Home Sejarah Protes AK Gani di Insiden “Martin Behrman”

Protes AK Gani di Insiden “Martin Behrman”

0
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

INDONESIA dan dunia pada 8 Februari 1947 digegerkan oleh sebuah insiden di Laut Jawa: penahanan dan penyitaan kargo kapal Amerika Serikat (AS), Martin Behrman, oleh Belanda di Pelabuhan Cirebon.

Kapten Kapal Martin Berhman, Rudy Gray menyebut dia dipaksa seorang letnan Angkatan Laut Belanda yang mengambil alih penguasaan kapal tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia geram dengan tindakan Belanda. Melalui Menteri Ekonomi AK Gani, Indonesia melayangkan protes pada pemerintah Hindia Belanda.

AK Gani menentang apa yang dia sebut sebagai “Instruksi kepada Angkatan Laut (AL) Belanda untuk mengejar dan menghadang kapal dagang di laut bebas dan menempatkan penjaga bersenjata di atas kapal asing yang tengah berada di perairan Indonesia.

Dalam Insiden tersebut Kapten kapal Martin Behrman, Rudy Gray, menolak menyerah.

Sebelumnya Martin Behrman dicegat oleh kapal perusak Belanda, Kortenaer, lalu dibawa ke pelabuhan Cirebon, di mana dia dijaga 30 orang serdadu Belanda. Komandan Belanda memerintahkan Gray untuk segera berlayar ke Jakarta, di mana kargonya akan digeledah. Gray tidak mau. Katanya, perintah itu sama saja dengan “penghinaan internasional.”

Dia menerangkan bahwa perintah yang dia terima dari New York adalah berlayar ke Colombo dan Suez, dengan tujuan akhir New York. Jadi, Jakarta tidak masuk daftarnya. Kalau Belanda memaksa, dia menyuruh kapal Belanda untuk menarik sendiri Martin Behrman keluar pelabuhan.

Tapi, akhirnya Martin Behrman tunduk juga dan berlayar ke Jakarta dengan kawalan kapal perusak Belanda. Belanda rupanya sudah mengeluarkan ancaman bahwa bila perlu mereka akan menggunakan kekuatan agar blokade laut mereka dipatuhi. Di sisi lain, Konsulat AS menyuruh kapten Martin Behrman untuk menuruti Belanda karena hanya Hindia Belanda-lah yang diakui oleh AS.

Sebenarnya tradisi menahan kapal asing biasa dilakukan otoritas Belanda yang memblokade Laut Jawa saat itu. Tapi, situasinya menjadi runyam lantaran kasus Martin Behrman kemudian melibatkan dunia internasional.

Menteri Ekonomi AK Gani menilai Republik Indonesua menentang apa yang mereka sebagai “instruksi kepada Angkatan Laut (AL) Belanda untuk mengejar dan menghadang kapal dagang di laut bebas dan menempatkan penjaga bersenjata di atas kapal asing yang tengah berada di perairan Indonesia.

” Pemakaian istilah “laut bebas” merupakan upaya Republik untuk menunjukkan pada dunia bahwa Belanda melakukan pelanggaran di perairan bersama yang tidak bisa dimonopoli suatu negara. Di sisi lain, istilah “perairan Indonesia” menekankan bahwa Indonesia berdaulat atas Laut Jawa dan bahwa Belanda telah melaluinya dengan tidak sah.

Perdana Menteri Sjahrirpun bersikap tegas dalam insiden ini, “Belanda harus berhenti mengancam Indonesia “dengan bayonet.” Kata Sjahrir.

Namun situasi makin memburuk saat usulan AK Gani agar dibentuk kerja sama yang setara antara Indonesia-Belanda ditolak Van Mook.

Pada tanggal 4 Maret 1947, Belanda masih menahan 13 kapal asing di Semarang, sebagian besar asal Tiongkok. Nilai kargonya mencapai jutaan dolar. Belanda sendiri bahkan menyita dan menurunkan kargo Martin Behrman di Jakarta.

Pengacara pemilik Martin Behrman sampai meminta Kemenlu AS untuk memprotes Belanda atas apa yang dia sebut sebagai “pelanggaran hukum internasional.” Kalau perlu, lanjutnya, kasus ini dibawa ke Kongres AS.

Dan memang, pemerintah AS akhirnya mengajukan protes pada Belanda atas penyitaan itu maupun pembatasan perdagangan di Jawa.

Tekanan kian keras pada Belanda. Juru bicara Kemenlu Inggris memprotes pengejaran dan pencegatan kapal dagang Inggris di laut bebas. Konsul Jenderal Inggris di Jakarta mendesak pemerintahnya untuk menekan AL Belanda. Komunitas Cina di Singapura bahkan memboikot kapal-kapal Belanda. Pengusaha perkapalan Australia, yang hendak memasarkan produknya ke Jawa, juga mengkritik Belanda.

Sedangkan AK Gani sendiri kembali menegaskan Republik Indonesia bertekad untuk meningkatkan perdagangan dengan mitra asingnya, meski Belanda terus melakukan blokade.

Bagi AK Gani, tidak ada yang dinamakan dengan perkebunan milik Belanda karena perkebunan yang ada ditinggalkan Belanda dan Jepang dalam keadaan kacau-balau. Dan Republik-lah yang kemudian merehabilitasinya.

Situasi yang memanas ini akhirnya mereda setelah AS bicara dengan Belanda. Martin Behrman diperbolehkan Belanda mengisi kargo dan berlayar ke AS. Kepada pemiliknya diberikan kompensasi, termasuk atas keterlambatan yang terjadi lantaran insiden ini.

Di pihak Republik Indonesia, insiden ini dikampanyekan sebagai bukti bahwa blokade laut Belanda tidak hanya merugikan Indonesia tapi terutama sekali perdagangan internasional.

Sebelumnya pada awal Februari 1947, Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengumumkan bahwa AS dan RI sepakat melakukan kerja sama perdagangan. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS memberi izin sebuah kapal barang berbobot 9000 ton, Martin Behrman, untuk berlayar dari Manila ke Cirebon guna mengambil 5000 ton karet, 1300 ton gula serta komoditas lainnya. Rencananya, kargo kapal Martin Behrman ini akan dibawa ke New York.

Tapi Belanda segera mengantisipasi kedatangan kapal ini. Mereka mengeluarkan larangan kapal untuk beraktivitas di perairan Jawa. Setiap ada kegiatan ekspor ke luar Jawa harus meminta izin Belanda. Selain itu, bila Indonesia hendak mengekspor barang, mereka harus membayar pajak ekspor pada Belanda, sesuatu yang jelas ditolak Republik.

Belanda sebenarnya sudah bertindak lebih jauh. Sebelumnya, dua kapal Inggris, East Coaster dan Hai Seng, dihadang Belanda di Cirebon dan ditahan di Semarang. Pihak Inggris tidak terima; Konsul Jenderal Inggris di Batavia, Gilbert Mackereth, sampai mengirimkan nota protes pada Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H. Van Mook.

Walaupun Martin Behrman berhasil mengisi muatannya dengan karet, gula dan kina di Cirebon. Tapi Belanda tidak mengizinkannya pergi. Pemerintah Hindia Belanda mengirimkan pesan langsung ke Washington.

Isinya, kapal perang Belanda akan terus memblokade pelabuhan-pelabuhan Jawa “guna mencegah pengiriman karet, gula, dan kulit kina yang diproduksi di perkebunan yang diambil alih dari tuan tanah Belanda.” Frasa “perkebunan yang diambil alih dari tuan tanah Belanda” ini jelas digunakan untuk mendeligitimasi otoritas Republik sebagai pemerintah yang sah serta mereduksi citra Republik sebagai mitra dagang terpercaya di mata internasional. ***

 

Sumber :

1. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01294613/suatu-waktu-di-pelabuhan-cirebon-sengketa-kontrol-masa-perang-kemerdekaan
2. https://historia.id/militer/articles/insiden-martin-behrman
3. wikipedia

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here