Home Sumsel Muara Rupit APRI Sayangkan Penambangan Liar di Rawas Ilir

APRI Sayangkan Penambangan Liar di Rawas Ilir

0
Ketua DPW APRI Sumsel, Hermansyah

MURATARA.PE – Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia (APRI) menyayangkan terjadinya penambangan liar di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Apalagi, penambangan ilegal itu menjadi ladang bisnis oknum-oknum nakal yang ada di Kabupaten Muratara.

Sementara penambangan tradisional atau rakyat yang saat ini telah menghasilkan tersebut, harusnya bisa menjadi keuntungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masayarakat bila dilakukan secara benar dan legal dibawah naungan KUD atau BUMD dengan rekomendasi dari Kementrian SDM.

Hal itu seperti disampaikan langsung Hermansyah Ketua DPW APRI Provinsi Sumsel kepada Palembang Ekspres, Jumat (7/8/20). Dia mengatakan, sebenarnya pengelolaan sumur tua eks pengeboran minyak oleh pihak eksplorasi atau peninggalan zaman dahulu, sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, boleh dilakukan serta dikelola masyarakat. Asalkan dibawah naungan KUD atau BUMD atas rekomendasi kementerian SDM. Sedangkan dikatakan sumur tua sesuai aturan itu, yakni yang pernah dilakukan pengeboran dibawah tahun 1970 an.

Namun yang terjadinya di Kecamatan Rawas Ilir itu, walau secara lokasi sudah benar, tetapi dia belum bisa memastikan apakah lokasi sumur tua itu dibawah tahun 70 an atau tidak. Juga sangat disayangkan kegiatan itu dilakukan masyarakat tidak secara legal, apalagi infonya sampai dijadikan ladang bisnis oleh oknum-oknum tertentu untuk memuluskan aktivitas disana. “Tentunya sangat merugikan masyarakat. Dimana pada akhirnya seperti saat mulai berdampak saat ini, oknum tersebut juga ikut cuci tangan dan pada akhirnya tetap masyarakatlah yang disalahkan,” terangnya.

Sebenarnya tugas APRI sendiri, lanjutnya, pada dasarnya untuk membantu pemerintah dalam hal membina dan mengatasi aktivitas penambang liar di lokasi yang salah. Misalnya, diseputaran aliran sungai tidak boleh karena akan mencemari air. “Apalagi seperti di Kecamatan Rawas Ilir itu, dimana lokasinya berada didekat pemungkiman masyarakat dan pusat Pemerintah Kecamatan, jelas sangat tidak boleh. Pastinya akan cepat berdampak, salah satunya bau gasnya pasti menganggu masyarakat,” sampainya.

Menurutnya, banyaknya aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan liar itu berdasarkan pantauan dari APRI diseluruh Indonesia sendiri dilakukan masyarakat karena berpatokan dengan adanya lokasi pengeboran terdahulu. APRI sendiri hadir dengan berkerjasama dengan banyak pihak, salah satunya Kementrian dalam menjaga lingkungan, tugasnya melakukan penertiban serta pembinaan terhadap penambangan liar itu untuk menjadi penambangan masyarakat yang legal.

“Dalam hal ini kalau memang aktivitas pengeboran itu dilakukan masyarakat secara legal, pastinya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada disana serta sumber PAD bagi Kabupaten Muratara. Tentunya tanpa harus ketakutan dengan oknum-oknum tertentu. Perlu saya jelaskan juga bahwa kejadian yang terjadi di Rawas Ilir itu bukan dari penambangan rakyat APRI, tetapi murni pelakunya liar dan oknum-oknum pemegang kekuasan disana,” ujarnya.

Saat ini juga selaku DPW APRI Sumsel, dia diperintahkan DPP APRI yang telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian, untuk segera mungkin melakukan pendataan serta melaporkan kejadian yang terjadi di pertambangan liar di Kecamatan Rawas Ilir ke pimpinan pusat APRI yang nantinya akan dikomunikasikan dengan Kementrian Pertambangan dan Kementrian Lingkungan Hidup.

“Seharusnya kita bersyukur hidup di daerah yang kaya, dan kalau memang penambangan itu bisa dilakukan masayarakat. Harusnya pemerintah juga bisa mendorong dan membinanya untuk lebih baik dengan cara yang baik dan legal, bukan dijadikan ulah nakal oknum-oknum tertentu. Karena hal seperti itu juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat, disaat harga karet dan sawit yang lemah seperti ini. Untuk itu APRI sangat senang sekali kalau bisa membatu masyarakat untuk lebih baik dengan cara yang benar, dalam menjaga lingkungan.

Sementara Ketua Umum DPP APRI, Gatot Sugianto dihubungi melalui ponselnya mengungkapkan, sebenarnya keberadaan APRI itu sendiri tujuanya untuk menata penambangan rakyat itu. Karena hal itu bisa dilakukan secara resmi tanpa harus pakai backing-backingan. Pastinya ketika ada dampak mereka akan kabur, dan cenderung pekerjaan yang seperti itu akan dilakukan secara ngawur karena merasa ada backing.

Sebenarnya rakyat itu, lanjutnya, mampu untuk mengelola tambang-tambang atau sumur tua minyak itu, meskipun dalam skup kecil. “Karena tujuan APRI inginnya seperti itu, asalkan masyarakat mau dibina dan terorganisir, karena kalau di APRI itu kelompok penambang berbasis komunitas yang bertanggung jawab,” terangnya.

Sebenarnya dari regulasi kata dia, aturan itu memang ada. Tetapi sangat lemah karena semuanya tetap harus dibawah naungan negara, dan misi APRI sendiri meskipun aturaynya seperti itu, mengajak masyarakat untuk menjadi penambang yang profesional, pintar dan tidak perlu takut dengan oknum-oknum tertentu karena dilakukan secara resmi.

Mekipun kesimpulan dari aturan yang ada itu masyarakat baru hanya mendapatkan sebatas upah gendong, lanjutnya, setidaknya dia dan APRI di tingkat pusat terus melakukan perjuangan agar pertambahan rakyat itu memiliki hak. Minimal kebutuhan ditingkat daerah, dan jangan sampai sebagai masyarakat asli jadi tamu di negeri sendiri, karena kegiatan pertambangan hanya bisa dilakukan oleh orang asing.

Menurutnya, selama ini minyak rakyat itu tidak ada keluhan atau berita kendaraan rusak karena minyak yang dihasilkan masyarakat. Artinya minyak rakyat tidak kalah baiknya dengan minyak Pertamina, dan dalam hal ini APRI hadir mengajak para penambang untuk terorganisir, bisa lebih profesional, aman serta dapat menjaga lingkungan dengan dibantu tenaga ahli yang ada di APRI, termasuk perlindungan hukumnya.

“Pemerintah juga harusnya dapat melakukan pembinaan serta memberikan arahan yang benar kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan. Jangan sampai masyarakat itu jadi penonton. Seharusnya dengan daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah, rakyat juga bisa jadi pemain, bukan tamu atau penonton,” tandasnya. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here