Home Opini Gratifikasi

Gratifikasi

0
Des Kurniawan,SH

Oleh Des Kurniawan,SH
(Mantan Sekretaris Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Bangka Barat)

WAKIL Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberi keterangan pers tentang penahanan mantan Bupati Bogor Rachmad Yasinterkait penerimaan gratifikasi saat konpersi pers di gedung KPK Jakarta kamis 13/8/2020 demikian sepenggalan berita yang sering kita baca atau tonton dari gedung KPK

Apa sih senbenarnya gratifikasi itu?? Kenapa kita dikenakan pasal gratifikasi? Bukankah wajar kita menerima pemberian dari orang lain yang telah kita bantu? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang sering terdengar di masyarakat.

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pemberian yang bagaimanakah yang termasuk gratifikasi? Yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.

Banyak orang khususnya Penyelenggara Negara yang tidak tahu apa itu gratifikasi walaupun tahu pemberian dari orang lain dianggap hal biasa atau lumrah atas imbal jasa proyek yang didapat dari pemborong atau pihak lain. Gratifikasi kadangkala dihubungkan budaya orang Indonesia sebagai bentuk ucapan terima kasih, tali asih atau sebutan lainnya.

Berdasarkan catatan I Tsing pada abad ke VII praktek pemberian hadiah hadiah dilakukan oleh pedagang dari Campa dan cina dalam upaya membuka jalur perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. I Tsing menceritakan para pedagang memberikan koin-koin perak kepada para prajurit agar dapat menemui kerabat kerajaan guna mempermudah berdagang dan menjalin komunikasi. Bagi penggemar drakor klasik khususnya drama korea dinasti jeseon kadang menampilkan praktek gratifikasi yang dilakukan para dayang istana,prajurit atau selir kerajaan untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan kepentingannya.

Menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Pegawai atau Penyelenggara Negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap atau pemerasan sehingga grtatifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara bersikap tidak objektif, tidak adil dan tidak professional terhadap pihak lain dan atau penyedia jasa/pemborong sehingga Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-Undang menggunakan istilah gratifikasi yang dianggap pemberian suap untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kriteria lainnya kenapa termasuk gratifikasi yang dilarang bahwa penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001. Namun jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Pn/PN dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Berikut adalah Pasal yang mengatur tentang gratifikasi :
Pasal 12B
(1) Setiap gratifikasi kepada Pn/PN diangap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau lebih, pembuktian bahwa gratifiksi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifiksi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;
(2) Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupaih).

Pasal 12C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Selain itu, Pasal 16 UU No. 30/2002 tentang KPK juga mengatur bahwa Pn/PN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pada dasarnya semua gratifikasi yang diterima Pn/PN wajib dilaporkan kepada KPK kecuali :
1. Pemberian dari keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami istri, anak/anak menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak ipar/adik ipar, sepupu/keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerima;
2. Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai dan per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupaih);
3. Pemberian terkait dangan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupaih);
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiunan, promosi, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja, nilai pemberian perorang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Pemberian sesama pegawai paling banyak Rp 200.000 (dua raus ribu rupiah) perorang;
6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini adalah contah gratifikasi yang tidak boleh diterima :
a. terkait pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat di luar penerimaan yang sah;
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di laur penerimaan yang sah;
c. terkait dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar peneriamaan yang sah;
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah;
e. dalam proses penerimaan/promosi mutasi pegawai;
f. sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
g. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ juga pejabat/ pegawai.

Jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan kita atau ada ketentuan yang melarang, maka pemberian tersebut harus ditolak, walaupun kita tidak memintanya. Jika pada keadaan tertentu kita tidak dapat menolaknya seperti dikirimkan kerumah, diberikan melalui anggota keluarga, atau untuk menjaga hubungan baik antar lembaga, maka pemberian tersebut wajib dilaporkan ke KPK atau Unit Pengendali Gratifikasi.

Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan. Perlindungan dilakukan oleh KPK mulai dari perlindungan kerahasiaan pelapor dan perlindungan dari LPSK atau Institusi yang berwenang.

Adanya ketidaktahuan dan ketidakperdulian dari Pn/PN terhadap penerimaan gratifikasi dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.Sampai saat ini penulis perhatikan sangat sedikit sekali laporan penerimaan grratifikasi daripenyelenggara negara khususnya dari instansi Pemprov,Kabupaten/kota.

Untuk itu perlu diwujudkan budaya anti gratifikasi dengan cara :
• Meningkatkan pemahaman pegawai negeri dan penyelenggaraan negara agar tidak menerima gratifikasi terkait jabatan, tugas atau kewenangannya;
• Mendorong lembaga pemerintahan menciptakan lingkungan yang bersih dari gratifikasi dengan cara menerapakan pengendalian gratifikasi;
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberi gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara;
• Mengajak pihak swasta/ penyedia jasa/ pemborong untuk melakukan praktek bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin;
• Mendorong ormas/LSM untuk mengawasi pelayanan publik sehingga bebas dari praktek gratifisi dan pungutan liar.

KPK sering menggunakan pasal gratifikasi ini untuk menjerat para penyelenggara negara terutama Kepala Daerah dan Pejabat-pejabat lainnya sehingga diharapkan ada efek jera bagi para pelakunya.

Marilah kita khususnya Penyelenggara Negara menghentikan praktek gratifikasi ini biar tidak menyesal dikemudian hari.

Budaya anti gratifikasi diharapkan dapat mengubah perilaku kita agar membiasakan hal yang benar dan bukan membenarkan hal yang biasa.

Wassalam. ***

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here