Home Sejarah AK Gani Menjatuhkan Mata Uang NICA di Pasar Singapura

AK Gani Menjatuhkan Mata Uang NICA di Pasar Singapura

0
Berita tentang AK Gani, salah seorang "Tokoh Orida", yang dimuat di harian Merdeka 8 Juli 1947". Sumber Foto: https://www.kompasiana.com/bertysinaulan/5e0dc98ad541df1ac4425bc2/ak-gani-dalam-guntingan-koran
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

ORIDA adalah singkatan Oeang Republik Indonesia Daerah. Ada lagi yang disebut Ori/ORI atau Oeang Republik Indonesia. Kedua jenis mata uang ini adalah uang kertas edisi awal yang diterbitkan Pemerintah RI setelah memproklamirkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Guntingan koran tersebut jelas terlihat bagaimana peran Adnan Kapau (AK) Gani yang cukup berarti. Ia seorang dokter yang menjadi Wakil I Perdana Menteri merangkap Menteri Kemakmuran RI dari 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948.

Dalam guntingan koran lainnya dari Harian Merdeka edisi 31 Maret 1947 ada berita berjudul “Nilai Oeang Nica di Singapoera Toeroen Teroes”. Ini antara lain karena pedagang-pedagang Tionghoa di Singapura tidak menerima ganti rugi atas kapal-kapal Tionghoa yang disita Angkatan Laut Belanda ketika Perang Dunia II.

NICA merupakan singkatan dari Nederlandsche Indische Civil Administration, sebuah pemerintah sipil Hindia Belanda sementara yang dibentuk di Australia.

Utusan dari Singapura ke Djakarta (Jakarta) untuk menemui pembesar NICA tidak membuahkan hasil. Akibatnya di pasaran Singapura, uang NICA dianggap tak berharga karena para pedagang di sana terutama pedagang Tionghoa tidak percaya kepada NICA.

Sebaliknya, uang ORI semakin diperkuat keberadaannya di Indonesia. Kementerian Kemakmuran yang dipimpin AK Gani yang pangkat kemiliteran terakhirnya adalah Mayor Jenderal (Purnawirawan), membuat anjuran terus-menerus kepada kelompok dan organisasi-organisasi dagang Indonesia untuk mengutamakan penggunaan ORI.

Masyarakat pun diajak untuk lebih mempercayai ORI daripada uang NICA. Termasuk di daerah-daerah di mana beredar ORIDA setempat, Kementerian Kemakmuran mengajak masyarakat untuk menggunakan ORIDA.

Antusiasme masyarakat untuk menggunakan uang republik sendiri memang makin menguat, hingga lama-kelamaan uang NICA hilang harga/nilainya di mata masyarakat.

Apalagi saat itu memang masih beredar “uang Jepang” yang dikeluarkan Balatentara Dai Nippon ketika Jepang menjajah Indonesia. Namun uang Jepang itu segera tersingkir.

Malah yang muncul kembali adalah “uang Belanda” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Saat Jepang masuk dan menjajah Indonesia, uang Belanda itu disingkirkan.

Namun ketika Jepang menyerah kalah pada Sekutu akibat dua kali bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima pada awal Agustus 1945, justru Belanda kembali masuk membonceng tentara Sekutu yang hendak melucuti pasukan Balatentara Dai Nippon.

Itulah sebabnya, uang-uang yang diedarkan oleh Belanda di Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, disebut dengan uang NICA.

Tapi tentu Pemerintah RI tidak berdiam diri. Beberapa bulan sebelum prangko pertama Republik Indonesia terbit, Pemerintah RI juga telah menerbitkan uang kertas. Meski pun saat itu, Pemerintah RI terpaksa mengungsi ke Yogyakarta, karena Jakarta yang tadinya merupakan ibukota telah dikuasai Belanda.

Pada 29 Oktober 1946, Bung Hatta yang merupakan Wakil Presiden mengeluarkan pengumuman bahwa Republik Indonesia akan mempunyai mata uang sendiri yang diterbitkan keesokan harinya. Uang Jepang maupun uang Hindia-Belanda (yang diterbitkan de Javasche Bank) dinyatakan tak berlaku lagi.

Maka pada 30 Oktober 1946, terbitlah mata uang kertas senilai satu sen dengan gambar keris yang ditandatangani Menteri Keuangan saat itu, AA Maramis. Uang kertas inilah yang disebut Ori atau Oeang Republik Indonesia. Tanggal 30 Oktober sampai sekarang diperingati sebagai Hari Keuangan RI.

Di daerah-daerah karena sulitnya distribusi uang tersebut, maka dicetak dan diterbitkan pula Orida atau Oeang Republik Indonesia Daerah. Orida ini ada bermacam-macam namanya, sesuai dengan wilayah di mana uang itu dicetak.

Dari laman Kementerian Keuangan, disebutkan nama-nama Orida itu antara lain ORIDABS-Banten, ORIPS-Sumatera, ORITA-Tapanuli, ORIPSU-Sumatera Utara, ORIBA-Banda Aceh, ORIN-Kabupaten Nias dan ORIAB-Kabupaten Labuhan Batu (kemenkeu.go.id).

Sebelumnya pada Agresi Militer Belanda ll Indonesia mendapat kecaman dari negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda sendiri. Karena kecaman dari Negara-Negara Bagian dan desakan Dewan Keamanan PBB tersebut, maka Belanda akhirnya mengadakan pendekatan-pendekatan politis pada para pemimpin Indonesia yang tengah ditawan Belanda di Bangka,

Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 14 April 1949 dilangsungkan perundingan antara delegasi Indonesia di bawah pimpinan Moh. Roem SH, dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Dr. J.U. Van Royen. Perundingan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan PBB. Perundingan berjalan lamban, namun akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang terkenal dengan nama “Roem-Royen Statement”.

Pada tanggal 3 Agustus 1949 diumumkan perintah (order) penghentian tembak menembak antara pasukan TNI dan Belanda. Penghentian tembak menembak itu mulai berlaku tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera .

Berhubung dengan penghentian permusuhan tersebut, Panglima Tentara Teritorium Sumatera (PTTS) Kolonel Hidayat mengeluarkan perintah (order) pelaksanaan untuk seluruh daerah Sumatera sebagai berikut :

a. Pasukan-pasukan TNI dan anggota-anggota pertahanan rakyat serta pengikut-pengikut republik yang bersenjata, pada tanggal 15 Agustus 1949 pukul 00.00 supaya menghentikan tembak menembak.

b. Daerah-daerah yang sampai kini dikuasai oleh pasukan TNI supaya tetap dikuasai.

c. Sementara waktu supaya tetap berada di daerah daerah dan di tempat-tempat yang dikuasai sampai ada instruksi.

d. Supaya membela diri atas serangan-serangan dari pihak Belanda.

e. Supaya mencegah adanya anasir-anasir yang akan merintangi perintah di atas.

Setelah ada perintah dan petunjuk-petunjuk tersebut terjadilah serah terima daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda kepada TNI. Serah terima di Sub Territorium Palembang (wilayah Letkol Bambang Utoyo) yang meliputi daerah Lintang dan Tebing Tinggi, diterima oleh Kapten M. Rasyad, Residen A. Rozak dan Bupati Awaluddin. Lubuk Linggau yang meliputi Rawas dan Musi Ilir diterima oleh Kapten Saroinsong dan Bupati Akhmad. Kota Lahat diterima oleh Kapten Danni Effendi.

Perjuangan ternyata tidak hanya cukup bermodalkan semangat yang berkobar-kobar saja, tetapi juga perlu persediaan logistik yang cukup.

Pada masa Perang Kemerdekaan ini, pemerintah tidak bisa mendukung kebutuhan logistik para prajurit dan laskar-laskar yang berjuang di daerah pedalaman (gerilya). Oleh sebab itu, pemerintah pusat membolehkan daerah-daerah untuk mencetak uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.

Menindaklanjuti kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Militer bersama Pemerintahan Sipil di Sumatera Selatan kemudian membuat uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kertas ini kelak jika keadaan sudah aman bisa ditukarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Seperti di Palembang, Residen Palembang A. Rozak dan Komandan Sub Territorium Palembang Muara Beiiti Letnan Kolonel Bambang Utoyo membuat uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah untuk seluruh daerah di Keresidenan Palembang.

Uang kertas tersebut dibuat oleh Sersan Kepala Kadet Nelson Tobing serta ditandatangani oleh Residen A. Rozak dan Letnan Kolonel Bambang Utoyo. Uang kertas ini dinamakan Oeang Republik Indonesia Dewan Pertahanan Daerah Palembang (ORI DPDP).

Selain membuat uang, daerah-daerah juga mengeluarkan bon untuk ditukarkan di toko-toko. Kemudian setelah keadaan aman bon ini dibayar oleh pemerintah sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini pemah dilakukan oleh Komandan Sub Komando Sumatera Selatan (Sub KOSS) Kolonel M. Simbolon yang mengeluarkan bon beras untuk 5 kg beras. ***

Sumber :

1. Berty Sinaulan, Oeang Republik Indonesia Daerah dan AK Gani dalam Guntingan Koran, https://www.kompasiana.com/bertysinaulan/5e0dc98ad541df1ac4425bc2/ak-gani-dalam-guntingan-koran
2. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
3. Syafruddin Yusuf. Sejarah dan Peranan Subkoss Dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950). Palembang

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here