Home Adhyaksa Sriwijaya Ribuan BHL di Muba Tak Didaftarkan ke Jamkes

Ribuan BHL di Muba Tak Didaftarkan ke Jamkes

0
Kasi Datun Kejari Muba melakukan pendataan kepada pemilik badan usaha bersama BPJS Kesehatan.

Temuan Kejari Muba

SEKAYU, PE- Ribuan Buruh Harian Lepas (BHL) yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, hingga kini belum didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan (Jamkes) badan usaha yang ada di Muba.

Hal itu diketahui setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), melakukan sosialisasi kepatuhan dan pemeriksaan cepat kepada Badan Usaha.

“Ya, kita temukan ada ribuan buruh lepas yang tidak memiliki Jamkes, ” kata Kajari Muba Suyanto SH melalui Kasi Datun, Ellyas Mozart Situmorang, SH, Minggu (12/7).

Menurut dia, hasil sosialisasi kepatuhan dan pemeriksaan cepat kepada Badan Usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan diwilayah Kabupaten Muba beberapa waktu lalu, diketahui terdapat ribuan BHL yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Padahal, jika mengacu pada UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sambung dia, di dalam Pasal 19 Ayat (1) dijelaskan pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

“Apabila pemberi kerja dalam hal ini Badan Usaha tidak melakukan sebagaiman diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), maka aturan di dalam Pasal 55 dapat berlaku, dimana pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar,” jelas Ellyas.

Oleh karena itu, lanjutnya, Badan Usaha diminta mendaftarkan BHL nya menjadi peserta, sebelum pihak BPJS Kesehatan mengambil sikap tegas.

“Kita mengimbau kepada Badan Usaha yang ada di Kabupaten Muba untuk segera mendaftarkan BHL nya menjadi peserta BPJS sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Jika tidak sanksi dapat diberikan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Iwan SKM, mengatakan, dari laporan pemeriksaan kepatuhan Badan Usaha di Muba ada potensi buruh harian lepas yang belum terdaftar BPJS Kesahatan yaitu sebanyak 4.505 pekerja dengan potensi iuran RpĀ 708.872.112.

“Jumlah BHL yang belum terdaftar BPJS Kesehatan itu didapati, setelah dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 22 Badan Usaha yang mayoritas bergerak pada bidang perkebunan,” katanya.

Pemeriksaan sendiri, sambung Iwan, merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Sumsel No: 560/0405/Disnakertrans/2019 perihal Jaminan Sosial Bagi Seluruh Buruh Harian Lepas Perkebunan Inti dan Plasma.

“Pada umumnya, Badan Usaha tidak mendaftarkan BHL ke dalam program BPJS beralasan perusahaan tidak mempunyai data diri buruh dan anggota keluarga, baik itu NIK maupun Kartu Keluarga,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba, Mursalin, melalui Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Djuanda , SE., MSi mengatakan, Pemkab Muba telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati No. 560/084/Disnakertrans/2016 tentang Kewajiban Menjadi Peserta Program BPJS.

“Lalu, dipertegas dengan Surat Bupati Muba, tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi Badan Usaha yang tidak mengikutsertakan tenagakerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Dengan begitu Badan usaha wajib melaksanakannnya. Hal itu dapat mengurangi beban APBD dalam menanggung masyarakat yang selama ini dicover melalui PBI Jaminan Kesehatan,” tandasnya. MUH

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here