Home Parlemen & Politik Ilyas Ogah Jawab Pertanyaan Wartawan Soal Ombudsman Sumsel

Ilyas Ogah Jawab Pertanyaan Wartawan Soal Ombudsman Sumsel

0
Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak usai rapat pleno tentang pengundian nomor urut dan deklarasi damai serta penandatanganan pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (24/9) di halaman Kantor KPU OI Inderalaya.

INDRALAYA. PE- Bupati Ogan Ilir (OI) Ilyas Panji Alam ogah menjawab pertanyaan wartawan soal Ombudsman Sumsel yang sedang merencanakan LAHP mal administrasi Bupati, yang akan dilayangkan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, dan Polda Sumsel, untuk dikaji dari unsur pidananya

Pertanyaan tersebut dilontarkan saat wawancara usai rapat pleno tentang pengundian nomor urut dan deklarasi damai serta penandatanganan pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (24/9) di halaman Kantor KPU OI Inderalaya. Ia ogah menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan, dan memilih meninggalkan wartawan. “Wah, itu pertanyaanya,”ucap Bupati sambil berlalu

Terkait nomor urut yang didapat dalam pencalonan Pilkada Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam mengaku sangat bersyukur telah memperoleh nomer urut 2 untuk dibawa dalam tahapan kampanye.

“Iya, tentu kita akan melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir, Alhamdulillah dengan perolehan angka 2 ini, kita ingin memimpin 2 periode. Kami pun yakin akan memenangkan hati rakyat Ogan Ilir,” tuturnya didampingi wakilnya Endang PU Ishak.

Sebelumnya, Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman Sumsel Hendrico menuturkan, surat tanggapan dari Bupati Ogan Ilir terkait LAHP mal administrasi sudah diterima Ombudsman Sumsel pada Selasa (22/9/2020).

Ada dua lembar surat tanggapan yang dikirim oleh Ilyas Panji Alam, namun pihak Ombudsman Sumsel masih akan mempelajari dulu isinya.

“Nanti saya pelajari dulu sama teman-teman. Kalau dirasa tidak nyambung dengan permintaan kita, ya kita tidak berhenti di sini,” katanya.

Ombudsman Sumsel juga sedang merencanakan LAHP mal administrasi Bupati Ogan Ilir tersebut, akan dilayangkan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel.

Lalu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dan Polda Sumsel, untuk dikaji dari unsur pidananya. Namun recana tersebut baru sebatas wacana saja, karena Ombudsman Sumsel terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. “Kita akan melihat berbagai kemungkinan,” katanya.

Sementara itu menilai respon Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus maladministrasi yang dilayangkan Ombudsman RI Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan (Sumsel) ke Bupati Ogan Ilir (OI) H Ilyas Panji Alam, belum mendapatkan titik terang, mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir (OI) dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa OI mendatangi kantor Ombudsman Sumsel. Walau mereka harus kecewa, lantaran tidak mendapatkan respon saat datang ke kantor tersebut.

Kasus ini mencuat usai Bupati OI H Ilyas Panji Alam memberhentikan secara sepihak 109 orang tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OI, pada Mei 2020 lalu.

Terlebih, Ombudsman Sumsel memberikan batas waktu satu bulan setelah LAHP diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI pada tanggal 22 Juli 2020, untuk bisa segera direspon.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir Ivan Ilham (22) didampingi Robianto mengatakan, kedatangannya bersama beberapa mahasiswa Ogan Ilir lainnya, untuk mempertanyakan kelanjutan LAHP Ombudsman Sumsel.

“Kita prihatin ke teman-teman nakes di RSUD Ogan Ilir. Karena lima rekomendasi dari Ombudsman Sumsel untuk membatalkan pemecatan para nakes belum terealisasi,” katanya.

Dia juga menilai Ombudsman Sumsel tidak konsisten dalam penerapan LAHP ke Bupati Ogan Ilir. Karena hingga saat ini, ratusan nakes yang dipecat Bupati Ogan Ilir Sumsel belum dipanggil untuk kembali dipekerjakan.

Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir pun merasa kecewa, dengan respon lambat dari Ombudsman Sumsel, yang awalnya memperjuangkan para nakes yang dipecat sepihak.

“Kita meminta Bupati OI H Ilyas Panji Alam mengembalikan hak kerja para nakes. Karena dalam 40 hari sejak LAHP diterima, belum ada tanggapan apa pun,” katanya.

Mereka pun juga merasakan kekecewaan, karena sudah dua minggu yang lalu surat audiensi dilayangkan ke Ombudsman Sumsel. Namun tidak ada respon positif dari pihak Ombudsman Sumsel.

Karena itu, mereka mendatangi Ombudsman Sumsel untuk mempertanyakan juga, alasan instansi tersebut kurang merespon surat audiensinya.

“Kita datang ke sini juga untuk meminta jawaban, tapi belum ada tanggapan. Kita akan kembali diundang pada tanggal 28 September 2020 mendatang, untuk mendengarkan jawaban dari petinggi Ombudsman Sumsel,” ujarnya.

Ditambahkan Koordinator Aliansi Pelajar Mahasiswa OI Edi Afriansyah bahwa Bupati OI H Ilyas Panji Alam harus bertanggungjawab terhadap mal administrasi yang sudah dilayangkan oleh Ombudsman. “Ini nasib 109 nakes RSUD OI, Bupati OI H Ilyas Panji Alam harus bertanggungjawab,”tegasnya

Asisten 1 Pemkab OI H Abdulrahman mengatakan, persoalan tersebut sudah diserahkan kepada OPD yang bersangkutan yaitu Inspektorat.

Sedangkan Inpektur Inspektorat OI M Ridhon Latief menanggapi hal tersebut, mengatakan besok saja dirinya berkomentar, karena sedang berada di luar kantor. “Kalau mau konfirmasi besok saja soalnya hari ini saya lagi diluar kantor. Agar tidak salah faham, jangan sampai salah, ya besok sajalah nanti saya jawab konfirmasinya,”jelasnya. VIV

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here