas dan fungsi Polisi seperti itu juga ada pada jaman raja-raja di Indonesia.

Dalam rentang waktu 1950-1958 pada masa Demokrasi Liberal tersebut, bangunan Polisi Sumatra Selatan belum begitu mulus. Ini dikarenakan komponen bangsa masih mengutamakan kemantapan keamanan negeri.

Di lapangan penjagaan keamanan negara, Polisi atas bantuan Pamong Praja setempat telah berhasil mematahkan gerombolan pengacau yang terkenal dengan nama: Gerombolan Ishak.

Gerombolan pengacau ini mengadakan operasi disekitar daerah Musi Ilir (Sekayu) dan telah banyak mengadakan kerugian di pihak rakyat.

Atas kegiatan barisan Mobile Brigade dan juga dari bantuan yang terus menerus diberikan oleh para Pamong Praja dan rakyat, gerakan gerombolan pengacau itu dapat dipatahkan sama sekali.

Dan pada ujung tahun 1953, pengacau Ishak yang mengepalai gerakan tersebut tertangkap beserta beberapa orang pendukungnya.

Tentu saja ada juga korban dari kalangan polisi dalam usaha pembasmian gerakan ini. Beberapa orang tenaga penting jatuh sebagai korban dalam pertempuran hebat melawan gerakan pengacau itu.

Di lapangan pengawasan penyelundupan dan unsur politik yang akan mengganggu keamanan negara, pihak kepolisian dengan D.P.K.N,-nya telah banyak berhasil dalam usahanya.

Di lapangan lalu-lintas, kini kepolisian Sumatera Selatan atas petunjuk-petunjuk dari pucuk pimpinannya mulai memproyeksi tanda lalu-lintas menurut sistem yang paling baru, sesuai dengan kebutuhannya .

Tentu saja tindakan ini baru dapat diadakan di kota-kota besar. Juga akan diusahakan adanya traffic-light di Kota Palembang, sebagai halnya dikota-kota besar lainnya.

Hal ini sangat sekali mendesak, mengingat bahwa kapasitas kendaraan dikota dalam daerah ini, sudah agak meningkat.

Justru hanya dengan kesempurnaan pengaturan lalu-lintas saja, kecelakaan jalan raya akan dapat dicegah atau dapat diperkecil hingga sekecil-kecilnya.

Untuk sekedar catatan perlu juga dinyatakan disini bahwa guna membantu memulihkan keamanan daerah Aceh, dari Sumatera Selatan telah dikirimkan juga beberapa rombongan anggota Mobile Brigade kesana.

Pada 7 Oktober 1997 terjadi perubahan yang signifikan di tubuh Polri. Perubahan struktur organisasi POLRI itu sesuai dengan Keputusan Panglima ABRI No Kep/10/VII/1997. Dalam perubahan ini terjadi pemekaran Polda dari 17 menjadi 27 Polda.

Brimob dari 49 kompi menjadi 56 kompi. Akibat pemekaran ini Polda Sumbagsel dibagi menjadi empat wilayah Kepolisian, yakni Polda Sumatera Selatan, Polda Bengkulu, Polda Jambi, dan Polda Lampung.

Sebelum pemekaran Polda Sumbangsel membawahi 3 Kepolisian Wilayah (Polwil) yaitu Polwil Lampung, Jambi dan Bengkulu. 1 Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yang berada di Palembang, 3 Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu di Kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Kemudian membawahi 5 Polres setingkat Polresta, 15 Polres standard, 12 Polsektif B, 13 Polsektif C, 190 Polsek standard, 6 KPPP, dan 233 Pospol.

Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Polda Sumatera Selatan hanya membawahi 1 Polrestabes dan 16 Polres yaitu Musi Rawas (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara), Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Ilir (OI), Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, OKU Timur, Prabumulih, Pali, OKI, OKU Selatan, OKU , Lubuk Linggau, dan Pagar Alam

Melalui perangkat-perangkat inilah Polda Sumatera Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahterah.

Sejak Januari 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri. Perubahan tersebut berdasar pada surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000 dan setelah itu seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayoman, pelayan masyarakat beralamatkan di Polda Sumatera Selatan (Sumsel) Jalan Jendral Sudirman KM. 3,5 sampai dengan sekarang.

Selain itu sejumlah operasi khusus dilakukan oleh Polda Sumsel dan jajaran, diantaranya adalah Operasi Ketupat Musi untuk pengamanan lebaran, Operasi Lilin Musi untuk pengamanan malam kendaraan bermotor, operasi sikat musi untuk menumpas para pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api maupun tajam, Operasi Dian Musi untuk mengantisipasi gejolak masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

Operasi Balak Musi untuk memberantas perjudian, Operasi Antik Musi untuk memberantas peredaran narkoba, Operasi Hutan Lestari Musi untuk pemberantasan penebangan liar, Operasi Simpatik Musi untuk menciptakan kondisi kamtibcarlantas, dan sejumlah operasi lainnya.

Dalam melaksanakan operasi tersebut Polda Sumsel juga berupaya meningkatkan profesionalisme dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Meskipun sarana dan prasarana belum cukup memadai untuk kebutuhan melaksanakan berbagai operasional tersebut, jajaran Polda Sumatera Selatan berupaya berbuat maksimal. Dengan adanya operasi-operasi tersebut, Polda Sumsel berharap terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian meningkatnya dukungan reformasi masyarakat terhadap Polri, selain itu meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana dan masyarakat mau menjadi saksi.

Di sisi lain jajaran Polda Sumsel juga melakukan analisa evaluasi (Anev) yang berkaitan dengan pelaku, lokasi, motif, dan modus, peran kejahatan di sepanjang tahun.

Dari sini diharapkan dapat di temukan ciri khusus, pola maupun kelompok kejahatan dari segi pelaku kejahatan yang beroperasi di wlayah hukum Polda Sumsel. ***

Sumber :

1. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
2. Hario Kecik, Pemikiran Militer I , Sepanjang Masa Bangsa Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, September 2009
3. Irdjen Pol Memet Tanumidjaja SH , Sedjarah Angkatan Kepolisian , Departemen Pertahanan –Keamanan Pusat Sedjarah ABRI , 1971
4. https://docplayer.info/34104069-Bab-iii-profil-kepolisian-daerah-sumatera-selatan.html
5. http://pol-mas.blogspot.com/2015/02/terbentuknya-polda-sumsel
6. Wikipedia
7. http://sumeksminggu.com

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here